Jokowi: Tindak Tegas Pembuat dan Penyebar Hoaks

JAKARTA - Maraknya berita bohong (hoaks) menjelang Pemilu 2019 membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) prihatin. Jokowi meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas setiap pelaku pembuat dan penyebar hoaks karena bisa memecah belah keutuhan bangsa.

Saat ini berbagai hoaks marak beredar di masyarakat. Ironisnya sebagian besar hoaks tersebut bermuatan SARA yang bisa memecah persatuan bangsa. Hoaks ini terkesan sengaja disebarkan demi keuntungan elektoral kandidat legislatif maupun eksekutif yang bertarung dalam Pemilu 2019.

“(Jangan) karena urusan politik pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, aset terbesar, modal terbesar kita, persatuan jadi terganggu gara-gara hoaks, gara-gara fitnah, gara-gara ghibah, gara-gara kabar-kabar bohong yang sekarang ini tidak hanya muncul di medsos, tapi muncul dari pintu ke pintu, rumah ke rumah,” ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara peringatan hari lahir ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta kemarin.

Jokowi mengatakan, penyebaran hoaks sangat berbahaya. Calon presiden (capres) nomor urut 01 ini meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan tidak memproduksi atau pun menyebarkan hoaks.

“Saya mengajak kita semuanya untuk berani merespons ini segera karena modal terbesar kita, aset terbesar kita seperti persatuan, kerukunan, persaudaraan ini akan terganggu karena masalah ini. (Hoaks) bukan barang yang sepele, hati-hati,” tuturnya.

Karena itu Jokowi mengaku telah menyampaikan secara tegas kepada Kapolri untuk bertindak tegas dalam menindak kasus hoaks. “Tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara-cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial. Tegas, harus tegas,” tuturnya.

Menurut Jokowi, tindakan tegas harus di ambil karena semakin mendekati hari H Pemilu pada 17 April, penyebaran hoaks semakin serius.

“Kalau nggak tegas, nggak merespons ini (hoaks) akan semakin merebak di mana-mana,” paparnya. Jokowi mencontohkan Afghanistan yang hanya memiliki 7 suku bisa terjadi perang berkepanjangan selama 40 tahun akibat konflik dua suku saja dan hingga sekarang belum selesai.

Sementara Indonesia memiliki 714 suku yang berbeda-beda agama, adat, tradisi, budaya, dan bahasa daerah. “Betapa sangat berbahaya yang namanya konflik dan Presiden Ashraf Ghani menyampaikan kepada saya, ‘Presiden Jokowi hati-hati konflik yang namanya antarsuku itu segera selesaikan, segera rampungkan, dan segera padamkan. Apalagi konflik yang menyangkut agama, jangan tunggu waktu sedetik pun. Segera rampungkan dan selesaikan,” kata Jokowi.

Karena itu, tutur Jokowi, bagaimana masyarakat yang beragam ini bisa bersatu, bisa rukun, bisa merasa sebagai saudara sebangsa dan setanah air. “Inilah saya kira tugas besar kita dalam menjaga dan merawat persatuan dan kerukunan, rawat kerukunan, merawat persaudaraan kita, rawat ukhuwah islamiyah kita, rawat ukhuwah wataniyah kita. Tugas besar kita adalah di sana,” tuturnya.

Sebelumnya ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat melakukan kampanye dari rumah ke rumah (door to door) untuk paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dengan cara menyebarkan hoaks. Dalam kampanye tersebut, sekelompok ibu mengajak warga memilih paslon 02 karena jika paslon 01 yang memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, nantinya tidak ada lagi suara azan dan perkawinan sejenis akan dilegalkan.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui Nu make tiyung. Awewe jeung Awewe meunang kawin. Lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata wanita dalam video yang viral tersebut.

Dalam bahasa Indonesia, ujaran itu berarti, “Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang pakai kerudung, wanita dan wanita boleh menikah, laki-laki dan laki-laki boleh menikah.” Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, untuk membangun bangsa harus dimulai dari unsur terkecil, yaitu keluarga. Karena itu, dalam mendidik anak pun harus dilakukan dengan perkataan-perkataan yang baik.

“Bukan dengan hoaks dan fitnah, bukan ujaran kebencian, bukan dengan memancing amarah, juga bukan dengan saling gesek, gosok, gasak sehingga seolah-olah kontestasi lima tahun ini adalah segala-galanya,” katanya.

Romy mengatakan, pilpres ataupun pileg merupakan kontestasi politik sehingga tidak bisa dikaitkan dengan keimanan seseorang. “Bukan yang kemudian pasangan satu menang, pasangan dua kalah, kemudian menjadikan pasangan dua tidak beriman atau sebaliknya. Kontestasi ini adalah kontes tasi politik, biasa lima tahun sekali yang memastikan kita harus memenangkan dengan bermartabat,” tuturnya.

Terpisah, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin (KMA) menyerukan perlunya menjadikan agama sebagai sistem pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan menjadi alat penebar konflik dan alat pemecah belah bangsa. Seruan itu disampaikan KMA dalam acara Deklarasi Relawan Kiai-Santri (Kisan) dan Harlah Muslimat NU Kabupaten Pangandaran di Lapangan Grand Pangandaran, kemarin.

“Agama harus jadi sistem pemersatu, bukan jadi sistem konflik. Makanya dakwah dan perilakunya harus layyinan, penuh kelembutan, santun dalam berdakwah. Berakhlak karimah,” ujar KMA.

Mustasyar PBNU itu juga mengajak Relawan Kisan, Ibu-Ibu Muslimat, dan warga Pangandaran untuk tidak terbawa arus penyebaran fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian yang digaungkan oleh para penghasut di negeri ini.

“Kita jangan jadi ahli maki-maki. Mereka ingin mengubah negara ini melalui kekerasan, mereka ingin mengubah sistem negara ini dengan cara paksa. Maka wajib kita menjaga negara ini dari rongrongan mereka,” tandas KMA. (Abdul Rochim)