KAHMI Tolak Diseret untuk Aktivitas Politik Pilpres 2019

JAKARTA - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menegaskan tidak ingin diseret untuk aktivitas dan kepentingan politik terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ( Pilpres ) 2019.

KAHMI juga menginstruksikan seluruh pengurus untuk mengintensifkan komunikasi agar tidak ada pihak yang memanfaatkan nama institusi untuk politik praktis.

"Meningkatkan, mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh aparat organisasi dibawah kepemimpinan Saudara, untuk memastikan KAHMI secara institusi tidak dimanfaatkan atau diseret kepada aktivitas politik praktis untuk kepentingan jangka pendek," kata Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva dalam pernyataan sikap MN KAHMI, Rabu (20/2/2019).

Zoelva menilai perkembangan politik nasional semakin dinamis dan eskalatif, terkait dengan berbagai ekspresi dan ikhtiar politik menyongsong pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

Bahkan Zoelva mengungkapkan munculnya kelompok tertentu yang menggunakan nama KAHMI, yakni KAHMI Prenuer dalam salah satu kegiatan yang menghadirkan salah satu pasangan calon presiden/calon wakil presiden.

Dalam konstitusi organisasi KAHMI, Zoelva menegaskan tidak mengenal organisasi bernama KAHMI Preneur. Segala langkah, program, kegiatan serta sikap dan pernyataan politik dari KAHMI Preneur tanpa Koordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI.

KAHMI mendorong seluruh anggotanya untuk meningkatkan partisipasi politik, menghargai pilihan politik masing-masing.

"Namun dengan tegas kami harapkan agar tidak membawa nama organisasi KAHMI dalam berekspresi/menyampaikan dukungan politiknya kepada pasangan calon tertentu," kata Zoelva.

Sementara bagi anggota KAMHI yang teleh menetukan pilihan politik pada Pilpres, Zoelva mengajak untuk secara cerdas dan terhormat memaksimalkan ikhitiar."Dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat," katanya.
Zoelva mengajak seluruh anggota KAHMI untuk terus merawat sikap kritis dan semangat sensitivitas yang tinggi. Tujuannya agar setiap gejala dan kejadian yang mengarah kepada gangguan dan pelanggaran dapat dideteksi secara dini dan diantisipasi secara cermat.

"Agar pesta demokrasi melalui pileg dan pilpres dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat. Semoga Allah SWT meridhai segala ikhtiar kita," ujarnya.