Disayangkan Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi Diduga Tak Diberi Izin
Sabtu, 23 Februari 2019 - 18:36 WIB
Disayangkan Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi Diduga Tak Diberi Izin
A
A
A
YOGYAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humphrey Djemat, menyayangkan alasan Polda DIY tidak memberikan izin acara Deklarasi Roemah Joeang Prabowo-Sandi di Kantor PPP, Yogyakarta yang sedianya akan digelar besok, Minggu, 24 Februari 2019.
Alasan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempermasalahkan keabsahan kepengurusan DPW PPP yang dikuasai Humprey, dinilai terlalu mengada-ada. Padahal, kata Humpery, Sekretariat tersebut sudah ada di pihaknya.
"Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung. Ini malah mengada-ada bahkan alasan lokasi acara dekat kantor PDIP, kan aneh," ujarnya, Sabtu (23/2/2019).
"Saya rasa, alasanya adalah karena PPP Yogyakarta ini terkenal sangat militan mendukung pasangan 02 dan menentang pendzoliman yang telah dilakukan penguasa terhadap PPP," tegasnya.
Dengan tidak memberikan izin, ia anggap Polisi sedang tidak netral dan terkesan membela penguasa. "Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa dan bersifat otoriter," tandasnya.
Humphrey Djemat, juga meyakini, pelarangan deklarasi tersebut adalah bentuk kekhawatiran menurunya dukungan terhadap 01. "Karena kami khususnya PPP Yogyakarta adalah militan mendukung pasangan 02," tegasnya.
Sebelumnya, Pihak Kepolisian Polda Yogyakarta tidak memberikan izin terkait acara tersebut.
Alasannya, lokasi Sekretariat DPW PPP yang akan dijadikan tempat deklarasi masih dalam sengketa antara dua kubu di PPP. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan lokasi acara yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sehingga rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Alasan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempermasalahkan keabsahan kepengurusan DPW PPP yang dikuasai Humprey, dinilai terlalu mengada-ada. Padahal, kata Humpery, Sekretariat tersebut sudah ada di pihaknya.
"Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung. Ini malah mengada-ada bahkan alasan lokasi acara dekat kantor PDIP, kan aneh," ujarnya, Sabtu (23/2/2019).
"Saya rasa, alasanya adalah karena PPP Yogyakarta ini terkenal sangat militan mendukung pasangan 02 dan menentang pendzoliman yang telah dilakukan penguasa terhadap PPP," tegasnya.
Dengan tidak memberikan izin, ia anggap Polisi sedang tidak netral dan terkesan membela penguasa. "Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa dan bersifat otoriter," tandasnya.
Humphrey Djemat, juga meyakini, pelarangan deklarasi tersebut adalah bentuk kekhawatiran menurunya dukungan terhadap 01. "Karena kami khususnya PPP Yogyakarta adalah militan mendukung pasangan 02," tegasnya.
Sebelumnya, Pihak Kepolisian Polda Yogyakarta tidak memberikan izin terkait acara tersebut.
Alasannya, lokasi Sekretariat DPW PPP yang akan dijadikan tempat deklarasi masih dalam sengketa antara dua kubu di PPP. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan lokasi acara yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sehingga rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
(maf)
