Rujuk Politik Cebong dan Kampret

Adi PrayitnoDosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
ISTILAH cebong dan kampret turut meramaikan jagat politik Tanah Air. Entah dari mana asal sebutan bernada pejoratif itu berawal, satu hal yang pasti bahwa cebong merupakan sapaan akrab pendukung fanatik Jokowi. Sedangkan kampret sebutan bagi pendukung garis keras Prabowo. Keduanya kerap terlibat tawuran opini tak berkesudahan sepanjang tahapan pemilu serentak dimulai.
Polarisasi cebong dan kampret menjadi penegas garis demarkasi perbedaan antarkubu. Nyaris tak ada isu yang luput dari kunyahan mereka sebagai amunisi perang opini di ruang publik politis. Tak peduli substansi yang utama hanyalah adu kuat konsolidasi isu berupa tanda pagar (tagar) yang diviralkan melalui kanal lini masa media sosial.
Filosof penganjur mazhab kritis Jurgen Habermas dalam karya klasiknya, The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), mendemonstrasikan ruang publik sebagai instrumen mengomunikasikan berbagai macam informasi politik yang saling bersahutan di ruang terbuka. Ruang publik tak hanya berbentuk fisik, namun juga mencakup ruang publik baru virtual (new public sphere) seperti media sosial.
Gagasan Habermas tentang ruang publik masih relevan memotret praktik politik dewasa ini. Di berbagai level kehidupan, baik elite maupun akar rumput selalu terlibat perang opini dengan asosiasi gagasan politik sebagai pembeda. Misalnya, kubu Jokowi mengklaim sebagai penganjur "mazhab" politik optimistis, antihoaks, inklusif, pengawal Pancasila dan NKRI. Sementara kubu Prabowo dituding penebar politik pesimistis, menampung kelompok radikal, prokhilafah, dan seterusnya.
Ruang publik pengap dengan rebutan klaim paling benar dengan simbolisasi identitas politik masing-masing. Nyaris tak ada yang mau mengalah sekali pun salah. Argumentasi pembenaran dibangun secara sahih guna menutup celah kekurangan. Bahkan kutipan ayat suci kerap dijadikan legitimasi demi membenarkan tindakan politik yang jelas keliru.
Kini pemilu sudah usai. Secara umum pemilu serentak berlangsung aman tanpa letupan berarti meski ada sejumlah hal yang patut dievaluasi. Pemenang tinggal menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sudah saatnya kehidupan politik kembali normal. Rutinitas dan harmonisasi hidup harus dijaga sebagai kelanjutan membangun bangsa bermartabat. Sekeras apa pun friksi politik yang terjadi Indonesia harus menjadi rumah besar bersama tempat berteduh semua elemen bangsa.
Rujuk Elite dan Program Kerja Setidaknya ada dua hal yang bisa dijabarkan sebagai upaya rujuk nasional. Pertama , rujuk elite. Selama ini elite menjadi aktor kunci ( key factor ) yang berkontribusi besar mendistribusikan bahan mentah perseteruan. Setiap percakapan elite langsung dikonversi menjadi komoditas isu politik panas antarpendukung di akar rumput.

Diksi politik Sontoloyo dan Genderuwo yang dinarasikan Jokowi diterjemahkan sebagai serangan menukik pada penantang yang selama ini dituding menebar politik ketakutan serta mengkritik tanpa data. Pernyataan berulang Prabowo tentang tampang Boyolali, economic stupidity , tempe setipis ATM, serta Indonesia bubar direduksi menjadi serangan sporadis kepada Jokowi yang dinilai salah mengurus Indonesia.

Tak berlebihan kiranya jika ada tuduhan bahwa elite sebagai penyuplai utama isu dalam menciptakan kegaduhan. Karena itu, elite cebong dan kampret saatnya merenda hati bersama saling berangkulan membangun Indonesia maju. Sudah tak ada lagi alasan bermusuhan demi membangun kohesivitas sosial kebangsaan yang kondusif. Tak ada lagi curiga, saling nyinyir , dan saling bully . Ciptakan kepercayaan antaranak bangsa.
Kedua, rujuk program kerja. Banyak sekali gagasan besar cebong dan kampret yang sebenarnya saling beririsan. Misalnya soal spirit Jokowi dan Prabowo yang ingin mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, pendidikan terjangkau, dan harga sembako murah. Keduanya memiliki komitmen sama. Bedanya hanya soal pilihan program kerja yang ditawarkan. Jokowi menawarkan tiga kartu sakti, sementara Prabowo menyodorkan rumah siap kerja, diskon harga hingga 70%, dan beasiswa kuliah.
Secara umum tak ada program kerja Jokowi dan Prabowo yang berbeda secara signifikan. Semua hampir sama. Intinya, semua problem kebangsaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus segera dituntaskan. Terutama menyangkut peningkatan daya beli rakyat, harga terjangkau, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Merawat Indonesia Salah satu cacat bawaan presidensialisme multipartai ialah tiadanya persaingan ideologi antarpartai politik. Semua partai politik nyaris sama cair tanpa sekat ideologis apa pun. Konfrontasi yang terjadi hanya dinamika politik sesaat bukan karena tabrakan ideologi seperti Pemilu 1955. Hasil Pemilu 2014 mengonfirmasi partai politik yang berbeda haluan lompat pagar setelah pemilu usai. Golkar, PAN, dan PPP, yang semula mendukung Prabowo beralih mendukung Jokowi.Begitu pun dengan pemilu kali ini. Sekalipun terlihat brutal, namun konfrontasi berbasis perbedaan ideologi partai politik nyaris tak terlihat. Justru yang mengemuka hanyalah segmentasi dan persaingan antarormas Islam. Terutama Islam moderat versus kelompok aktivis Islam 212 yang kerap dituding radikal. Satu fenomena baru di mana identitas kepartaian (party identity) dikalahkan oleh sentimen identitas ormas.
Narasi calon presiden (capres) hasil ijtima ulama dan capres yang wakilnya dari ulama menjadi penegas betapa persaingan antarormas Islam lebih dominan ketimbang persaingan ideologi partai politik. Sepanjang masa kampanye bauran jargon Islam saling bersahutan menjejali ruang publik. Berebut klaim paling Islam sekadar upaya menderek elektabilitas.
Sebab itu, kegaduhan cebong dan kampret harus segera diakhiri karena tak ada pertentangan ideologi antarpartai politik. Tradisi politik Indonesia selama ini cukup cair. Politik bukan perang agama, bukan pula perang suku dan golongan. Tak ada guna larut dalam permusuhan sesama anak bangsa. Berbeda pilihan politik perkara biasa. Tak perlu dimaknai berlebihan. Berbeda aliran keislaman itu hal lumrah yang penting tetap Indonesia.
Cukup sudah carok di Sampang Madura efek keributan antarpendukung calon presiden. Tak perlu lagi terulang bongkar makam di Gorontalo karena berbeda pilihan politik. Cukup sudah suami istri bercerai lantaran politik berbeda. Mari kembali ke jalan yang benar bergandengan tangan merawat Indonesia sehat. Masa depan Indonesia bukan hanya di pundak Jokowi dan Prabowo, melainkan tanggung jawab bersama semua eksponen bangsa.
Meminjam frasa Bennedict Anderson Indonesia serupa komunitas terbayang (imagined community), yakni satu komunitas besar yang hanya dibayangkan karena antarsatu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya tidak pernah bertemu, namun tetap Indonesia. Lem perekatnya adalah kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi lem perekat kebangsaan yang terjahit dengan baik.