TKN Dorong Kubu Prabowo Buktikan 17,5 Juta Data Pemilih Invalid
Rabu, 13 Maret 2019 - 06:10 WIB
TKN Dorong Kubu Prabowo Buktikan 17,5 Juta Data Pemilih Invalid
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga tak mempersoalkan langkah kubu Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal klaim adanya 17,5 juta pemilih yang diduga tak wajar atau invalid.
Menurut Arya, pihaknya malah mendukung langkah BPN 02 untuk membuktikan jika data tersebut memang benar dan ada. "Ngapain ditentang, ya bagus dong, kita ingin pemilu bersih kita ingin penyelenggaraan pemilu bagus," ujar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
(Baca juga: Sambangi KPU, Kubu Prabowo Sebut Ada 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar)
Politikus Partai Perindo itu menganggap sebagai sesama peserta pemilu, pihaknya sangat mendorong upaya pihak-pihak yang serius membenahi masalah DPT tersebut. Namun upaya tersebut diharapkan tidak menimbulkan fitnah apalagi mendelegitimasi KPU.
Maka itu, TKN 01 mengaku mendukung langkah peserta pemilu yang menempuh jalan demokrasi sesuai aturan yang berlaku agar kualitas demokrasi bisa terus diperbaiki. "Bukan kita tentang. Enggak mungkin kalau data enggak bener harus diperbaiki lembaga negara," pungkasnya.
Menurut Arya, pihaknya malah mendukung langkah BPN 02 untuk membuktikan jika data tersebut memang benar dan ada. "Ngapain ditentang, ya bagus dong, kita ingin pemilu bersih kita ingin penyelenggaraan pemilu bagus," ujar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
(Baca juga: Sambangi KPU, Kubu Prabowo Sebut Ada 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar)
Politikus Partai Perindo itu menganggap sebagai sesama peserta pemilu, pihaknya sangat mendorong upaya pihak-pihak yang serius membenahi masalah DPT tersebut. Namun upaya tersebut diharapkan tidak menimbulkan fitnah apalagi mendelegitimasi KPU.
Maka itu, TKN 01 mengaku mendukung langkah peserta pemilu yang menempuh jalan demokrasi sesuai aturan yang berlaku agar kualitas demokrasi bisa terus diperbaiki. "Bukan kita tentang. Enggak mungkin kalau data enggak bener harus diperbaiki lembaga negara," pungkasnya.
(kri)
