MPR Ajak Media Bangkitkan Partisipasi Publik dalam Pemilu
Sabtu, 13 April 2019 - 08:14 WIB
MPR Ajak Media Bangkitkan Partisipasi Publik dalam Pemilu
A
A
A
LOMBOK - Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tinggal lima hari lagi. Partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengajak para praktisi media massa untuk ikut menggelorakan minat publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada 17 April mendatang.
Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mengatakan, waktu lima menit di TPS untuk menyalurkan hak politik sangat menentukan masa depan bangsa dan negara lima tahun ke depan.
"Kita (MPR-red) memang tidak boleh mengikuti politik praktis, tapi lembaga kita adalah lembaga politik. Kita melayani anggota yang berpolitik. Kami harap peran serta media untuk meningkatkan partisipasi publik. Lima menit (di TPS-red) menentukan waktu lima tahun mendatang. Bagaimana media membangkitkan minat agar masyarakat tidak banyak golput. Bagaimanaa meningkatkan peran serta supaya golput rendah dengan pemberitaan yang positif," tutur Siti dalam kegiatan Media Expert Meeting bertajuk "Peningkatan Partisipasi Publik pada Pemilu 2019" di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 12 April 2019.
Siti memastikan, ajakan untuk aktif berperan dalam politik ini bukan untuk mengarahkan atau mengajak publik memilih calon tertentu, namun mengajak agar publik berperan aktif dalam pesta demokrasi dengan memilih sesuai hati nurani.
"Kita akan punya pimpinan baru, anggota MPR pada Oktober nanti. Mungkin pola politik kita berubah semoga pemberitaan kita tetap netral. Peran kita harus tetap dijaga tak memihak, harus menjaga bagaimana kita tetap berperan supaya tidak melempem. Memberiyakan yang positif tanpa memihak," tuturnya.
Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Biro Humas Budi Muliawan menambahkan, MPR merupakan rumah kebangsaan yang mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. "Implementasi dari kedaulatan rakyat, saat ini (pemilu serentak) adalah best practise dalam menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi atau posisi yang sangat mulia. Rakyat bisa menentukan presiden sekaligus wakilnya (di DPR-red)," tuturnya.
Pria yang biasa disapa Wawan ini menambahkan, 17 April 2019 akan menjadi sejarah baru dalam perpolitikan di Tanah Air karena pemilu legislatif digelar serentak dengan pemiku presiden.
"2014 kita pilihan presiden langsung, tapi masih dipisahkan dengan pileg. Nanti, 17 April kita ciptakan sejarah baru. Pasti permasalahannya akan banyak. Kita punya tanggungjawab moral. Tren partisipasi publik ke TPS pada 2014 menurun. Kita punya tanggungjawab untuk menyuarakan hak pilih yang sudah diatur konstitusi. Bukan soal memilih yang mana, tapi bagaimana bisa menggunakan hak pilih dengan asas kita luber dan jurdil. Itu menjadi tanggung jawab kita," tuturnya.
Wawan menjelaskan, ada sedikit kekhawatiran bahwa jika publik tidak didorong untuk berpatisipasi dalam politik maka denokrasi di Indonesia akan kembali mundur. "Itu sangat mahal harganya. Pesta demokrasi kita harapkan 17 April rakyat Indonesia merayakan hak demokrasinya yang dijamin konstitusi," kata Wawan.
Praktisi media, Soetomo Samsu menuturkan, saat ini sebenarnya dengan tingkat fanatisme publik yang cukup tinggi, potensi partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya diprediksi bakal meningkat pula. "Warga sangat antusias. Di tempat saya, misalnya, ketika masa pendaftaran pindah (memilih), ada antusiasme warga," urainya.
Namun, Tomo, sapaan akrabnya, memberikan catatan bahwa dalam pemilu kali ini, perhatian publik dan juga media terlalu fokus dalam pilpres saja. Padahal yang juga tidak kalah penting adalah pileg. "Pileg pada pemilu kaki ini terlupakan. Isu gender, caleg bersih, terlupakan seolah- olah Pemilu 2019 hanyalah pilpres. Kita perlu menggaungkan itu," katanya.
Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengajak para praktisi media massa untuk ikut menggelorakan minat publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada 17 April mendatang.
Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mengatakan, waktu lima menit di TPS untuk menyalurkan hak politik sangat menentukan masa depan bangsa dan negara lima tahun ke depan.
"Kita (MPR-red) memang tidak boleh mengikuti politik praktis, tapi lembaga kita adalah lembaga politik. Kita melayani anggota yang berpolitik. Kami harap peran serta media untuk meningkatkan partisipasi publik. Lima menit (di TPS-red) menentukan waktu lima tahun mendatang. Bagaimana media membangkitkan minat agar masyarakat tidak banyak golput. Bagaimanaa meningkatkan peran serta supaya golput rendah dengan pemberitaan yang positif," tutur Siti dalam kegiatan Media Expert Meeting bertajuk "Peningkatan Partisipasi Publik pada Pemilu 2019" di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 12 April 2019.
Siti memastikan, ajakan untuk aktif berperan dalam politik ini bukan untuk mengarahkan atau mengajak publik memilih calon tertentu, namun mengajak agar publik berperan aktif dalam pesta demokrasi dengan memilih sesuai hati nurani.
"Kita akan punya pimpinan baru, anggota MPR pada Oktober nanti. Mungkin pola politik kita berubah semoga pemberitaan kita tetap netral. Peran kita harus tetap dijaga tak memihak, harus menjaga bagaimana kita tetap berperan supaya tidak melempem. Memberiyakan yang positif tanpa memihak," tuturnya.
Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Biro Humas Budi Muliawan menambahkan, MPR merupakan rumah kebangsaan yang mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. "Implementasi dari kedaulatan rakyat, saat ini (pemilu serentak) adalah best practise dalam menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi atau posisi yang sangat mulia. Rakyat bisa menentukan presiden sekaligus wakilnya (di DPR-red)," tuturnya.
Pria yang biasa disapa Wawan ini menambahkan, 17 April 2019 akan menjadi sejarah baru dalam perpolitikan di Tanah Air karena pemilu legislatif digelar serentak dengan pemiku presiden.
"2014 kita pilihan presiden langsung, tapi masih dipisahkan dengan pileg. Nanti, 17 April kita ciptakan sejarah baru. Pasti permasalahannya akan banyak. Kita punya tanggungjawab moral. Tren partisipasi publik ke TPS pada 2014 menurun. Kita punya tanggungjawab untuk menyuarakan hak pilih yang sudah diatur konstitusi. Bukan soal memilih yang mana, tapi bagaimana bisa menggunakan hak pilih dengan asas kita luber dan jurdil. Itu menjadi tanggung jawab kita," tuturnya.
Wawan menjelaskan, ada sedikit kekhawatiran bahwa jika publik tidak didorong untuk berpatisipasi dalam politik maka denokrasi di Indonesia akan kembali mundur. "Itu sangat mahal harganya. Pesta demokrasi kita harapkan 17 April rakyat Indonesia merayakan hak demokrasinya yang dijamin konstitusi," kata Wawan.
Praktisi media, Soetomo Samsu menuturkan, saat ini sebenarnya dengan tingkat fanatisme publik yang cukup tinggi, potensi partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya diprediksi bakal meningkat pula. "Warga sangat antusias. Di tempat saya, misalnya, ketika masa pendaftaran pindah (memilih), ada antusiasme warga," urainya.
Namun, Tomo, sapaan akrabnya, memberikan catatan bahwa dalam pemilu kali ini, perhatian publik dan juga media terlalu fokus dalam pilpres saja. Padahal yang juga tidak kalah penting adalah pileg. "Pileg pada pemilu kaki ini terlupakan. Isu gender, caleg bersih, terlupakan seolah- olah Pemilu 2019 hanyalah pilpres. Kita perlu menggaungkan itu," katanya.
(dam)
