Prabowo Dinilai Kesatria karena Siap Kembalikan Lahan Negara
Selasa, 26 Februari 2019 - 15:21 WIB
Prabowo Dinilai Kesatria karena Siap Kembalikan Lahan Negara
A
A
A
JAKARTA - Sikap Prabowo Subianto yang tidak pernah tak serius dalam sikap dan tindakannya dinilai merupakan karakter dari capres nomor 02 itu karena sifat serta karakternya seorang kesatria.
Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, saat dikonfirmasi terkait pernyataan Prabowo yang siap mengembalikan lahan HGU, Selasa (26/2/2019).
"Persetujuan Prabowo untuk pengembalian lahan HGU-nya dengan syarat Presiden Jokowi membuat perangkat hukumnya sudah sangat tepat, dan seharusnya memang begitu aturan mainnya yang benar," kata Humphrey.
Humphrey yakin, Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat kedua pada 17 Februari 2019 yang menyatakan, kalau memang negara membutuhkan lahan tersebut dirinya bersedia memberikannya.
"Sekarang Prabowo yang berinisiatif, silakan ambil lahan HGU-nya karena pada hakekatnya HGU itu milik negara dan bisa setiap saat diminta kembali. Namun, tentu tidak bisa seenaknya diambil begitu saja karena ini negara hukum," ucap Humphrey.
(Baca juga: Dituding Punya Lahan Konsesi, Luhut: Kalau Ada Ambil Saja)
Menurutnya, Presiden Jokowi harus membuat perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentunya bagi kepentingan masyarakat banyak dan bersifat sosial sehingga membawa kemakmuran bersama.
"Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan," kata Humphrey.
Humphrey tidak yakin, Jokowi mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan Prabowo Subianto terkait pengembalian lahan HGU dengan membuat aturan yang jelas. Karena orang-orang dekat di sekeliling Jokowi yang membantunya selama ini juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.
"Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo," tutur Humphrey.
"Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo," ujar Humphrey.
Padahal kata Humphrey, mudah bagi Jokowi mengetahui siapa-saja saja pemilik lahan-lahan besar di negara kita ini. "Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, tidak mampu dan tidak berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya," pungkasnya.
Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, saat dikonfirmasi terkait pernyataan Prabowo yang siap mengembalikan lahan HGU, Selasa (26/2/2019).
"Persetujuan Prabowo untuk pengembalian lahan HGU-nya dengan syarat Presiden Jokowi membuat perangkat hukumnya sudah sangat tepat, dan seharusnya memang begitu aturan mainnya yang benar," kata Humphrey.
Humphrey yakin, Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat kedua pada 17 Februari 2019 yang menyatakan, kalau memang negara membutuhkan lahan tersebut dirinya bersedia memberikannya.
"Sekarang Prabowo yang berinisiatif, silakan ambil lahan HGU-nya karena pada hakekatnya HGU itu milik negara dan bisa setiap saat diminta kembali. Namun, tentu tidak bisa seenaknya diambil begitu saja karena ini negara hukum," ucap Humphrey.
(Baca juga: Dituding Punya Lahan Konsesi, Luhut: Kalau Ada Ambil Saja)
Menurutnya, Presiden Jokowi harus membuat perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentunya bagi kepentingan masyarakat banyak dan bersifat sosial sehingga membawa kemakmuran bersama.
"Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan," kata Humphrey.
Humphrey tidak yakin, Jokowi mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan Prabowo Subianto terkait pengembalian lahan HGU dengan membuat aturan yang jelas. Karena orang-orang dekat di sekeliling Jokowi yang membantunya selama ini juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.
"Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo," tutur Humphrey.
"Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo," ujar Humphrey.
Padahal kata Humphrey, mudah bagi Jokowi mengetahui siapa-saja saja pemilik lahan-lahan besar di negara kita ini. "Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, tidak mampu dan tidak berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya," pungkasnya.
(maf)
