Kebijakan Satu Peta Diharapkan Jadi Solusi Masalah Lahan
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Satu Peta (KSP) diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Adapun KSP merupakan produk andalan Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni menciptakan satu acuan peta dasar wilayah di Indonesia yang dapat digunakan sejumlah lembaga terkait.
"Kebijakan Satu Peta (KSP) diharapkan menjadi solusi dari tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujar Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama BIG, Wiwin Ambarwulan dalam diskusi MNC Trijaya Network bertajuk Peta Bencana, Risiko, dan Pencegahannya di d'consulate, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
Dia melanjutkan, Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) juga merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. "Banyak permintaan peta dasar ini seperti peta rupa bumi untuk pembuatan peta tata ruang pencegahan atau mitigasi bencana," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Agus Budianto. Agus mengatakan, kebijakan satu peta itu sangat membantu dalam mitigasi bencana.
"Ketika peta risiko kita munculkan yang berlandaskan pada peta dasar itu kita bisa monitoring (potensi bencana), pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Peta dasar ini menjadi vital karena ini menjadi landasan kita berpijak," paparnya dalam kesempatan sama.
"Kebijakan Satu Peta (KSP) diharapkan menjadi solusi dari tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujar Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama BIG, Wiwin Ambarwulan dalam diskusi MNC Trijaya Network bertajuk Peta Bencana, Risiko, dan Pencegahannya di d'consulate, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
Dia melanjutkan, Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) juga merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. "Banyak permintaan peta dasar ini seperti peta rupa bumi untuk pembuatan peta tata ruang pencegahan atau mitigasi bencana," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Agus Budianto. Agus mengatakan, kebijakan satu peta itu sangat membantu dalam mitigasi bencana.
"Ketika peta risiko kita munculkan yang berlandaskan pada peta dasar itu kita bisa monitoring (potensi bencana), pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Peta dasar ini menjadi vital karena ini menjadi landasan kita berpijak," paparnya dalam kesempatan sama.
(pur)