Saurip Kadi: Prabowo Perlu Belajar Konsep Pertahanan ala Zaman Now
Minggu, 31 Maret 2019 - 20:40 WIB
Saurip Kadi: Prabowo Perlu Belajar Konsep Pertahanan ala Zaman Now
A
A
A
JAKARTA - Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi turut memberikan penilaian terhadap Debat Capres keempat, Sabtu (29/3/2019) malam. Rekan seangkatan Prabowo Subianto di Akabri (1970) itu mengaku terheran-heran Jokowi yang lulusan Faktultas Kehutanan justru lebih menguasai bidang pertahanan.
Dia menyebut bahwa dalam debat tersebut Prabowo kembali mempermalukan TNI. Sebab, Prabowo ternyata tidak mengetahui bahwa di seluruh dunia, yang digunakan dalam menyusun rencana pertahanan adalah “Hakikat Ancaman” yang bakal dihadapi sebuah negara. Adapun “Hakikat Ancaman” itu adanya di perkiraan Intelejen Strategis baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Itulah makanya di setiap Kedutaan Besar negara manapun dilengkapi dengan Atase Pertahanan dari ketiga angkatan. Sehingga dasar penyusunan Hakikat Ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi. Merekalah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara," ujar Saurip Kadi, Minggu (31/3/2019).
Menurut Saurip, Capres Nomor Urut 01 Jokowi justru mengetahui bahwa perang zaman now bukan lagi adu kekuatan persenjataan seperti perang jaman old, tapi perang asimetris yang intinya adalah bagaimana mempengaruhi rakyat negara lawan melalui perubahan mindset.
Saat ini, menurut Saurip Kadi, negara-negara lain sudah mengubah konsep pertahanan mereka. Bahkan Amerika Serikat sudah menutup sejumlah pangkalan militernya di negara lain. Saurip Kadi juga menyatakan, keliru besar jika Prabowo membandingkan besaran anggaran militer Indonesia dengan Singapura.
"Dengan luas wilayah yang kecil, tidak lebih dari Kabupaten Brebes, tapi menguasai kekuatan ekonomi kawasan melalui jasa finansial dan perdagangan, maka tidak ada pilihan, Singapura harus mempunyai keunggulan di bidang militer. Karena dengan satu sorty pengeboman saja, Singapura akan habis," tandasnya.
Jadi, menurut dia, Prabowo perlu belajar lagi soal konsep pertahanan dan keamanan yang terbaru, sesuai kondisi zaman now. "Kalau perlu, melalui bimbingan belajar," tandas Saurip Kadi.
Ditanya soal makna penyataan Prabowo bahwa dirinya adalah lebih TNI dari TNI, Saurip Kadi mempersilakan bertanya langsung kepada Capres Nomor Urut 02 itu. "Tapi yang saya ketahui Pak PS adalah perwira tinggi TNI yang dipecat dari dinas aktif, karena berinisiatif melakukan penculikan sejumlah aktivis, sebagaimana diakui sendiri di depan sidang DKP," imbuhya.
Saurif membeberkan, berakhirnya dinas militer di negara manapun hanya ada tiga alasan Pertama, karena atas pemintaan sendiri untuk pensiun dini. Kedua, karena diberhentikan dengan hormat akibat sakit atau cacat sehingga tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas kemiliteran. Ketiga, karena pensiun sesuai batas umur yang diatur oleh Undang-Undang. Di luar ketiga alasan tersebut adalah karena dipecat.
"Karena pak PS adalah perwira tinggi bintang tiga dan lagi menantu Pak Harto, ya saru kalau digunakan istilah dipecat, maka dihadapkan pada kondisi riil saat itu, penggunaan istilah diberhentikan sungguh sangat bijak," tandasnya.
Terhadap pertanyaan kualitas jawaban bidang pertahanan oleh Jokowi, Saurip mengajak bangsa ini sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mempunyai Presiden yang paham tentang tentara dalam negara demokrasi, dimana senjatanya wajib menghadap keluar.
Karenanya, gelar TNI yang saat ini adalah warisan Belanda yang dilanjutkan orba, maka ke depan harus ditata ulang agar bisa menjangkau seluruh wilayah pertahanan NKRI, untuk melumpuhkan musuh sebelum masuk maupun yang sudah terlanjur masuk masuk ke dalam wilayah NKRI.
