Jangan Hanya Jadikan Publik sebagai Objek Eksploitasi Politik
Kamis, 28 Februari 2019 - 16:56 WIB
Jangan Hanya Jadikan Publik sebagai Objek Eksploitasi Politik
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam waktu bersamaan menjadi pengalaman baru bagi perpolitikan Indonesia. Tak heran, euforia publik begitu tinggi dalam menyambut pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.
Maraknya penggunaan media sosial (medsos) ditambah lamanya masa kampanye membuat hiruk pikuk perpolitikan semakin terasa. Sayangnya, kampanye politik kerap kali diwarnai dengan beredarnya berita bohong (hoaks), fitnah, caci maki dan hal-hal negatif lainnya. Para elite politik masih menempatkan publik sebagai objek politik semata.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan, hal paling mendasar dalam konstitusi adalah bagaimana menjadikan pemilih atau publik sebagai subyek politik. Artinya, publik tidak hanya dianggap sebagai objek eksploitasi politik.
“Publik berhak mendapatkan kampanye yang mendidik dan mencerdaskan. Bangsa ini mau dibawa kemana oleh calon? Pemilu ini harus sebagai implementasi kedaulatan rakyat," ujar Prof Haris dalam diskusi bertajuk “Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis” yang diselenggarakan oleh Jenggala Center di Kantor Jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Sementara itu, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan,
jumlah pemilih yang belum final bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. "Ini tiap bulan bisa berubah. Ini hampir di ujung, KPU, Pemerintah dan DPR masih ada waktu 1 bulan lebih untuk membicarakan teknis dengan hati dingin,” ungkap Lucius.
Dikatakan Lucius, sesuai Undang-Undang Pemilu, masyarakat yang berhak memilih adalah mereka yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Faktanya, banyak calon pemilih baru yang berumur 17 tahun pada Maret/April ini tapi justru tidak terdaftar sebagai pemilih.
Syamsuddin Rajab yang menjadi moderator diskusi mengatakan, forum diskusi yang digelar Jenggala Center ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual yang ada di masyarakat. Diskusi tematik ini akan semakin intens digelar sampai sebelum tanggal Pemilu dan Pilpres.
“Jenggala Center ini kita harap bisa menjawab isu liar yang berkembang di masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin cerdas dalam menanggapi isu-isu yang ada,” pungkas Syamsuddin.
Maraknya penggunaan media sosial (medsos) ditambah lamanya masa kampanye membuat hiruk pikuk perpolitikan semakin terasa. Sayangnya, kampanye politik kerap kali diwarnai dengan beredarnya berita bohong (hoaks), fitnah, caci maki dan hal-hal negatif lainnya. Para elite politik masih menempatkan publik sebagai objek politik semata.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan, hal paling mendasar dalam konstitusi adalah bagaimana menjadikan pemilih atau publik sebagai subyek politik. Artinya, publik tidak hanya dianggap sebagai objek eksploitasi politik.
“Publik berhak mendapatkan kampanye yang mendidik dan mencerdaskan. Bangsa ini mau dibawa kemana oleh calon? Pemilu ini harus sebagai implementasi kedaulatan rakyat," ujar Prof Haris dalam diskusi bertajuk “Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis” yang diselenggarakan oleh Jenggala Center di Kantor Jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Sementara itu, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan,
jumlah pemilih yang belum final bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. "Ini tiap bulan bisa berubah. Ini hampir di ujung, KPU, Pemerintah dan DPR masih ada waktu 1 bulan lebih untuk membicarakan teknis dengan hati dingin,” ungkap Lucius.
Dikatakan Lucius, sesuai Undang-Undang Pemilu, masyarakat yang berhak memilih adalah mereka yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Faktanya, banyak calon pemilih baru yang berumur 17 tahun pada Maret/April ini tapi justru tidak terdaftar sebagai pemilih.
Syamsuddin Rajab yang menjadi moderator diskusi mengatakan, forum diskusi yang digelar Jenggala Center ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual yang ada di masyarakat. Diskusi tematik ini akan semakin intens digelar sampai sebelum tanggal Pemilu dan Pilpres.
“Jenggala Center ini kita harap bisa menjawab isu liar yang berkembang di masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin cerdas dalam menanggapi isu-isu yang ada,” pungkas Syamsuddin.
(pur)
