Debat Ketiga Cawapres Cawapres, KPU Pangkas Kursi Pendukung

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memangkas jumlah kursi pendukung dalam debat ketiga cawapres yang akan digelar pada 17 Maret mendatang dengan tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan masing masing pendukung pasangan capres dan cawapres akan diberikan jatah kursi sebanyak 75 undangan.

"Masing-masing pendukung paslon 75 orang. Kemudian undangan KPU sisanya. Kapasitas kursi tempat duduk ada 450. Sehingga silakan dihitung sendiri. Kami asumsikan ya nanti daya tampung 500. Ya 75 kali dua, lalu undangan KPU sisanya ada 300," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

(Baca juga: Sandi Dukung KH Ma'ruf Gunakan Ayat-ayat Saat Debat)

Menurutnya, jumlah atau kouta sebanyak itu belum termasuk untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung pada saat debat pilpres nanti berlangsung dengan peserta cawapres. "Yang soal dari masyarakat belum diputuskan. Selasa pekan depan diputuskan," jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan undangan hanya akan diberikan pada 450 tamu. Kesepakatan itu telah disetujui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang turut hadir dalam pembahasan debat ketiga.

"Kesimpulan sementara kita akan kita kurangi separuh dari yang kemarin itu sekitar 75 orang tiap paslon. KPU tetap akan mengundang 300. Total kursi kapasitas yang tersedia itu hanya sekitar 450. Diharapkan itu lebih tenang nanti suasananya," ucapnya.

Menurutnya, jumlah penonton yang lebih sedikit akan membuat jalannya debat berlangsung lebih kondusif. Debat kedua 17 Februari lalu, tercatat sekitar 600 undangan memenuhi ruangan debat di Hotel Sultan, Jakarta.

"Kemarin terlihat terlalu sesak maka kita kurangi kapasitas. Awalnya KPU mengatur dikurangi dari 140 yang kemarin jadi 50, tapi mereka keberatan agak susah mengatur karena tim intinya saja jumlahnya sudah lebih dari 50," jelasnya.

(Baca juga: Jelang Debat Ketiga, Sandiaga Himpun Masukan Sejumlah Tokoh)

Sementara itu, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Lukman Edy mengatakan, pihaknya keberatan terkait pengurangan jumlah penonton. Dia malah meminta tim penyelenggara bertindak tegas untuk mengantisipasi kegaduhan.

"Debat pertama tertib karena moderator bisa langsung melihat penonton. Mana yang ribut, penonton bisa ditegur. Debat kedua, moderator membelakangi, jadi itu kami minta KPU koreksi. Kalau misal set tetap moderator membelakangi penonton, harus ada petugas lain yang memantau dinamika penonton," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, seharusnya penyelenggara dan pengawas debat tegas dalam mengatasi keributan penonton seperti pada debat pertama. "Mereka tegas. Nggak boleh yel-yel, nanti kalau off air baru. Itu kan tertib," ujarnya.