Saurip lalu mengingatkan kepada keluarga besar TNI (KBT) bahwa menggunakan hak pilih adalah HAM. Tapi sebelum segalanya terlambat, terkhusus kepada para pensiunan prajurit TNI dan terlebih mantan elite TNI, utamanya mantan Panglima TNI dan Kas Angkatan serta petinggi TNI yang ada di BPN Paslon 02, bahwa sampai ajal menjemput, para pensiunan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, derajat, dan martabat TNI.
"Apa yang kita cari di hari tua, haruskah para pensiunan tega membiarkan TNI kembali menanggung aib, karena prajurit TNI harus menghormat dengan sangkur terhusus kepada mantan petinggi TNI yang berhenti dari dinas aktif, karena dipecat, naudzu bilah mindalik" ujar Saurip Kadi lagi
Diakui oleh Saurip Kadi, memang sulit untuk tidak menempatkan Pak Prabowo sebagai bagian dari KBT, tapi para purnawirawan TNI wajib menjaga TNI sebagai almamater tempat dulu menyerahkan jiwa dan raga untuk kejayaan NKRI. Kecuali bagi mereka yang tidak merasa bahwa penculikan aktivis bukanlah aib bagi TNI dan terkhusus bagi lulusan Akademi TNI.
"Kalau betul ada pensiunan TNI yang tidak menempatkan hal tersebut sebagai aib, maka ke depan mereka tidak layak untuk menyebut dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Karena pak Dirman dan para pendiri TNI lainnya serta para pelatih kita di Akademi TNI tidak pernah mengajarkan bahwa rakyat, apalagi aktivis demokrasi sebagai musuh negara, sehingga mereka sah untuk diculik," tegas Saurip Kadi.
Saurip Kadi menyerukan bahwa Pemilu bukan Perang. Pemilu tak lebih untuk memilih capres dan program untuk lima tahun ke depan. Untuk itu, kata dia, pilihlah capres yang nyata-nyata sudah terbukti berani dan berhasil memberantas mega korupsi, mafia tambang, serta migas seperti Petral, Free Port, Newmont, Blok Rokan, dan Mahakam.
"Serta mampu membangun rasa Indonesia melalui kualitas pelayanan dan infrastruktur yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dan nyata-nyata mampu melanjutkan pembangunan jalan tol dan infratsruktur yang dimasa lalu mangkrak. Melalui Dana Desa dan sejumlah program Kartu, kini rakyat kecil sudah mulai merasakan manfaat NKRI," pungkasnya.
Dia menyebut bahwa dalam debat tersebut Prabowo kembali mempermalukan TNI. Sebab, Prabowo ternyata tidak mengetahui bahwa di seluruh dunia, yang digunakan dalam menyusun rencana pertahanan adalah “Hakikat Ancaman” yang bakal dihadapi sebuah negara. Adapun “Hakikat Ancaman” itu adanya di perkiraan Intelejen Strategis baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Itulah makanya di setiap Kedutaan Besar negara manapun dilengkapi dengan Atase Pertahanan dari ketiga angkatan. Sehingga dasar penyusunan Hakikat Ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi. Merekalah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara," ujar Saurip Kadi, Minggu (31/3/2019).
Menurut Saurip, Capres Nomor Urut 01 Jokowi justru mengetahui bahwa perang zaman now bukan lagi adu kekuatan persenjataan seperti perang jaman old, tapi perang asimetris yang intinya adalah bagaimana mempengaruhi rakyat negara lawan melalui perubahan mindset.
Saat ini, menurut Saurip Kadi, negara-negara lain sudah mengubah konsep pertahanan mereka. Bahkan Amerika Serikat sudah menutup sejumlah pangkalan militernya di negara lain. Saurip Kadi juga menyatakan, keliru besar jika Prabowo membandingkan besaran anggaran militer Indonesia dengan Singapura.
"Dengan luas wilayah yang kecil, tidak lebih dari Kabupaten Brebes, tapi menguasai kekuatan ekonomi kawasan melalui jasa finansial dan perdagangan, maka tidak ada pilihan, Singapura harus mempunyai keunggulan di bidang militer. Karena dengan satu sorty pengeboman saja, Singapura akan habis," tandasnya.
Jadi, menurut dia, Prabowo perlu belajar lagi soal konsep pertahanan dan keamanan yang terbaru, sesuai kondisi zaman now. "Kalau perlu, melalui bimbingan belajar," tandas Saurip Kadi.
