Suap PLTU Riau-1, Idrus Akui Perintahkan Eni Minta USD2,5 Juta
Suap PLTU Riau-1, Idrus Akui Perintahkan Eni Minta USD2,5 Juta
A
A
A
JAKARTA - Terdakwa Idrus Marham mengakui memerintahkan terdakwa Eni Maulani Saragih (divonis 6 tahun penjara) untuk meminta USD2 juta dari terdakwa Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (divonis 4 tahun 6 bulan penjara di tingkat banding).
Pengakuan tersebut disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus mantan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Sosial era Kabinet Kerja kurun 17 Januari-24 Agustus 2018 Idrus Marham saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Perkara Idrus yakni secara bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar menerima suap dari pemberi suap pemilik dan pemegang saham BlackGold Natural Resources (BNR) Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap itu untuk membantu Kotjo untuk memperoleh kontrak kerja sama proyek Independent Power Producer (IPP) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 atau IPP PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt di Provinsi Riau milik PT PLN (persero).
Idrus Marham mengaku kenal dengan Johannes Budisutrisno Kotjo sejak tahun 2000 saat Idrus masih menjabat sebagai ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Sedangkan Idrus mengenal Eni Maulani Saragih pada tahun 2002 saat Eni menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP KNPI dan Idrus sebagai Ketua Umum.
Idrus mengatakan dia memang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar maupun pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saat menjabat sebagai plt tersebut, Idrus bertugas melakukan konsolidasi internal pasca Setya Novanto yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP ditangkap KPK sekitar 16 November 2017. Idrus juga bertugas menjadi penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Idrus menjelaskan beberapa saat setelah Setya Novanto ditangkap dan ditahan KPK memang Idrus berkeinginan menjadi ketua umum defenitif. Ada banyak pihak yang memberikan dukungan. Salah satunya Eni Maulani Saragih. Bahkan Eni sempat menyampaikan akan mencari dana operasional termasuk dari Johannes Budisutrisno Kotjo.
Tapi Idrus mengaku tidak pernah mengetahui ada hubungan kerja atau urusan antara Eni dengan Kotjo. Idrus baru mengetahui hal tersebut sekitar Januari 2018. Ketika itu, Idrus sedang berada di Holten Sultan dan menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar. Eni lantas datang bersama Kotjo menemui Idrus.
Saat itu Eni menyampaikan ke Idrus sedang ada urusan dengan Kotjo terkait listrik murah. Idrus sempat mengingatkan Eni agar hati-hati. Menurut Idrus saat itu belum ada pembicaraan listrik itu berhubungan dengan PT PLN (persero).
Setelah Idrus resmi menjabat sebagai Menteri Sosial, Idrus bersama Eni bertandang ke Kantor Kotjo pada Maret 2018 di Graha BIP. Di kantor Kotjo, Kotjo menjelaskan secara umum proyek listrik tersebut yakni proyek PLTU Riau-1 yang bekerja sama dengan PT PLN (persero). Kotjo mengutarakan untuk proyek tersebut maka Kotjo dibantu Eni.
JPU lantas membuka sadapan percakapan antara Idrus dengan Eni tertanggal 25 September 2017. Dalam percakapan di antaranya ada rencana Idrus melanjutkan kepemimpinan Partai Golkar untuk dua tahun ke depan, dinamika kondisi partai, pembicaraan tentang rencana Munaslub, nama Kotjo, Eni menyebutkan sedang mengatur '30.000 megawatt', Idrus menyampaikan ke Eni agar Eni meminta ke Kotjo menyiapkan dana guna Idrus menjadi ketua umum, Idrus meminta disediakan 'dua ratus', Eni menyebutkan sedang asistensi dengan PLN untuk tandatangan kontrak, hingga Eni mengutarakan Idrus akan diberikan 'satu juta' oleh Kotjo. Rupanya Idrus tidak mau dengan angka tersebut dan mengutarakan ke Eni agar menyampaikan ke Kotjo 'Bilang aja Bang Idrus itu karena dia lagi ini, dia minta sendiri dua setengah gitu'. Penggalan percakapan Eni di antaranya:
Idrus: Bilang aja Bang Idrus itu, karena dia lagi ini. Dia minta sendiri dua setengah gitu
Eni: He eh
Idrus: Bilang aja langsung
Eni: Ya, ya ya oke. Nanti saya ngomong
Idrus: He eh. He eh
Eni: Saya ngomong. Saya ngomong Bang
Idrus: Karena dia minta dua setengah sendiri karena dia ini untuk operasional ini
Eni: Iya oke
Ketua JPU Ronald Ferdinand Worotikan mengonfirmasi ke Idrus atas sadapan tersebut serta konteks pembicaraannya. Idrus membenarkan suara dalam percakapan tersebut adalah suara Idrus dan Eni. Tapi Idrus mengaku tidak mengetahui konteks Eni menyebutkan '30.000 megawatt' dan maksud pernyataan Eni 'Bang senen sampai rabu jangan ganggu dulu Bang. Ini kan saya terus asistensi dengan
PLN. ... Karena dia saya targetin untuk suruh tanda tangan. Begitu tanda tangan ini seminggu kemudian udah, Abang'.
