Majelis Ulama Rakyat 01 Dorong Legalitas dan Kembangkan Ekonomi Pesantren
Majelis Ulama Rakyat 01 Dorong Legalitas dan Kembangkan Ekonomi Pesantren
A
A
A
BOGOR - Majelis Ulama Rakyat (Masura) 01 mendorong penguatan pondok pesantren di Bogor pada aspek legalitas dan pengembangan gerakan ekonomi. Hal ini strategis dilakukan untuk perluasan peran pesantren di tengah masyarakat.
Ketua Masura, Sulaiman mengatakan, aspek legalitas diperlukan dan gerakan ekonomi pesantren harus dilakukan agar pesantren semakin berdaya.
"Legalitas penting sebagai negara Hukum, Ekonomi pesantren juga perlu, agar pesantren berdaya" ungkap Sulaiman dalam silaturahmi di Ponpes Daarul Muta'alimin, Kampung Sodong, Desa Tanjungsari, Bogor Selasa, 19 Februari 2019 kemarin.
Silaturahim yang dihadiri ajengan, guru ngaji, pimpinan pesantren, masyarakat, dan tokoh Tanjungsari tersebut berjalan dengan hangat dan kekeluargaan diakhiri dengan kegiatan khas ngaliwet ala pesantren.Kegiatan yang diawali Bersih Bersih Masjid (BBM) dan pesantren, dilanjutkan dialog dengan masyarakat.
Ibad Badrudin, Pimpinan Ponpes Miftahussa'adah Tanjungsari, merasa terbantu dengan dorongan legalitas pesantren dan upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan Masura. Selain itu ia berharap pemerintah memperhatikan pesantren dan guru ngaji yang ada dikampung-kampung.
"Selama ini, rumah kami dijadikan kobong untuk menginap dan mengaji santri, semoga dorongan dari semua pihak ada," katanya. Masura juga berkesempatan mengunjungi Warung Santri Desa (Warsanda) yang dirintis oleh Ponpes. Daarul Muta'alimin.
"Dengan adanya Warsandes, pengasuh dan santri bisa mengembangkan ekonomi, sehingga pesantren bisa mandiri" terang Ajengan Mujib pimpinan Pesantren tersebut.
Selanjutnya, Masura akan terus berkomitmen, terjun ke pelosok kampung sering bersilaturahim dengan ajengan, guru ngaji di Kabupaten Bogor. Masura juga akan mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan UU
Pesantren dan lembaga khusus untuk mengurus kepesantrenan."Setiap Minggu kita turun ke pelosok, untuk silaturahim dengan ajengan di daerah, sehingga semua bisa terbantu," ucapnya.
Ketua Masura, Sulaiman mengatakan, aspek legalitas diperlukan dan gerakan ekonomi pesantren harus dilakukan agar pesantren semakin berdaya.
"Legalitas penting sebagai negara Hukum, Ekonomi pesantren juga perlu, agar pesantren berdaya" ungkap Sulaiman dalam silaturahmi di Ponpes Daarul Muta'alimin, Kampung Sodong, Desa Tanjungsari, Bogor Selasa, 19 Februari 2019 kemarin.
Silaturahim yang dihadiri ajengan, guru ngaji, pimpinan pesantren, masyarakat, dan tokoh Tanjungsari tersebut berjalan dengan hangat dan kekeluargaan diakhiri dengan kegiatan khas ngaliwet ala pesantren.Kegiatan yang diawali Bersih Bersih Masjid (BBM) dan pesantren, dilanjutkan dialog dengan masyarakat.
Ibad Badrudin, Pimpinan Ponpes Miftahussa'adah Tanjungsari, merasa terbantu dengan dorongan legalitas pesantren dan upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan Masura. Selain itu ia berharap pemerintah memperhatikan pesantren dan guru ngaji yang ada dikampung-kampung.
"Selama ini, rumah kami dijadikan kobong untuk menginap dan mengaji santri, semoga dorongan dari semua pihak ada," katanya. Masura juga berkesempatan mengunjungi Warung Santri Desa (Warsanda) yang dirintis oleh Ponpes. Daarul Muta'alimin.
"Dengan adanya Warsandes, pengasuh dan santri bisa mengembangkan ekonomi, sehingga pesantren bisa mandiri" terang Ajengan Mujib pimpinan Pesantren tersebut.
Selanjutnya, Masura akan terus berkomitmen, terjun ke pelosok kampung sering bersilaturahim dengan ajengan, guru ngaji di Kabupaten Bogor. Masura juga akan mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan UU
Pesantren dan lembaga khusus untuk mengurus kepesantrenan."Setiap Minggu kita turun ke pelosok, untuk silaturahim dengan ajengan di daerah, sehingga semua bisa terbantu," ucapnya.
(whb)
Explore More