PP Muhammadiyah Prihatin dan Minta Kerusuhan 21-22 Mei Diusut
Kamis, 23 Mei 2019 - 11:16 WIB
PP Muhammadiyah Prihatin dan Minta Kerusuhan 21-22 Mei Diusut
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan dan mengecam kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta, yang melibatkan para perusuh anarkis di luar pendemo, aparat yang menjaga, sehingga menimbulkan jatuh korban.
Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. "Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku," kata Haedar Nashir dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan, telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggung jawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," smabungnya.
Haedar juga mengimbau, dalam hal gerakan massa atau demo yang menyuarakan aspirasi politik masalah Pemilu, untuk tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.
Terlebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia.
"Sehubungan dengan itu manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa Pemilu pada proses hukum," jelasnya.
Selain itu, Haedar menyerukan kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan serta tindakan anakis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Sungguh mahal harganya manakala Indonesia mengalami eskalasi kerusuhan dan anarki karena persengketaan politik Pemilu lima tahunan. Masih banyak permasalahan dan agenda nasional untuk diselesaikan bersama menuju Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan," ungkapnya.
Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. "Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku," kata Haedar Nashir dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan, telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggung jawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," smabungnya.
Haedar juga mengimbau, dalam hal gerakan massa atau demo yang menyuarakan aspirasi politik masalah Pemilu, untuk tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.
Terlebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia.
"Sehubungan dengan itu manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa Pemilu pada proses hukum," jelasnya.
Selain itu, Haedar menyerukan kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan serta tindakan anakis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Sungguh mahal harganya manakala Indonesia mengalami eskalasi kerusuhan dan anarki karena persengketaan politik Pemilu lima tahunan. Masih banyak permasalahan dan agenda nasional untuk diselesaikan bersama menuju Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan," ungkapnya.
(maf)
