Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Tasik Diminta Ungkap Aktor Lain
Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Tasik Diminta Ungkap Aktor Lain
A
A
A
TASIKMALAYA - Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Nandang Suherman meminta Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus suap yang mendera dirinya.
Nandang meyakini, bahwa Korupsi tidak bisa dilakukan sendiri karena Budi Budiman melakukan suap kepada pejabat Kementerian Keuangan juga atas petunjuk diatasnya.
"Nah, kalau BB (Budi Budiman) bernyanyi dan mengungkap siapa saja yang biasa terlibat dari praktek seperti itu, akan ada aktor lain yang terseret," kata Nandang melalui sambungan telepon dengan SINDOnews, Rabu (24/11/2019).
Menurut Pemerhati Anggaran asal Kota Tasikmalaya ini, kasus Budi bermula dari hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR RI, Amin Santoso yang sudah divonis delapan tahun pada Februari 2019 lalu.
Dari sana terus berkembang ke kasus serupa perihal Mafia Anggaran yang melibatkan oknum anggota DPR lain dengan Kementerian dalam Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Saya kira mudah saja mencari benang merah suap Budi sebagai politisi PPP juga. Pastinya ada bantuan lain semisal dari anggota DPR RI atau petinggi partai dimana Budi bernaung. KPK tinggal mengembangkan lebih dalam lagi agar proyek-proyek terkait gratifikasi di Kota Tasik bisa dibongkar," ujarnya.
Meski demikian, Nandang meyakini dengan digeledahnya Kantor Dinas PUPR dan Kantor RSU dr Soekardjo Kota Tasikmalaya sudah bisa disimpulkan bahwa KPK tidak berhenti di Budi Budiman. "Ingat, Korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Itu kuncinya," ucap Nandang.
Nandang pun merasa tidak kaget atas ditersangkakannya Budi Budiman karena sejak lama sudah banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal Mega Proyek di Kota Tasikmalaya.
Apalagi praktik gratifikasi di Kota Tasikmalaya dianggap lazim dikalangan pengusaha atau kontraktor karena tersiar kabar harus iuran untuk mencari proyek ke pusat yang sudah dianggap lumrah.
"Cuma yang membedakannya kalau di Kota Tasik dilakulan Kepala Daerah sendiri, kalau diluar Tasik menggunakan tangan pengusaha yang berkolaborasi dengan perantara proyek di Kementerian," ujarnya.
Nandang juga menyoroti masa lalu Budi Budiman sebagai pengusaha yang tentunya sebelum menjadi Wali Kota pun sudah tahu proses mencari proyek ke pusat.
Budi sudah menghitung sisi keuntungan ekonomi jika menyuap, ditambah keuntungan politik karena bisa menunkukkan ke masyarakat bahwa dia berhasil membangun Kota Tasikmalaya.
"Maka tidak heran kalau Budi terpilih kembali di Pilkada 2017 lalu karena periode sebelumnya terus memperbaiki infrastruktur sehingga mendapat keuntungan politik juga dirinya maupun partai yang dinaungi Budi," katanya.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka suap DAK dan DID yang pagi harinya menggeledah ruang kerja Wali Kota, Dinas PUPR dan Rumah Sakit Umum dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Nandang meyakini, bahwa Korupsi tidak bisa dilakukan sendiri karena Budi Budiman melakukan suap kepada pejabat Kementerian Keuangan juga atas petunjuk diatasnya.
"Nah, kalau BB (Budi Budiman) bernyanyi dan mengungkap siapa saja yang biasa terlibat dari praktek seperti itu, akan ada aktor lain yang terseret," kata Nandang melalui sambungan telepon dengan SINDOnews, Rabu (24/11/2019).
Menurut Pemerhati Anggaran asal Kota Tasikmalaya ini, kasus Budi bermula dari hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR RI, Amin Santoso yang sudah divonis delapan tahun pada Februari 2019 lalu.
Dari sana terus berkembang ke kasus serupa perihal Mafia Anggaran yang melibatkan oknum anggota DPR lain dengan Kementerian dalam Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Saya kira mudah saja mencari benang merah suap Budi sebagai politisi PPP juga. Pastinya ada bantuan lain semisal dari anggota DPR RI atau petinggi partai dimana Budi bernaung. KPK tinggal mengembangkan lebih dalam lagi agar proyek-proyek terkait gratifikasi di Kota Tasik bisa dibongkar," ujarnya.
Meski demikian, Nandang meyakini dengan digeledahnya Kantor Dinas PUPR dan Kantor RSU dr Soekardjo Kota Tasikmalaya sudah bisa disimpulkan bahwa KPK tidak berhenti di Budi Budiman. "Ingat, Korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Itu kuncinya," ucap Nandang.
Nandang pun merasa tidak kaget atas ditersangkakannya Budi Budiman karena sejak lama sudah banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal Mega Proyek di Kota Tasikmalaya.
Apalagi praktik gratifikasi di Kota Tasikmalaya dianggap lazim dikalangan pengusaha atau kontraktor karena tersiar kabar harus iuran untuk mencari proyek ke pusat yang sudah dianggap lumrah.
"Cuma yang membedakannya kalau di Kota Tasik dilakulan Kepala Daerah sendiri, kalau diluar Tasik menggunakan tangan pengusaha yang berkolaborasi dengan perantara proyek di Kementerian," ujarnya.
Nandang juga menyoroti masa lalu Budi Budiman sebagai pengusaha yang tentunya sebelum menjadi Wali Kota pun sudah tahu proses mencari proyek ke pusat.
Budi sudah menghitung sisi keuntungan ekonomi jika menyuap, ditambah keuntungan politik karena bisa menunkukkan ke masyarakat bahwa dia berhasil membangun Kota Tasikmalaya.
"Maka tidak heran kalau Budi terpilih kembali di Pilkada 2017 lalu karena periode sebelumnya terus memperbaiki infrastruktur sehingga mendapat keuntungan politik juga dirinya maupun partai yang dinaungi Budi," katanya.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka suap DAK dan DID yang pagi harinya menggeledah ruang kerja Wali Kota, Dinas PUPR dan Rumah Sakit Umum dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
(maf)
Explore More