Ditanya soal makna penyataan Prabowo bahwa dirinya adalah lebih TNI dari TNI, Saurip Kadi mempersilakan bertanya langsung kepada Capres Nomor Urut 02 itu. "Tapi yang saya ketahui Pak PS adalah perwira tinggi TNI yang dipecat dari dinas aktif, karena berinisiatif melakukan penculikan sejumlah aktivis, sebagaimana diakui sendiri di depan sidang DKP," imbuhya.
Saurif membeberkan, berakhirnya dinas militer di negara manapun hanya ada tiga alasan Pertama, karena atas pemintaan sendiri untuk pensiun dini. Kedua, karena diberhentikan dengan hormat akibat sakit atau cacat sehingga tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas kemiliteran. Ketiga, karena pensiun sesuai batas umur yang diatur oleh Undang-Undang. Di luar ketiga alasan tersebut adalah karena dipecat.
"Karena pak PS adalah perwira tinggi bintang tiga dan lagi menantu Pak Harto, ya saru kalau digunakan istilah dipecat, maka dihadapkan pada kondisi riil saat itu, penggunaan istilah diberhentikan sungguh sangat bijak," tandasnya.
Terhadap pertanyaan kualitas jawaban bidang pertahanan oleh Jokowi, Saurip mengajak bangsa ini sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mempunyai Presiden yang paham tentang tentara dalam negara demokrasi, dimana senjatanya wajib menghadap keluar.
Karenanya, gelar TNI yang saat ini adalah warisan Belanda yang dilanjutkan orba, maka ke depan harus ditata ulang agar bisa menjangkau seluruh wilayah pertahanan NKRI, untuk melumpuhkan musuh sebelum masuk maupun yang sudah terlanjur masuk masuk ke dalam wilayah NKRI.
Saurip lalu mengingatkan kepada keluarga besar TNI (KBT) bahwa menggunakan hak pilih adalah HAM. Tapi sebelum segalanya terlambat, terkhusus kepada para pensiunan prajurit TNI dan terlebih mantan elite TNI, utamanya mantan Panglima TNI dan Kas Angkatan serta petinggi TNI yang ada di BPN Paslon 02, bahwa sampai ajal menjemput, para pensiunan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, derajat, dan martabat TNI.
"Apa yang kita cari di hari tua, haruskah para pensiunan tega membiarkan TNI kembali menanggung aib, karena prajurit TNI harus menghormat dengan sangkur terhusus kepada mantan petinggi TNI yang berhenti dari dinas aktif, karena dipecat, naudzu bilah mindalik" ujar Saurip Kadi lagi
Diakui oleh Saurip Kadi, memang sulit untuk tidak menempatkan Pak Prabowo sebagai bagian dari KBT, tapi para purnawirawan TNI wajib menjaga TNI sebagai almamater tempat dulu menyerahkan jiwa dan raga untuk kejayaan NKRI. Kecuali bagi mereka yang tidak merasa bahwa penculikan aktivis bukanlah aib bagi TNI dan terkhusus bagi lulusan Akademi TNI.
"Kalau betul ada pensiunan TNI yang tidak menempatkan hal tersebut sebagai aib, maka ke depan mereka tidak layak untuk menyebut dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Karena pak Dirman dan para pendiri TNI lainnya serta para pelatih kita di Akademi TNI tidak pernah mengajarkan bahwa rakyat, apalagi aktivis demokrasi sebagai musuh negara, sehingga mereka sah untuk diculik," tegas Saurip Kadi.
Saurip Kadi menyerukan bahwa Pemilu bukan Perang. Pemilu tak lebih untuk memilih capres dan program untuk lima tahun ke depan. Untuk itu, kata dia, pilihlah capres yang nyata-nyata sudah terbukti berani dan berhasil memberantas mega korupsi, mafia tambang, serta migas seperti Petral, Free Port, Newmont, Blok Rokan, dan Mahakam.
"Serta mampu membangun rasa Indonesia melalui kualitas pelayanan dan infrastruktur yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dan nyata-nyata mampu melanjutkan pembangunan jalan tol dan infratsruktur yang dimasa lalu mangkrak. Melalui Dana Desa dan sejumlah program Kartu, kini rakyat kecil sudah mulai merasakan manfaat NKRI," pungkasnya.
(thm)
