Mari Jaga Indonesia Kita

JAKARTA - Semua pihak hendaknya menahan diri agar jangan sampai kerusuhan meluas. Persoalan yang muncul sebagai dampak sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebaiknya dikembalikan ke jalur hukum dengan menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seruan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan Ponpes Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan sejumlah tokoh lain agar kerusuhan yang terjadi bisa dihentikan dan semua pihak, terutama elite politiknya, kembali berdamai dan merajut kesatuan.

Mereka mengingatkan, jika konflik dibiarkan meluas, yang dirugikan masya rakat dan bangsa ini sendiri. Karena itulah semua pihak harus bersama-sama menggugah kesadaran untuk tidak terbawa ego politik dan sebaliknya bersama-sama menjaga rumah kita, yakni Indonesia.

Merespons dinamika politik yang terjadi dua hari belakangan, kemarin Presiden Joko Widodo yang juga calon presiden (capres) nomor urut 01 mengajak masyarakat dan semua kalangan untuk menjaga persatuan. Pada saat hampir bersamaan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan aspirasi penolakan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Hingga tadi malam kerusuhan masih terjadi, terutama di Jalan MH Thamrin di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kawasan Petamburan, Tanah Abang. Bentrokan yang terjadi antara demonstran dan aparat keamanan dilaporkan telah menewaskan 6 orang dan lebih dari 200 orang terluka. Di sisi lain polisi telah mengamankan 69 provokator dan puluhan demonstran.

Wapres Jusuf Kalla meyakini jika para pemimpin turun menenangkan masyarakat, kerusuhan akan segera mereda. Selanjutnya segala persoalan diselesaikan dengan dialog. “Tentu kita harapkan hal yang sama semuanya, kalau semua pemimpin bangsa, termasuk Pak Prabowo, Pak Sandi, untuk ikut serta menenangkan masyarakat itu,” ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan mau duduk bersama karena jika kerusuhan meluas, yang dirugikan ialah masyarakat itu sendiri. Dia mencontohkan kerusuhan 1998 yang memicu krisis ekonomi dan merugikan masyarakat. JK mengaku tengah berupaya membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto untuk mendinginkan suasana.

“Kita siap untuk berbicara. Karena tujuannya kita sama untuk kedamaian dan kem akm uran dan semua harus ada prosedurnya,” tandas dia. Gus Sholah menyerukan agar para tokoh dan elite politik ikut sumbang saran dan bergerak cepat dalam mengatasi kericuhan demonstrasi di Bawaslu. Menurutnya, kalangan intelektual yang tersebar di kampus, pesantren, dan di lembaga penelitian dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kisruh Pemilu 2019 ini. “Kan banyak orang pandai di Indonesia, di kampus, dan lain-lain. Mungkin mereka bisa menjadi penengah. Tidak perlu banyak, mungkin 10 atau belasan orang cukup. Masalah ini harus ada yang menengahi,” kata Gus Sholah. Mantan Wakil Ketua Kom nas HAM itu lantas menegaskan aksi demonstrasi di depan Bawaslu ini bukan gerakan aksi bela Islam karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan aksi bela agama.

“Ini nggak ada kait an dengan bela Islam. Peserta pemilu keduanya Islam. Kiai Makruf kurang Islam apa? Jadi ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini hanya soal ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019,” kata Gus Sholah. Senada, MUI mengingatkan semua pihak untuk menahan diri serta waspada dari ulah provokator yang memicu tindak kekerasan dan perilaku anarkistis serta mencederai kesucian bulan Ramadhan.

MUI mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kekondusifan dan kedamaian. Selain itu dalam menyampaikan aspirasinya harus santun serta dalam koridor hukum. “Tindakan anarkistis yang dilakukan mencederai kesu cian Ramadhan dan hukumnya haram,” ujar Sekretaris Komisi Fat wa MUI Asrorun Niam Sholeh seusai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di Jakarta kemarin.

Komisi Fatwa MUI juga mengimbau aparat penegak hukum untuk melakukan langkah persuasi dalam meng hadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi serta me lakukan langkah hukum dengan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan dan anarki. Adapun Bambang Soesatyo mengimbau massa yang melakukan demo di KPU dan Bawaslu untuk tetap tertib dan damai dan sebaliknya menghindari perilaku anarkisme yang hanya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. “Kita tentu tidak ingin melihat terjadinya konflik horizontal akibat ketidaksepahaman dalam menyikapi hasil pemilu,” serunya.

Menurut dia, mengemukakan pendapat dan unjuk rasa selama masih dalam koridor hukum dan undang-undang tidak boleh dilarang. Hanya dia mengingatkan para pengunjuk rasa agar mewaspadai adanya penumpang gelap atau penyusup yang akan memanfaatkan situasi unjuk rasa untuk menciptakan martir.

“Mari kita utamakan kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan bangsa. Tak perlu lagi ada berbagai agitasi maupun propaganda yang menghasut permusuhan di antara rakyat. Para elite politik maupun para tokoh bangsa harus mampu menjaga suasana teduh, jangan malah menambah keruh suasana,” sebutnya.

Sementara itu Jokowi mengajak semua pihak untuk bersatu dan bersama-sama menjaga negara Indonesia. Apalagi saat ini berada dalam bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh berkah dan ampunan. “Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, merajut kembali kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” ujarnya dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.

Dalam kesempatan itu Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dia menuturkan sejak awal sudah berinisiatif bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada kepastian soal kapan pertemuan tersebut digelar. “Sudah saya sampaikan, saya sudah berinisiatif sejak awal setelah coblosan. Sudah mengutus, tapi memang keliatannya belum ketemu,” katanya.

Pada kesempatan itu Jokowi menyatakan dirinya membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama bekerja sama membangun dan memajukan negara ini. Namun dia menegaskan tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses demokrasi, dan yang akan mengganggu persatuan negara tercinta Indonesia.

Dia menegaskan tidak ada ruang bagi perusuh-perusuh yang mencoba mengacaukan Indonesia. Menurut dia, TNI dan Polri akan menindak tegas para perusuh sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Adapun Prabowo Subianto kemarin meminta para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan aspirasi penolakan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019. Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, kemarin sore.

“Saya tegaskan kepada semua yang masih mendegar saya, para pendukung saya, sekali lagi saya tegaskan hindari kekerasan fisik, berlakukan sopan dan santun. Hormatilah pejabat-pejabat penegak hukum dan jangan sekali-sekali menggunakan kekerasan,” kata Prabowo yang didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan elite parpol koalisi.

Prabowo kembali menegaskan permintaannya agar para pendukungnya harus menahan diri demi bangsa dan negara. Pesan sama disampaikan Prabowo kepada semua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal. (Abdul Rochim/ Dita Angga/Yan Yusuf/ Kiswondari)