"Saudara sampaikan ke Eni 'Oke ya Dek ya, makasih, makasih. Tapi Kotjo diberitahu dulu, ini kita butuh operasional'. Kemudian saudara sampaikan juga, 'Bilang aja Bang Idrus itu karena dia lagi ini, dia minta sendiri dua setengah gitu'. Apakah ini terkait operasional untuk Munaslub bukan?" tanya JPU Ronald.
Idrus membenarkan hal tersebut terkait dengan operasional untuk Munaslub. Pasalnya Idrus sudah menyampaikan ke Eni bahwa Idrus mau dimajukan menjadi ketua umum tanpa ikatan apapun. Jadi tutur Idrus, kalau Eni mau meminta ke Kotjo silakan saja.
"Untuk jadi ketua umum, kan Eni nantangin berapa pun bisa tanpa ikatan. Yaudah jangan 1 dong, 2,5 sekalian. Maksudnya 2,5 juta US dollar. Minta aja. Tapi saya yakin tidak bisa karena saya lebih kenal Kotjo. Makanya saya dilepas saja dan saya punya keyakinan kalau ini minta atas nama saya pasti kotjo konfirmasi ke saya, karena Kotjo lebih kenal pada saya daripada Eni," ujar Idrus.
Idrus melanjutkan, Munaslub diselenggarakan pada Desember 2017. Di kepanitiaan Munaslub, Eni menjabat sebagai bendahara panitia pelaksana. Sebelum Munaslub diselenggarakan, DPP Partai Golkar sudah menggelar rapat pleno pada 26 November 2017. Saat itu sudah ditetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan tinggal disahkan di Munaslub saja. Rupanya sebelum itu juga, Eni telah berkonspirasi dengan Airlangga Hartarto.
"Sebelum November saya baru tahu Eni sudah konspirasi dengan AH (Airlangga Hartarto) tanggal 26 November (2017) minta tolong ke Kotjo. Eni minta ke saya agar Idrus tidak maju ya saya tidak maju. Kemudian tanggal 25-26 November sebenarnya sudah penguatan AH, sudah ada telepon dari oknum pemerintah," ucap Idrus.
Pengakuan tersebut disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus mantan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Sosial era Kabinet Kerja kurun 17 Januari-24 Agustus 2018 Idrus Marham saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Perkara Idrus yakni secara bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar menerima suap dari pemberi suap pemilik dan pemegang saham BlackGold Natural Resources (BNR) Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap itu untuk membantu Kotjo untuk memperoleh kontrak kerja sama proyek Independent Power Producer (IPP) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 atau IPP PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt di Provinsi Riau milik PT PLN (persero).
Idrus Marham mengaku kenal dengan Johannes Budisutrisno Kotjo sejak tahun 2000 saat Idrus masih menjabat sebagai ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Sedangkan Idrus mengenal Eni Maulani Saragih pada tahun 2002 saat Eni menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP KNPI dan Idrus sebagai Ketua Umum.
Idrus mengatakan dia memang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar maupun pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saat menjabat sebagai plt tersebut, Idrus bertugas melakukan konsolidasi internal pasca Setya Novanto yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP ditangkap KPK sekitar 16 November 2017. Idrus juga bertugas menjadi penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Idrus menjelaskan beberapa saat setelah Setya Novanto ditangkap dan ditahan KPK memang Idrus berkeinginan menjadi ketua umum defenitif. Ada banyak pihak yang memberikan dukungan. Salah satunya Eni Maulani Saragih. Bahkan Eni sempat menyampaikan akan mencari dana operasional termasuk dari Johannes Budisutrisno Kotjo.
Tapi Idrus mengaku tidak pernah mengetahui ada hubungan kerja atau urusan antara Eni dengan Kotjo. Idrus baru mengetahui hal tersebut sekitar Januari 2018. Ketika itu, Idrus sedang berada di Holten Sultan dan menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar. Eni lantas datang bersama Kotjo menemui Idrus.
Saat itu Eni menyampaikan ke Idrus sedang ada urusan dengan Kotjo terkait listrik murah. Idrus sempat mengingatkan Eni agar hati-hati. Menurut Idrus saat itu belum ada pembicaraan listrik itu berhubungan dengan PT PLN (persero).
