PDIP Sebut NU Selalu Jaga Keutuhan NKRI
Sabtu, 02 Maret 2019 - 13:21 WIB
PDIP Sebut NU Selalu Jaga Keutuhan NKRI
A
A
A
JAKARTA - Sebagai partai pemenang Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyambut positif hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU).
Berdasarkan keterangan resminya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan, keputusan Munas Alim Ulama NU tentang penegasan prinsip kesetaraan warga negara yang berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia dinilai sejalan dengan arah politik PDIP.
"Sikap NU senafas dan juga dijiwai oleh PDI Perjuangan. Prinsip kesetaraan warga negara adalah pengejawantahan dari Sila Persatuan Indonesia yang berdiri kokoh di atas prinsip kebangsaan," ujar Hasto, Sabtu (2/3/2019).
"Atas prinsip kebangsaan ini maka segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," tambah Hasto.
(Baca juga: Difitnah Antek Asing Selama 4 Tahun, Jokowi Umbar Pencapaian)
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan jika hasil Musyawarah Alim Ulama NU tersebut adalah sebuah keputusan yang menginduk pada Pancasila demi memperkokoh kebangsaan Indonesia.
"NU selalu memahami suasana kebatinan bangsa, dan karenanya keputusan Munas Alim Ulama NU menjadi nur-ilahi yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Hasto.
Terkait untuk tidak lagi menggunakan kalimat kafir bagi yang beragama non-muslim, PDIP dan NU menganggap hal ini sangat penting untuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan warga.
"Keputusan Munas yang meneledani kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan membuat piagam madinah itu adalah bentuk nyata pembumian Pancasila. NU selalu kokoh memberikan arah dan pedoman bagi keutuhan dan kemaslahatan bangsa," tutup Hasto.
Berdasarkan keterangan resminya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan, keputusan Munas Alim Ulama NU tentang penegasan prinsip kesetaraan warga negara yang berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia dinilai sejalan dengan arah politik PDIP.
"Sikap NU senafas dan juga dijiwai oleh PDI Perjuangan. Prinsip kesetaraan warga negara adalah pengejawantahan dari Sila Persatuan Indonesia yang berdiri kokoh di atas prinsip kebangsaan," ujar Hasto, Sabtu (2/3/2019).
"Atas prinsip kebangsaan ini maka segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," tambah Hasto.
(Baca juga: Difitnah Antek Asing Selama 4 Tahun, Jokowi Umbar Pencapaian)
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan jika hasil Musyawarah Alim Ulama NU tersebut adalah sebuah keputusan yang menginduk pada Pancasila demi memperkokoh kebangsaan Indonesia.
"NU selalu memahami suasana kebatinan bangsa, dan karenanya keputusan Munas Alim Ulama NU menjadi nur-ilahi yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Hasto.
Terkait untuk tidak lagi menggunakan kalimat kafir bagi yang beragama non-muslim, PDIP dan NU menganggap hal ini sangat penting untuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan warga.
"Keputusan Munas yang meneledani kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan membuat piagam madinah itu adalah bentuk nyata pembumian Pancasila. NU selalu kokoh memberikan arah dan pedoman bagi keutuhan dan kemaslahatan bangsa," tutup Hasto.
(maf)
