Jawaban Jokowi Dinilai Jungkir Balikkan Jargon Prabowo
Rabu, 20 Februari 2019 - 11:41 WIB
Jawaban Jokowi Dinilai Jungkir Balikkan Jargon Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo tentang kepemilikan ratusan ribu hektare yang dimiliki Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai, jawaban balik cepat dan menohok Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019 itu menjadi jawaban tudingan "tanah dikuasai elite" yang selama ini dikampanyekan Prabowo dan pendukungnya, Amien Rais.
"Politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," tutur Hasto dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Karena itu, kata Hasto, politik pertanahan Jokowi membuat heboh dunia perpolitikan Tanah Air. Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dinilainya membuatnya "mati kutu" saat mempertanyakan kebijakan pertahanan Pemerintah Jokowi.
Menurut dia, sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era Pemerintah Jokowi.
"Pemimpin baik menempatkan hak rakyat atas tanah sebagai prioritas. Selamat tinggal jargon Prabowo. Ternyata dia menjadi bagian dari segelintir elite yang menguasai lahan yang begitu luas tersebut," tuturnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai, jawaban balik cepat dan menohok Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019 itu menjadi jawaban tudingan "tanah dikuasai elite" yang selama ini dikampanyekan Prabowo dan pendukungnya, Amien Rais.
"Politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," tutur Hasto dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Karena itu, kata Hasto, politik pertanahan Jokowi membuat heboh dunia perpolitikan Tanah Air. Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dinilainya membuatnya "mati kutu" saat mempertanyakan kebijakan pertahanan Pemerintah Jokowi.
Menurut dia, sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era Pemerintah Jokowi.
"Pemimpin baik menempatkan hak rakyat atas tanah sebagai prioritas. Selamat tinggal jargon Prabowo. Ternyata dia menjadi bagian dari segelintir elite yang menguasai lahan yang begitu luas tersebut," tuturnya.
(dam)
