Polri Diminta Lakukan Antisipasi Jelang Pengumuman Pemilu 2019
Senin, 13 Mei 2019 - 16:32 WIB
Polri Diminta Lakukan Antisipasi Jelang Pengumuman Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Untuk menjamin keamanan, Polri diminta tidak mengeluarkan izin pertandingan. Mengingat saat ini situasi dan kondisi keamanan di Tanah Air bak api dalam sekam menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019, pada 22 Mei mendatang.
Diketahui, rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) penyelenggaraan Liga 1 2019 sudah terbit. Menurut rencana, kick off atau pertandingan pembuka Liga 1 2019 akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (15/5/2019).
"Saat ini, kondisi keamanan kita dalam status Siaga I menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Sebab itu, Polri jangan serta-merta menerbitkan izin pertandingan Liga 1. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan matang, terutama aspek keamanan," ungkap Deny Setyo Lestono (33), masyarakat pecinta sepak bola di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Dia justru mengusulkan agar kick off Liga 1 2019 diundur hingga dua pekan setelah pengumuman hasil Pemilu 2019, atau minggu kedua Juni 2019.
Selain alasan keamanan, lanjut Deny, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai pelaksana kompetisi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk membayar utang ke klub-klub. "Lunasi dulu utang-utang LIB, baru kompetisi digelar," ujarnya.
Deny juga menyoroti surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada PT LIB agar LIB menyelenggarakan Turnamen Liga 1 2019 dengan sebaik-baiknya. Surat bernomor 1530/UDN/296/V-2019 tertanggal 8 Mei 2019 ini hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha, tanpa nama dan tanda tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Iwan Budianto.
"Apa prosedurnya memang seperti itu?," tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, saat ini data rekapitulasi dari masing-masing provinsi sudah menunggu dan siap untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional.
Namun sejumlah provinsi yang belum selesai terus mempercepat proses rekapitulasinya. Menurut Ilham, karena banyak data dari Provinsi yang sudah sampai ke KPU RI, maka pihaknya akan kembali menerapkan metode dua panel rekapitulasi mulai Selasa besok.
"Mau tidak mau, kalau kita mengingat waktu dan mengefiensi waktu tentu daja kita menginginkan panel. Dan kita sudah buat SK (surat keputusan) untuk panel tersebut," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Diketahui, rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) penyelenggaraan Liga 1 2019 sudah terbit. Menurut rencana, kick off atau pertandingan pembuka Liga 1 2019 akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (15/5/2019).
"Saat ini, kondisi keamanan kita dalam status Siaga I menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Sebab itu, Polri jangan serta-merta menerbitkan izin pertandingan Liga 1. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan matang, terutama aspek keamanan," ungkap Deny Setyo Lestono (33), masyarakat pecinta sepak bola di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Dia justru mengusulkan agar kick off Liga 1 2019 diundur hingga dua pekan setelah pengumuman hasil Pemilu 2019, atau minggu kedua Juni 2019.
Selain alasan keamanan, lanjut Deny, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai pelaksana kompetisi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk membayar utang ke klub-klub. "Lunasi dulu utang-utang LIB, baru kompetisi digelar," ujarnya.
Deny juga menyoroti surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada PT LIB agar LIB menyelenggarakan Turnamen Liga 1 2019 dengan sebaik-baiknya. Surat bernomor 1530/UDN/296/V-2019 tertanggal 8 Mei 2019 ini hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha, tanpa nama dan tanda tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Iwan Budianto.
"Apa prosedurnya memang seperti itu?," tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, saat ini data rekapitulasi dari masing-masing provinsi sudah menunggu dan siap untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional.
Namun sejumlah provinsi yang belum selesai terus mempercepat proses rekapitulasinya. Menurut Ilham, karena banyak data dari Provinsi yang sudah sampai ke KPU RI, maka pihaknya akan kembali menerapkan metode dua panel rekapitulasi mulai Selasa besok.
"Mau tidak mau, kalau kita mengingat waktu dan mengefiensi waktu tentu daja kita menginginkan panel. Dan kita sudah buat SK (surat keputusan) untuk panel tersebut," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5/2019).
(maf)