Setelah Idrus resmi menjabat sebagai Menteri Sosial, Idrus bersama Eni bertandang ke Kantor Kotjo pada Maret 2018 di Graha BIP. Di kantor Kotjo, Kotjo menjelaskan secara umum proyek listrik tersebut yakni proyek PLTU Riau-1 yang bekerja sama dengan PT PLN (persero). Kotjo mengutarakan untuk proyek tersebut maka Kotjo dibantu Eni.
JPU lantas membuka sadapan percakapan antara Idrus dengan Eni tertanggal 25 September 2017. Dalam percakapan di antaranya ada rencana Idrus melanjutkan kepemimpinan Partai Golkar untuk dua tahun ke depan, dinamika kondisi partai, pembicaraan tentang rencana Munaslub, nama Kotjo, Eni menyebutkan sedang mengatur '30.000 megawatt', Idrus menyampaikan ke Eni agar Eni meminta ke Kotjo menyiapkan dana guna Idrus menjadi ketua umum, Idrus meminta disediakan 'dua ratus', Eni menyebutkan sedang asistensi dengan PLN untuk tandatangan kontrak, hingga Eni mengutarakan Idrus akan diberikan 'satu juta' oleh Kotjo. Rupanya Idrus tidak mau dengan angka tersebut dan mengutarakan ke Eni agar menyampaikan ke Kotjo 'Bilang aja Bang Idrus itu karena dia lagi ini, dia minta sendiri dua setengah gitu'. Penggalan percakapan Eni di antaranya:
Idrus: Bilang aja Bang Idrus itu, karena dia lagi ini. Dia minta sendiri dua setengah gitu
Eni: He eh
Idrus: Bilang aja langsung
Eni: Ya, ya ya oke. Nanti saya ngomong
Idrus: He eh. He eh
Eni: Saya ngomong. Saya ngomong Bang
Idrus: Karena dia minta dua setengah sendiri karena dia ini untuk operasional ini
Eni: Iya oke
Ketua JPU Ronald Ferdinand Worotikan mengonfirmasi ke Idrus atas sadapan tersebut serta konteks pembicaraannya. Idrus membenarkan suara dalam percakapan tersebut adalah suara Idrus dan Eni. Tapi Idrus mengaku tidak mengetahui konteks Eni menyebutkan '30.000 megawatt' dan maksud pernyataan Eni 'Bang senen sampai rabu jangan ganggu dulu Bang. Ini kan saya terus asistensi dengan
PLN. ... Karena dia saya targetin untuk suruh tanda tangan. Begitu tanda tangan ini seminggu kemudian udah, Abang'.
"Saudara sampaikan ke Eni 'Oke ya Dek ya, makasih, makasih. Tapi Kotjo diberitahu dulu, ini kita butuh operasional'. Kemudian saudara sampaikan juga, 'Bilang aja Bang Idrus itu karena dia lagi ini, dia minta sendiri dua setengah gitu'. Apakah ini terkait operasional untuk Munaslub bukan?" tanya JPU Ronald.
Idrus membenarkan hal tersebut terkait dengan operasional untuk Munaslub. Pasalnya Idrus sudah menyampaikan ke Eni bahwa Idrus mau dimajukan menjadi ketua umum tanpa ikatan apapun. Jadi tutur Idrus, kalau Eni mau meminta ke Kotjo silakan saja.
"Untuk jadi ketua umum, kan Eni nantangin berapa pun bisa tanpa ikatan. Yaudah jangan 1 dong, 2,5 sekalian. Maksudnya 2,5 juta US dollar. Minta aja. Tapi saya yakin tidak bisa karena saya lebih kenal Kotjo. Makanya saya dilepas saja dan saya punya keyakinan kalau ini minta atas nama saya pasti kotjo konfirmasi ke saya, karena Kotjo lebih kenal pada saya daripada Eni," ujar Idrus.
Idrus melanjutkan, Munaslub diselenggarakan pada Desember 2017. Di kepanitiaan Munaslub, Eni menjabat sebagai bendahara panitia pelaksana. Sebelum Munaslub diselenggarakan, DPP Partai Golkar sudah menggelar rapat pleno pada 26 November 2017. Saat itu sudah ditetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan tinggal disahkan di Munaslub saja. Rupanya sebelum itu juga, Eni telah berkonspirasi dengan Airlangga Hartarto.
"Sebelum November saya baru tahu Eni sudah konspirasi dengan AH (Airlangga Hartarto) tanggal 26 November (2017) minta tolong ke Kotjo. Eni minta ke saya agar Idrus tidak maju ya saya tidak maju. Kemudian tanggal 25-26 November sebenarnya sudah penguatan AH, sudah ada telepon dari oknum pemerintah," ucap Idrus.
(kri)
Explore More