Netralitas Polri Jadi Alarm bagi Petahana

JAKARTA - Jelang hari pencoblosan, Voxpol Research and Consulting merilis temuan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dalam pesta demokrasi. Hasilnya, 68 persen responden meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelenggarakan pemilu.

"Nah Bawaslu cuma 61 persen, kalau institusi Polri cuma 51-58 lah yang masyarakat yakin, jadi jauh," terang Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syawi Chaniago, Jumat (22/3/2019).

Dari temuan ini, Pangi menyoroti kepercayaan publik terhadap Polri yang menyentuh 50 persen. Karena itu, ia mengingatkan agar Korps Bhayangkara segera memperbaiki citra tersebut agar kembali dipercaya masyarakat.

Seperti pengusutan viralnya oknum anggota Polri yang menggunakan yel-yel petahana. "Kok bisa mereka jadi yel yel, tim hore, apalagi tidak ada sanksi pidana, aneh," sambungnya.

Netralitas Polri, kata dia, juga bisa mendokrak elektabilitas petahana. Begitu juga sebaliknya, selama publik mempertanyakan netralitas Koprs Bhayangkara, elektabilitas petahana juga bisa merosot.

"Jadi kalau ingin elektabilitas Jokowi naik, Polri harus dibenerin, ditempatkan lagi pada tempat yang benar," urai Pangi.

Kendati demikian, di jagat Twitter sempat muncul tagar netizen meminta lembaga internasional untuk mengawasi Pemilu di Indonesia.

Pangi menyebut kemunculan hastag tersebut karena netizen ingin Pemilu bisa menjadi kontestasi pemilihan pemimpin yang berlangsung jujur dan adil.

"Makanya wajar di Twitter minta dunia internasional mengawasi pemilu kita. kenapa? Karena mereka tidak percaya," tandasnya.