Koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin Mulai Siapkan Kandidat Menteri

JAKARTA - Koalisi pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin mulai menyiapkan kandidat menteri. Mereka berlomba meyakinkan bahwa kader mereka adalah yang terbaik. Partai Golkar misalnya menyiapkan sejumlah nama untuk bergabung di kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Di antaranya dua menteri petahana, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Juga empat orang dari unsur Dewan Pakar Golkar, yakni Ponco Sutowo, Ilham Habibie yang merupakan putra Presiden RI ketiga, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.

“Nama-nama tersebut memang beredar di kalangan internal Golkar sebagai kandidat menteri,” ujar Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, sebagai partai politik yang sejak awal mendukung Jokowi sebagai calon presiden, Golkar layak mendapatkan tambahan kursi di kabinet.

Apalagi saat ini jumlah kursi DPR mereka hasil Pemilu 2019 diprediksi terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. “Kami tidak mengajukan nama secara formal. Itu saya hanya menyebutkan yang beredar nama-nama di kalangan Dewan Pakar,” ujarnya. Agung memaparkan, pada periode Jokowi yang pertama, Golkar sudah mendapatkan 2 kursi menteri.

Untuk periode selanjutnya, menurutnya hal yang wajar jika kursi menteri Golkar ditambah sampai dengan 5 kursi. Karena di periode kedua Jokowi diperlukan menteri-menteri yang mumpuni untuk membantu Jokowi. “Kami lihat di pemerintahan yang akan datang, untuk membantu Pak Jokowi 2019–2024 ya, ada beberapa nama yang saya kira cukup mumpuni, ada Pak Ilham Habibie, Ponco Sutowo, dan Ganjar Razuni,” sebutnya.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menuturkan, NU harus mengajukan sejumlah portofolio menteri pada pemerintahan yang akan datang. Bahkan, menurutnya, inilah saatnya bagi NU menghapus stigma bahwa NU hanya cocok untuk mengurusi masalah agama, kaum perdesaan, dan kalangan warga miskin.

Menurutnya NU memiliki cukup banyak kader potensial yang bisa ditempatkan di pos-pos kementerian yang strategis seperti menteri BUMN, ESDM, keuangan, pertanian, menkominfo, dan sejumlah kementerian strategis lainnya.

"Saya kira NU harus mengajukan portofolio yang menghapus stigma bahwa NU itu tradisional, hanya cocok ngurus agama, cuma ada di perdesaan, miskin, dan seterusnya sebagaimana terepresentasi pada posisi kader NU di kabinet yang sudah- sudah," tutur Gus Yaqut kepada KORAN SINDO kemarin.

Dikatakan Gus Yaqut, selama ini kader NU hanya identik mengisi pos menteri agama seperti yang saat ini diduduki Lukman Hakim Syaifuddin, menteri sosial yang sebelumnya diduduki Khofifah Indar Parawansa sebelum digantikan Agus Gumiwang dari Golkar karena Khofifah maju dalam Pilgub Jatim, atau menteri desa PDT yang saat ini dipegang Eko Sandjojo.

"Padahal NU memiliki banyak kader yang potensial yang bisa ditempatkan sebagai menteri BUMN, ESDM, keuangan, pertanian, Kominfo, dan kementerian-kementerian strategis lainnya," tuturnya. Ketika diminta pendapatnya mengenai nama-nama kader NU yang berpotensi diusung sebagai menteri, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan Kiai Ma'ruf serta PBNU untuk menentukan pilihan menteri dari kader NU.

Nama Gus Yaqut sendiri disebut-sebut sebagai tokoh yang memiliki kriteria sebagai salah satu kandidat menteri representasi NU. Terkait hal ini, Gus Yaqut menegaskan bahwa ketika negara memanggil, tidak ada kata lain selain menyatakan kesiapan.

"Kalau terkait saya, selama negara memanggil, jangankan posisi menteri, melawan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan gerombolannya saja kita siap, kok," tutur Gus Yaqut yang selama ini lantang menyuarakan pertentangannya terhadap kelompok-kelompok yang dinilai menyimpang dari ideologi Pancasila.

Pernyataan Gus Yaqut mengenai signifikansi peran NU dalam kemenangan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf diamini pengamat politik yang juga CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali. Menurut Hasan, ada tiga faktor kunci yang menjadi keunggulan Jokowi-Ma’ruf, yakni basis pemilih Jawa, NU, dan minoritas.

Berbeda dengan Pilpres 2014 yang menunjukkan Jokowi unggul tipis di Pulau Jawa, pada Pilpres 2019 Jokowi–Ma’ruf unggul tebal di Jawa, kecuali Jawa Barat. Data survei Alvara Research Center pada Oktober–April 2019 juga menunjukkan elektabilitas Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin selalu di atas 58%, bahkan mendekati 60%. Jawa benar-benar menjadi lumbung suara bagi pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin," kata Hasan.

Sementara itu, meski saat ini sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf telah mengajukan portofolio menteri, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak mau terburu-buru membicarakan porsi menteri. Hasto beralasan saat ini partainya masih fokus menjalankan kegiatan Ramadan dan berlanjut dengan halalbihalal.

"Belum. Saat ini sekali lagi ini masih bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk melakukan halalbihalal. Makna halalbihalal inilah yang menjadi fokus PDIP," tutur Hasto. Hasto mengatakan, saat ini Presiden Jokowi juga masih mempersiapkan kegiatan mudik Lebaran supaya bisa berjalan lancar. "Dan semangat silaturahmi nasional yang kita kedepankan di Idul Fitri," paparnya.

Nantinya setelah Lebaran, kata Hasto, PDIP baru akan membahas portofolio menteri yang akan diajukan kepada Jokowi. "Jadi semua ada waktunya, tidak kita buru-buru berbicara tentang menteri. Setiap saat dalam momentum politik itu ada momentumnya. Dan ini bukan Ramadan lebih baik kita manfaatkan sebaik-baiknya dan ini bagi PDIP juga sedikit lagi bulan Bung Karno. Maka dari itu kita akan melakukan tahapan ini terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya Sekjen PPP Asrul Sani mengatakan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Jokowi nanti, PPP berharap mendapatkan tambahan jatah kursi menteri. Alasannya PPP memiliki peranan penting dalam kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. "PPP ingin portofolionya (menteri) bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti. Kok milih, itu kan hak prerogatif presiden," papar Asrul.

Asrul mengatakan, pada 2014 lalu, PPP yang tidak ikut lelah dalam pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla saja bisa menikmati jatah "kue" menteri meski hanya satu, yakni menteri agama. "Kalau ini kan PPP ikut berjuang bersama-sama di awal. Bahkan PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi, lebih dulu daripada PKB kan?" katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan jauh-jauh hari sudah menyampaikan keinginannya agar Jokowi memberikan jatah 10 menteri untuk PKB. "Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang dan semoga 10 menteri dari PKB," kata Muhaimin dalam acara Dialog Kebangsaan di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (18/5).

Politikus yang akrab dengan sapaan Cak Imin itu menegaskan bahwa pernyataannya tersebut merupakan sebuah doa sehingga tak boleh dilarang. Cak Imin mengungkapkan banyak yang marah ketika ia berharap mendapatkan 10 menteri di kabinet Jokowi. Namanya juga doa masa enggak boleh, kemarin saja banyak yang marah. Doanya 10, yang dapat 9 ya alhamdulillah," ujarnya.