Pengamat: Program Energi Terbarukan Jokowi Jauh Lebih Konkret
Senin, 18 Februari 2019 - 09:06 WIB
Pengamat: Program Energi Terbarukan Jokowi Jauh Lebih Konkret
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan energi terbarukan bagi Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) non fosil dinilai kian nyata di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya dengan diterbitkannya Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, tapi juga sudah berjalannya beberapa proyek energi terbarukan demi mencapai target kebutuhan listrik nasional sebesar 35.000 Megawatt (MW).
Pengamat Lingkungan, Agus Sari mencontohkan embangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang telah beroperasi sejak Juli 2018. Terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebanyak 30 wind turbine generator (WTG) yang berada di lahan seluas 100 hektar, PLTD itu mampu menghasilkan 75 MW.
Selain itu, kata dia fokus pemerintah untuk membangun banyak bendungan di luar Pulau Jawa tercatat 65 bendungan telah dibangun selama empat tahun, tak hanya efektif untuk membantu irigasi. Bendungan-bendungan tersebut juga berpotensi dikembangkan menjadi PLTA.
“Harus diakui, Jokowi melakukan langkah cepat dalam mengembangkan energi terbarukan. PLTB Sidrap menjadi contoh konkret bahwa pemerintahan Jokowi sudah melakukan sesuatu yang besar terkait penyediaan energi sebanyak 35 ribu Megawatt. PLTB Sidrap merupakan yang terbesar di Asia Tenggara,” jelas CEO Belantara Indonesia ini menanggapi debat kedua Pilpres 2019 kepada SINDOnews, Senin (18/2/2019).
(Baca juga: Jokowi Sebut Tak Ada Kebakaran Hutan Selama 3 Tahun Terakhir)
Agus menilai tantangan Jokowi dalam menyediakan energi terbarukan bukan terdapat pada kesediaan sumber energi non fosil yang melimpah, seperti angin, air, bio thermal, gas alam, atau sinar matahari. Tantangan terletak pada biaya produksi tinggi dan kewajiban penerapan tarif listrik murah yang terus dicarikan solusi.
“Oleh sebab itu, saya apresiasi target pemerintah jika pada tahun 2025, energi terbarukan akan mencapai 23 persen, dan pada tahun 2050 akan menembus 31 persen dalam memberikan sumbangan bagi energi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang pertambangan, Pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin mengokohkan peran nasional. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto yang menyatakan Pemerintahan Jokowi tak lagi mementingkan pemodal asing dan pasar ekspor dalam pengelolaan SDA.
Hal itu dibuktikan dengan pengelolaan ladang gas raksasa, Blok Mahakam kepada BUMN PT Pertamina (Persero) yang mulai 2018 menggantikan kontraktor asing, Total Indonesia dan Inpex Corporation. "Produksi gas dan minyak Pertamina langsung meningkat pascapengalihan Blok Mahakam. Selain Mahakam, pemerintah juga memberikan sejumlah blok migas strategis lainnya ke Pertamina," kata Anggota Partai Golkar tersebut.
(Baca juga: Prabowo: Saya Tak Akan Kongkalikong dengan Pencemar Lingkungan)
Selain itu, menurut data terakhir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penggunaan gas bumi di dalam negeri juga makin meningkat, sementara di sisi lain, ekspor gas alam cair (LNG) makin menurun untuk selanjutnya diproritaskan ke dalam negeri. Produksi LNG dari Kilang Bontang, Kaltim dan Tangguh, Papua yang sebelumnya diekspor kini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pengamat Lingkungan, Agus Sari mencontohkan embangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang telah beroperasi sejak Juli 2018. Terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebanyak 30 wind turbine generator (WTG) yang berada di lahan seluas 100 hektar, PLTD itu mampu menghasilkan 75 MW.
Selain itu, kata dia fokus pemerintah untuk membangun banyak bendungan di luar Pulau Jawa tercatat 65 bendungan telah dibangun selama empat tahun, tak hanya efektif untuk membantu irigasi. Bendungan-bendungan tersebut juga berpotensi dikembangkan menjadi PLTA.
“Harus diakui, Jokowi melakukan langkah cepat dalam mengembangkan energi terbarukan. PLTB Sidrap menjadi contoh konkret bahwa pemerintahan Jokowi sudah melakukan sesuatu yang besar terkait penyediaan energi sebanyak 35 ribu Megawatt. PLTB Sidrap merupakan yang terbesar di Asia Tenggara,” jelas CEO Belantara Indonesia ini menanggapi debat kedua Pilpres 2019 kepada SINDOnews, Senin (18/2/2019).
(Baca juga: Jokowi Sebut Tak Ada Kebakaran Hutan Selama 3 Tahun Terakhir)
Agus menilai tantangan Jokowi dalam menyediakan energi terbarukan bukan terdapat pada kesediaan sumber energi non fosil yang melimpah, seperti angin, air, bio thermal, gas alam, atau sinar matahari. Tantangan terletak pada biaya produksi tinggi dan kewajiban penerapan tarif listrik murah yang terus dicarikan solusi.
“Oleh sebab itu, saya apresiasi target pemerintah jika pada tahun 2025, energi terbarukan akan mencapai 23 persen, dan pada tahun 2050 akan menembus 31 persen dalam memberikan sumbangan bagi energi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang pertambangan, Pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin mengokohkan peran nasional. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto yang menyatakan Pemerintahan Jokowi tak lagi mementingkan pemodal asing dan pasar ekspor dalam pengelolaan SDA.
Hal itu dibuktikan dengan pengelolaan ladang gas raksasa, Blok Mahakam kepada BUMN PT Pertamina (Persero) yang mulai 2018 menggantikan kontraktor asing, Total Indonesia dan Inpex Corporation. "Produksi gas dan minyak Pertamina langsung meningkat pascapengalihan Blok Mahakam. Selain Mahakam, pemerintah juga memberikan sejumlah blok migas strategis lainnya ke Pertamina," kata Anggota Partai Golkar tersebut.
(Baca juga: Prabowo: Saya Tak Akan Kongkalikong dengan Pencemar Lingkungan)
Selain itu, menurut data terakhir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penggunaan gas bumi di dalam negeri juga makin meningkat, sementara di sisi lain, ekspor gas alam cair (LNG) makin menurun untuk selanjutnya diproritaskan ke dalam negeri. Produksi LNG dari Kilang Bontang, Kaltim dan Tangguh, Papua yang sebelumnya diekspor kini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
(kri)
