Pembangunan SDM Dinilai Dorong Pemerintahan Efektif dan Efisien
Jum'at, 17 Mei 2019 - 19:16 WIB
Pembangunan SDM Dinilai Dorong Pemerintahan Efektif dan Efisien
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisasi pembangunan sumberdaya manusia," kata Syafruddin saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Apalagi di zaman modern seperti saat ini, kata dia, pembangunan sdm merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam.
"Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," kata Syafruddin.
Menurut dia, banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal.
Dia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," katanya.
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dikatakannya akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih.
Untuk itu, kata Syafruddin, Kementerian PAN-RB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.
Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari kontroling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya.
Menpan-RB juga memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, LkjPP ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait penggunaan anggaran APBN 2018. Sebanyak 88 kementerian dan lembaga telah menyerahkan LKjPP melalui aplikasi SAKIP. Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak 26 April hingga 8 Mei 2019 lalu.
Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan penyerahan LkjPP oleh kementerian dan lembaga menunjukan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program, tetapi juga pada aspek akuntabilitas.
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Hadir juga dalam acara ini Sekretaris Menpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi dan auditor BPKP serta staf di lingkungan Kemenpan-RB.
"Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisasi pembangunan sumberdaya manusia," kata Syafruddin saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Apalagi di zaman modern seperti saat ini, kata dia, pembangunan sdm merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam.
"Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," kata Syafruddin.
Menurut dia, banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal.
Dia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," katanya.
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dikatakannya akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih.
Untuk itu, kata Syafruddin, Kementerian PAN-RB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.
Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari kontroling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya.
Menpan-RB juga memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, LkjPP ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait penggunaan anggaran APBN 2018. Sebanyak 88 kementerian dan lembaga telah menyerahkan LKjPP melalui aplikasi SAKIP. Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak 26 April hingga 8 Mei 2019 lalu.
Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan penyerahan LkjPP oleh kementerian dan lembaga menunjukan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program, tetapi juga pada aspek akuntabilitas.
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Hadir juga dalam acara ini Sekretaris Menpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi dan auditor BPKP serta staf di lingkungan Kemenpan-RB.
(dam)
