Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin Berpengalaman

Kamis, 21 Maret 2019 - 22:07 WIB
Jokowi: Indonesia Butuh...
Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin Berpengalaman
A A A
JAKARTA - Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah perubahan lanskap ekonomi, sosial, dan politik dunia. Sebagai negara besar dengan jumlah 269 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau di 34 provinsi, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki berpengalaman untuk menahkodai kapal besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan tersebut disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Kiai Ma'ruf yang digagas Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam.

Jokowi mengatakan, ekonomi global saat ini belum pada posisi normal sehingga pertumbuhan masih sangat rendah. "Lanskap ekonomi dunia berubah, lanskap politik berubah, lanskap sosial juga berubah. Ini akan berimbas pada lanskap politik, lanskap ekonomi, dan lanskap sosial kita dan negara-negara lain. Kita menghadapi tantangan besar," tuturnya.

Menurut Jokowi, Indonesia dengan 269 juta penduduk yang berbeda-beda suku, agama, adat, agama, trradisi dan bahasa daerah, di satu sisi menjadi kekuatan, namun di sisi lain juga bisa menjadi kelemahan.

"Apa yang ingin kita sampaikan, negara sebesar Indonesia dengan 17 .000 pulau ini adalah kapal besar yang memerlukan nahkoda yang memiliki pemgalaman yang baik," paparnya.

Jokowi mengaku beruntung karena memiliki pengalaman panjang dan berjenjang di pemerintahan. Mulai dari bawah sebagai wali kota Solo dua periode, kemudian naik ke jenjang tengah menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dipercaya rakyat menjadi Presiden. "Pengalaman itu memberikan keuntungan saya dalam menahkodai kapal besar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," urainya.

Menurut dia, pengalaman yang didapatkannya tersebut sangat banyak membantu ketika dirinya menjadi presiden. Jokowi bahkan mengaku ketika awal mula menjadi wali kota Solo, butuh waktu dua tahun untuk belajar beradaptasi dalam mengelola pemerintahan.

"Tidak mudah. Jangan dipikir gampang. Berbeda total (mengurus pemerintahan dengan mengelola bisnis-red). Itu baru pada posisi dewan kota. Bayangkan yang namanya negara dengan 514 kabupaten/kota. Sekali lagi saya belajar menyusuaikan diri. Kalau saya tak memiliki pengalaman. Artinya, jangan apa? Jangan diberikan (kewenangan mengelola negara kepada) yang masih coba-coba gitu lho. Setuju enggak? Itu yang saya maksud. Saya ngomong adanya," katanya.

Jokowi menuturkan, dalam lima mengelola negara, saat ini Indonesia masih pada proses berjalan membangun pondasi sebagai syarat menjai negara maju.
(dam)
Berita Terkait
Sempat Jadi Rival di...
Sempat Jadi Rival di Pilpres, Prabowo Ungkap Alasannya Mau Jadi Menteri Jokowi
Survei Indikator Politik:...
Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi-Maruf Cenderung ke Ganjar Pranowo
Maruf Amin Harap Kepemimpinannya...
Ma'ruf Amin Harap Kepemimpinannya dengan Jokowi Berakhir Husnulkhatimah
Pilpres 2024, Perindo...
Pilpres 2024, Perindo Jamin Lanjutkan Gagasan Jokowi-Ma'ruf Amin
Erick Thohir Dinilai...
Erick Thohir Dinilai Tokoh Muda Berpengaruh dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Jejak Reshuffle Kabinet...
Jejak Reshuffle Kabinet Era Jokowi-Ma'ruf Amin
Berita Terkini
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved