Sambangi KPU, Kubu Prabowo Sebut Ada 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dipimpin Direktur Komunikasi dan Media, Hashim Djojohadikusumo kembali menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadir pula sejumlah Anggota BPN dan parpol pengusung seperti Hinca Panjaitan, Riza Patria, Habiburokhman, Yunus Yosfiah dan Andi Widjojanto.

Hashim mengaku rombongan langsung diterima Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Viryan Aziz. "Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT (daftar pemilih tetap)," ujar Hashim di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Menurut adik kandung Capres Prabowo Subianto ini, mengenai integritas DPT tersebut sudah disampaikan kepada KPU sejak 15 Desember 2018 lalu. Menurutnya, laporan itu disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam hal ini, Hashim mengaku senang KPU telah memberikan kesempatan kepada kubu Prabowo-Sandi untuk melakukan investigasi dan klarifikasi mengenai permasalahan DPT ini. Setidaknya sudah empat kali hal ini disampaikan ke KPU di mana dari catatan tim IT yang dimiliki Kubu 02 minimal 17,5 juta DPT bermasalah.

"Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," ucap Hashim. (Baca juga: Andi Arief Kembali Bikin Heboh Soal Surat Suara, Begini Reaksi KPU)

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gerindra, Riza Patria menjelaskan dari temuan yang disampaikan Hashim diakuinya memang ada 17,5 juta pemilih yang tidak wajar. Riza menyebutkan antara lain DPT yang dianggap tidak wajar seperti adanya data dengan jumlah tanggal lahir berbeda yang mencapai 9,8 juta.

"Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar. 17,55 juta sekian," ujar Riza di tempat yang sama.

Ditambahkan Riza, karena menurut grafik DPT tidak wajar yang lainnya itu kurang lebih berkisar antara 400-500 ribu yanga mana jumlahnya luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali lipat. Menurutnya, hal ini sudah ditanyakan kepada KPU dan mendapat jawaban jika data tersebut diterima dari Dukcapil Kemendagri.

Riza pun mengaku pihaknya akan bertemu Dukcapil Kemendagri untuk meminta penjelasan mengenai hal ini. Selain itu, data yang dianggap tidak wajar lainnya soal 300 ribu lebih pemilih yang berusia di atas 90 tahun.

(Baca juga: KPU Masih Pertimbangkan Surat Suara Pemilih Pindahan)

Kemudian lanjut dia, ada yang berusia di bawah 17 tahun sampai 20.475. Menurutnya hal itu juga tidak umum dan tidak wajar. Hal ini masih ditambah dengan pemilih yang data NIK nya salah di Kabupaten Banyuwangi.

"Itu ada 41.555 nama ini kami anggap enggak wajar banyak sekali ada beberapa nama sampai 400 nama 1.500-1.800 nama dalam satu KK. Ini kita minta klarifikasi ke KPU sama-sama mengecek. Dan kami sepakat dan KPU apresiasi kehadiran pak hashim dan para sekjen semua di sini untuk memberikan data yang udah kami sampaikan sejak 15 September dan 1 Maret datanya udah kami pilah dan berikan dan bersama-sama," pungkasnya.