Prabowo-Sandi Bakal Bikin Kebijakan Berbasis Data
Rabu, 20 Maret 2019 - 22:02 WIB
Prabowo-Sandi Bakal Bikin Kebijakan Berbasis Data
A
A
A
JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno diyakini bakal membuat kebijakan publik berbasis data jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 nanti. Salah satu cara yang bakal ditempuh Prabowo-Sandi adalah menjadikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai sumber data utama.
"Oleh karena itu, tanggal 17 April nanti saat Prabowo-Sandi terpilih, kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut," ujar Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Sebab, kata dia, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir sering kali mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Akibatnya, acapkali kebijakan pemerintah itu direvisi atau disesuaikan.
"Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data," kata Harryadin.
Sehingga, kata dia, Prabowo-Sandi bakal memperbaiki carut marut data kependudukan. Berbekal data kependudukan yang akurat, Prabowo-Sandi bakal mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.
"Ini yang akan menjadikan pembeda dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan ke depan akan bener-bener menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting," kata Harryadin.
"Oleh karena itu, tanggal 17 April nanti saat Prabowo-Sandi terpilih, kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut," ujar Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Sebab, kata dia, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir sering kali mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Akibatnya, acapkali kebijakan pemerintah itu direvisi atau disesuaikan.
"Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data," kata Harryadin.
Sehingga, kata dia, Prabowo-Sandi bakal memperbaiki carut marut data kependudukan. Berbekal data kependudukan yang akurat, Prabowo-Sandi bakal mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.
"Ini yang akan menjadikan pembeda dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan ke depan akan bener-bener menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting," kata Harryadin.
(pur)
