PN Jaksel Didesak Tolak Praperadilan Dua Tersangka BLBI
Kamis, 04 April 2019 - 20:54 WIB
PN Jaksel Didesak Tolak Praperadilan Dua Tersangka BLBI
A
A
A
JAKARTA - Ratusan massa Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menggelar demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Mereka mendesak PN Jaksel menolak permohonan gugatan praperadilan tersangka korupsi BLBI Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko.
Desakan ini muncul lantaran adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1/2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). "Maka kami mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak praperadilan tersebut," kata Koordinator aksi Andi di depan PN Jaksel, Kamis (4/4/2019).
Menurut Andi, dengan pengajuan praperadilan tersebut maka Kaharudin dan Irsanto Ongko telah mencederai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat, sampai saat ini mereka berdua masih dalam status DPO.
"Jadi kami dari AMPUH melihat bahwa praperadilan yang dilakukan Kaharudin dan Irsanto Hongko kemudian itu mencederai aturan yang diedarkan MA. Di mana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa DPO tidak boleh melakukan praperadilan," ujarnya.
Selain itu, dalam SEMA tersebut juga dijelaskan bahwa tersangka yang melarikan diri atau DPO tidak dapat diajukan permohonan praperadilan oleh pengacara atau keluarga. "Jika permohonan tetap diajukan maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," tandasnya.
Menurut Andi, Kaharudin dan Irsanto Ongko terbukti mengemplang pajak dan mengambil uang triliunan rupiah dari hasil korupsi BLBI. Oleh karenanya, Andi menekankan, tidak ada alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan dua orang tersebut. "Apabila dikabulkan maka akan menciderai hukum dan rasa keadilan," tegasnya.
Desakan ini muncul lantaran adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1/2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). "Maka kami mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak praperadilan tersebut," kata Koordinator aksi Andi di depan PN Jaksel, Kamis (4/4/2019).
Menurut Andi, dengan pengajuan praperadilan tersebut maka Kaharudin dan Irsanto Ongko telah mencederai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat, sampai saat ini mereka berdua masih dalam status DPO.
"Jadi kami dari AMPUH melihat bahwa praperadilan yang dilakukan Kaharudin dan Irsanto Hongko kemudian itu mencederai aturan yang diedarkan MA. Di mana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa DPO tidak boleh melakukan praperadilan," ujarnya.
Selain itu, dalam SEMA tersebut juga dijelaskan bahwa tersangka yang melarikan diri atau DPO tidak dapat diajukan permohonan praperadilan oleh pengacara atau keluarga. "Jika permohonan tetap diajukan maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," tandasnya.
Menurut Andi, Kaharudin dan Irsanto Ongko terbukti mengemplang pajak dan mengambil uang triliunan rupiah dari hasil korupsi BLBI. Oleh karenanya, Andi menekankan, tidak ada alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan dua orang tersebut. "Apabila dikabulkan maka akan menciderai hukum dan rasa keadilan," tegasnya.
(poe)
