IPM Meningkat, Harapan Hidup Naik

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) alami peningkatan sepanjang tahun lalu. Dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap kenaikan IPM pada 2018 tercatat sekitar 0,82 % menjadi 71,39 dibandingkan 2017. Berdasarkan kategori provinsi terdapat satu provinsi dengan kenaikan IPM status sangat tinggi, lalu 21 provinsi meraih status tinggi dan 12 provinsi masuk kategori sedang. Pada intinya, IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dilihat dari berbagai segi kehidupan, seperti kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita per tahun. IPM adalah sebuah instrumen untuk mengukur sejauh mana program pembangunan pemerintah berhasil atau tidak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih rinci, BPS membeberkan dari sisi kesehatan harapan hidup semakin tinggi, bayi kelahiran tahun lalu memiliki harapan hidup hingga usia 71,20 tahun atau lebih lama 0,14 tahun dibanding bayi lahir sebelum 2018. Dari sisi pendidikan, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada 2018 memiliki harapan menikmati pendidikan diploma 1 atau selama 12,91 tahun, lebih lama sekitar 0,6 tahun dibanding 2017. Dan, sisi pengeluaran per kapita per tahun terjadi peningkatan sekitar Rp395.000 menjadi Rp11,06 juta pada tahun lalu. Sejak sembilan tahun terakhir ini, IPM terus mencatatkan kemajuan dari 66,53 pada 2010 hingga menembus 71,39 pada 2018 lalu. Selama periode 2010 hingga 2018, status IPM meningkat dari level sedang menjadi tinggi sejak 2016.

Adapun provinsi yang mengantongi status IPM sangat tinggi adalah DKI Jakarta, yakni 80,47. Sebaliknya, Provinsi Papua memiliki IPM terendah namun sudah naik menjadi kategori sedang. Pada 2017, Papua masih menyandang kategori IPM rendah. Masih berdasarkan publikasi BPS terdapat delapan provinsi yang mengalami perubahan status IPM, meliputi tujuh provinsi dari status IPM sedang menjadi tinggi, dan satu provinsi dari status rendah menjadi sedang, yakni Papua. Namun dilihat dari sisi pertumbuhan IPM tertinggi justru dialami Papua, sebaliknya DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali mencatat pertumbuhan IPM terendah. Dengan demikian, sudah tidak ada provinsi yang menyandang status IPM rendah.

Merujuk standar United Nations Development Programme (UNDP) maka angka IPM yang tercatat 71,39 mengantarkan Indonesia pada level tinggi. Peningkatan IPM Indonesia didongkrak empat indikator. Pertama , rata-rata usia tertua masyarakat atau umur harapan hidup dari 71,06 tahun menjadi 71,2 tahun. Kedua , peningkatan harapan lama sekolah dari 12,85 tahun meningkat menjadi 12,91 tahun. Ketiga , peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,1 tahun menjadi 8,17 tahun. Indikator lama sekolah sebuah pertanda bahwa semakin banyak masyarakat yang bersekolah, walau tingkat lama sekolah belum merata untuk semua tingkatan pendidikan. Pihak BPS mencatat anak yang duduk di bangku sekolah dasar mencapai 99%.

Sayangnya, begitu memasuki SMP pada usia 12 hingga 15 tahun menurun menjadi 95%, dan penurunannya berlanjut hingga level sekolah SMA dan perguruan tinggi. Keempat, yang mendongkrak angka IPM adalah tingkat standar hidup layak atau pendapatan per kapita meningkat dari Rp10,66 juta per tahun menjadi Rp11,06 juta per tahun. Kenaikan tingkat pendapatan berkaitan langsung dengan tingkat daya beli, konsumsi hingga pemenuhan gizi masyarakat.

Mengapa IPM menjadi penting untuk sebuah negara? IPM adalah instrumen atau indikator untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu, IPM juga untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat.

Walau angka IPM terus meningkat, bukan berarti pekerjaan rumah pemerintah semakin menipis. Sebaliknya, tantangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja semakin besar. Mengapa? Melalui angka IPM, terlihat jelas bahwa pembangunan manusia di negeri ini masih terdapat jurang yang lebar, dengan kata lain pembangunan belum merata dari provinsi, kabupaten, dan kota. Pasalnya, pertumbuhan keempat indikator yang mendorong kenaikan angka IPM masih berbeda-beda. Kita berharap jurang pembangunan bisa dieliminasi sekecil mungkin sehingga semakin banyak masyarakat bisa hidup layak sebagaimana semestinya, untuk mendapatkan kesehatan yang baik, pendidikan secara maksimal, dan kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi.