Polemik E-KTP WNA, Tim Prabowo: Sudah Kami Kritisi dan Terbukti
Sabtu, 02 Maret 2019 - 17:39 WIB
Polemik E-KTP WNA, Tim Prabowo: Sudah Kami Kritisi dan Terbukti
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Fathul Bari, mengkritik bahwa terdapat DPT ganda pada Pemilu 2019. Hal tersebut pun terbukti dengan muncul masalah e-KTP warga negara asing (WNA) pada Pemilu 2019.
"Kami sudah kritisi masalah DPT ternyata terbukti ada. Di Cianjur kasus ini dibilang superhoaks, jangan sembarangan harusnya, pemerintah bisa lebih bijak," ujar Fathul dalam diskusi akhir pekan Polemik oleh MNC Trijaya dengan tema 'E-KTP, WNA dan Kita', di D'consulate resto, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
Walaupun mengkritisi dan terbukti ada, menurut Fathul, BPN Prabowo-Sandi masih saja dianggap pihak lain menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Berbagai pihak seolah kami yang hembuskan itu, ada hal yang kami kritisi, kami dianggap sampaikan hoaks," jelas Fathul.
(Baca juga: Dukcapil Ungkap Fakta Masih Banyak WNA di Indonesia Belum Terdata)
WN Swiss hingga WN Jerman tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Pangandaran, Jawa Barat. e-KTP tenaga kerja asing (TKA) China di Cianjur, Jawa Barat, juga masuk DPT Pemilu 2019.
Temuan itu berawal dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ke sejumlah perusahaan, di antaranya peternakan ayam di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber.
(Baca juga: Perludem Sebut Masalah E-KTP Isu yang Digoreng untuk Provokasi)
Fathul pun meminta pemerintah melalui Kemendagri membuka data e-KTP WNA ke publik. Selain itu, ia meminta pemerintah merapikan data e-KTP WNA.
"Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah. Tim BPN di Indonesia Menang kasus ini ada program kami aksi single number," tuturnya.
"Kami sudah kritisi masalah DPT ternyata terbukti ada. Di Cianjur kasus ini dibilang superhoaks, jangan sembarangan harusnya, pemerintah bisa lebih bijak," ujar Fathul dalam diskusi akhir pekan Polemik oleh MNC Trijaya dengan tema 'E-KTP, WNA dan Kita', di D'consulate resto, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
Walaupun mengkritisi dan terbukti ada, menurut Fathul, BPN Prabowo-Sandi masih saja dianggap pihak lain menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Berbagai pihak seolah kami yang hembuskan itu, ada hal yang kami kritisi, kami dianggap sampaikan hoaks," jelas Fathul.
(Baca juga: Dukcapil Ungkap Fakta Masih Banyak WNA di Indonesia Belum Terdata)
WN Swiss hingga WN Jerman tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Pangandaran, Jawa Barat. e-KTP tenaga kerja asing (TKA) China di Cianjur, Jawa Barat, juga masuk DPT Pemilu 2019.
Temuan itu berawal dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ke sejumlah perusahaan, di antaranya peternakan ayam di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber.
(Baca juga: Perludem Sebut Masalah E-KTP Isu yang Digoreng untuk Provokasi)
Fathul pun meminta pemerintah melalui Kemendagri membuka data e-KTP WNA ke publik. Selain itu, ia meminta pemerintah merapikan data e-KTP WNA.
"Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah. Tim BPN di Indonesia Menang kasus ini ada program kami aksi single number," tuturnya.
(maf)
