TKN Nilai Koalisi Tidak Bisa Bubar Selama Proses Gugatan Masih Berlangsung di MK
Selasa, 11 Juni 2019 - 07:43 WIB
TKN Nilai Koalisi Tidak Bisa Bubar Selama Proses Gugatan Masih Berlangsung di MK
A
A
A
JAKARTA - Sikap Politikus Partai Demokrat, Rachland Nasidik yang meminta agar Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibubarkan menuai reaksi beragam di masyarakat, termasuk Koalisi Indonesia Kerja pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengaku pihaknya tidak paham logika yang dibangun pengurus Demokrat terkait pembubaran tersebut. Menurutnya, seluruh koalisi masih eksis termasuk koalisi pengusung Prabowo-Sandi di mana masing-masing koalisi masih mengurus persiapan proses gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkmah Kontitusi (MK).
"Jadi tidak mungkin bubar secara organisatoris sampai Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ditetapkan secara legal-konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Antoni saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).
Lebih jauh lagi, pria yang akrab disapa Toni itu menuturkan partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama lima tahun untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf guna memastikan janji politik Jokowi selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik.
Dia mempersilakan jika ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya menganggap Koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak ingin menjadi koalisi yang ekslusif. Selama memiliki niat baik mendukung pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf pihaknya sangat terbuka.
"Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi," jelas Sekjen DPP PSI itu.
Mengenai kursi di kabinet, kata Toni, pihaknya seutuhnya menyerahkan ke Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. "Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai "pendatang baru" di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," ucapnya.
Namun di sisi lain, tambah Toni, seperti halnya sembilan partai yang bergabung di TKN bahwa mendukung Jokowi bukan karena "politik dagang sapi" atau bagi-bagi jatah menteri. "Tapi benar-benar karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," pungkasnya.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengaku pihaknya tidak paham logika yang dibangun pengurus Demokrat terkait pembubaran tersebut. Menurutnya, seluruh koalisi masih eksis termasuk koalisi pengusung Prabowo-Sandi di mana masing-masing koalisi masih mengurus persiapan proses gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkmah Kontitusi (MK).
"Jadi tidak mungkin bubar secara organisatoris sampai Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ditetapkan secara legal-konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Antoni saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).
Lebih jauh lagi, pria yang akrab disapa Toni itu menuturkan partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama lima tahun untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf guna memastikan janji politik Jokowi selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik.
Dia mempersilakan jika ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya menganggap Koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak ingin menjadi koalisi yang ekslusif. Selama memiliki niat baik mendukung pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf pihaknya sangat terbuka.
"Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi," jelas Sekjen DPP PSI itu.
Mengenai kursi di kabinet, kata Toni, pihaknya seutuhnya menyerahkan ke Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. "Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai "pendatang baru" di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," ucapnya.
Namun di sisi lain, tambah Toni, seperti halnya sembilan partai yang bergabung di TKN bahwa mendukung Jokowi bukan karena "politik dagang sapi" atau bagi-bagi jatah menteri. "Tapi benar-benar karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," pungkasnya.
(kri)
