Kuota Ditambah, Kemenag Siap Tambah Para Petugas Haji
Minggu, 21 April 2019 - 20:17 WIB
Kuota Ditambah, Kemenag Siap Tambah Para Petugas Haji
A
A
A
JAKARTA - Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi H Dasir mengatakan, siap menambah petugas haji. Kebijakan ini sebagai lanjutan dari penambahan 10.000 kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
"Petugas yang akan kita tambah itu petugas penyerta kloter, yang berjumlah lima orang masing-masing kloter. Terdiri dari dua orang TKHI, satu TPHI, satu TPIHI, dan satu TPHD," kata Khoirizi usai membuka Munas ke-I Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (21/4/2019).
Menurutnya, dengan adanya penambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah, maka diperkirakan terdapat minimal 25 kloter tambahan. Ini berarti diperlukan minimal 125 petugas tambahan untuk menyertai kloter.
Namun, mengingat tenggat waktu yang terbatas, maka rekrutmen petugas tidak akan dilakukan dengan cara seleksi. "Strateginya, kami akan minta Kakanwil dan Kabid PHU untuk mengidentifikasi petugas tahun lalu yang memiliki kinerja baik, untuk dapat disertakan kembali menjadi petugas," kata Khoirizi.
Senada dengan Khoirizi, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan bahwa penambahan jumlah petugas mutlak dilakukan seiring dengan penambahan jumlah jemaah. Ali meyakini dari sisi petugas, pemerintah memiliki kesiapan yang cukup untuk dapat menerapkan penambahan kuota di tahun ini.
"Saya kira petugas haji dengan sendirinya mereka kan sudah punya SOP. Nah SOP itu lah yang kemudian akan kita ikuti. Kalau dari segi kesehatan petugas haji sangat siap. Kementerian agama juga petugasnya sangat siap," kata Ali.
Menurut Ali, Komisi VIII DPR akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia sebesar 10.000 jemaah, Selasa (23/4/2019) lusa. Raker penting untuk mencari alternatif terbaik agar penerapan tambahan kuota haji dapat terselenggara dengan baik.
"Dicarikan alternatif-alternatif yang paling mungkin, yang paling bisa. Apakah 10.000 itu bisa tahun ini berangkat, atau kah tahun yang akan datang," kata Ali.
Menurut Ali, DPR berharap penerapan tambahan kuota dapat terlaksana tahun ini guna memangkas masa tunggu calon jemaah haji. Namun, Ali menambahkan perlu dilihat kesiapan dari semua lini agar penerapan kuota tersebut tidak terkesan dipaksakan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan.
"Kita akan mendengarkan stakeholder semuanya supaya penambahan kuota ini dapat diterapkan merata, adil, wajar. Jangan sampai dipaksakan," ujar Ali.
"Petugas yang akan kita tambah itu petugas penyerta kloter, yang berjumlah lima orang masing-masing kloter. Terdiri dari dua orang TKHI, satu TPHI, satu TPIHI, dan satu TPHD," kata Khoirizi usai membuka Munas ke-I Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (21/4/2019).
Menurutnya, dengan adanya penambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah, maka diperkirakan terdapat minimal 25 kloter tambahan. Ini berarti diperlukan minimal 125 petugas tambahan untuk menyertai kloter.
Namun, mengingat tenggat waktu yang terbatas, maka rekrutmen petugas tidak akan dilakukan dengan cara seleksi. "Strateginya, kami akan minta Kakanwil dan Kabid PHU untuk mengidentifikasi petugas tahun lalu yang memiliki kinerja baik, untuk dapat disertakan kembali menjadi petugas," kata Khoirizi.
Senada dengan Khoirizi, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan bahwa penambahan jumlah petugas mutlak dilakukan seiring dengan penambahan jumlah jemaah. Ali meyakini dari sisi petugas, pemerintah memiliki kesiapan yang cukup untuk dapat menerapkan penambahan kuota di tahun ini.
"Saya kira petugas haji dengan sendirinya mereka kan sudah punya SOP. Nah SOP itu lah yang kemudian akan kita ikuti. Kalau dari segi kesehatan petugas haji sangat siap. Kementerian agama juga petugasnya sangat siap," kata Ali.
Menurut Ali, Komisi VIII DPR akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia sebesar 10.000 jemaah, Selasa (23/4/2019) lusa. Raker penting untuk mencari alternatif terbaik agar penerapan tambahan kuota haji dapat terselenggara dengan baik.
"Dicarikan alternatif-alternatif yang paling mungkin, yang paling bisa. Apakah 10.000 itu bisa tahun ini berangkat, atau kah tahun yang akan datang," kata Ali.
Menurut Ali, DPR berharap penerapan tambahan kuota dapat terlaksana tahun ini guna memangkas masa tunggu calon jemaah haji. Namun, Ali menambahkan perlu dilihat kesiapan dari semua lini agar penerapan kuota tersebut tidak terkesan dipaksakan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan.
"Kita akan mendengarkan stakeholder semuanya supaya penambahan kuota ini dapat diterapkan merata, adil, wajar. Jangan sampai dipaksakan," ujar Ali.
(maf)
