Arab Saudi Kaji Penambahan Kuota Haji Indonesia
Arab Saudi Kaji Penambahan Kuota Haji Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mengkaji rencana penambahan kuota jamaah haji Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Muhammad Saleh Al Bantani dalam konferensi pers di Four Point Hotel, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (30/5/2019).
"Penambahan kuota sedang dalam kajian pemerintah," kata Al Bantani menjawab pertanyaan iNews TV yang mengikuti konferensi pers.
Kendati demikian, Al Bantani memberikan sinyal untuk memberikan penambahan kuota haji bagi Indonesia.
"Sangat memungkinkan karena jemaah haji indonesia sangat santun dan baik," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas tentang penambahan kuota jamaah haji saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abduaziz al Saud beberap waktu lalu.
Ketika itu, penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah disampaikan Raja Salman kepada Jokowi. Setelah itu, Presiden Jokowi meminta tambahan kuota lagi sebanyak 19 ribu saat bertemu Raja Salman di Istana Pribadi Raja di Riyadh pada Minggu 14 April 2019. Namun saat itu Jokowi belum mendapatkan jawaban.
Hal itu diungkapkan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Muhammad Saleh Al Bantani dalam konferensi pers di Four Point Hotel, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (30/5/2019).
"Penambahan kuota sedang dalam kajian pemerintah," kata Al Bantani menjawab pertanyaan iNews TV yang mengikuti konferensi pers.
Kendati demikian, Al Bantani memberikan sinyal untuk memberikan penambahan kuota haji bagi Indonesia.
"Sangat memungkinkan karena jemaah haji indonesia sangat santun dan baik," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas tentang penambahan kuota jamaah haji saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abduaziz al Saud beberap waktu lalu.
Ketika itu, penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah disampaikan Raja Salman kepada Jokowi. Setelah itu, Presiden Jokowi meminta tambahan kuota lagi sebanyak 19 ribu saat bertemu Raja Salman di Istana Pribadi Raja di Riyadh pada Minggu 14 April 2019. Namun saat itu Jokowi belum mendapatkan jawaban.
(dam)
Explore More