Kemendagri dan BPIP Teken MoU Optimalisasi Nilai Pancasila di ASN
Senin, 20 Mei 2019 - 15:01 WIB
Kemendagri dan BPIP Teken MoU Optimalisasi Nilai Pancasila di ASN
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penandatangan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU).
Penandatanganan MoU dilakukan guna memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya BPIP dan Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan, penandatangan kerja sama dengan Kemendagri merupakan upaya mengoptimalisasikan nilai-nilai yang ada Pancasila di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
"Kami berharap ada dukungan dari semua pihak, MoU ini bisa mengalir menjadi energi positif, menjadi insipirasi kita mengarus utamakan Pancasila," kata Hariyono di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dalam penandatanganan itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Nantinya diharapkan, adanya MoU dapat membuat ASN mengoptimalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara terkini sesuai arahan Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2019.
Di mana penyampaiannya dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, dialog atau melalui berbagai pedoman. Dalam MoU itu, tersapat enam poin kerjasama yang disepakati antara keduanya.
Adapun enam butir kesepakatan dalam MoU tersebut yakni:
a. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.
c. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
d. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa.
e. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.
f. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.
Penandatanganan MoU dilakukan guna memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya BPIP dan Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan, penandatangan kerja sama dengan Kemendagri merupakan upaya mengoptimalisasikan nilai-nilai yang ada Pancasila di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
"Kami berharap ada dukungan dari semua pihak, MoU ini bisa mengalir menjadi energi positif, menjadi insipirasi kita mengarus utamakan Pancasila," kata Hariyono di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dalam penandatanganan itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Nantinya diharapkan, adanya MoU dapat membuat ASN mengoptimalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara terkini sesuai arahan Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2019.
Di mana penyampaiannya dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, dialog atau melalui berbagai pedoman. Dalam MoU itu, tersapat enam poin kerjasama yang disepakati antara keduanya.
Adapun enam butir kesepakatan dalam MoU tersebut yakni:
a. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.
c. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
d. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa.
e. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.
f. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.
(maf)
