Jokowi Usung Keberanian, Prabowo Tegaskan Soal Keadilan
Minggu, 17 Februari 2019 - 23:20 WIB
Jokowi Usung Keberanian, Prabowo Tegaskan Soal Keadilan
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebut Indonesia membutuhkan ketegasan dan keberanian dalam membuat kebijakan untuk memperbaki Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam segmen pernyataan pamungkas dalam debat Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Mengelola negara kita Indonesia butuh sebuah ketegasan butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan kebijakan untuk kebaikan negara ini," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi pun merasa beruntung memiliki pengalaman sebagai wali kota dan gubernur. Pengalaman tersebut dikatakannya dapat digunakannya untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya
"Rakyat Indonesia yang saya cintai mengelola negara Indonesia ini tidak mudah tidak gampang sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di DKI Jakarta dan empat setengah tahun ini," tuturnya.
Jokowi pun secara tegas membubarkan Blok minyak Rokan dan mengambil alih saham Freeport agar semuanya dapat menjadi pemasukan mayoritas negara Indonesia.
"Saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional untuk rakyat untuk kepentingan bangsa untuk negara tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT untuk Indonesia maju untuk rakyat kita Sejahtera," tuturnya.
Sementara itu, Prabowo Subianto dalam pernyataan pamungkasnya menegaskan bersama Sandiaga Ino berpegang kepada falsafah keadilan yang menghasilkan kemakmuran.
"Pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan teliti, dengan tegas, dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari keluar negeri, dan untuk itu alat kita, instrumen kita adalah Pasal 33 UUD 1945," tuturnya.
Dia juga mengakui ucapan Jokowi yang mengatakan dirinya menguasai ribuan hektare di beberapa tempat itu benar. Namun, statusnya hak guna usaha (HGU).
"Itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," tuturnya.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam segmen pernyataan pamungkas dalam debat Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Mengelola negara kita Indonesia butuh sebuah ketegasan butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan kebijakan untuk kebaikan negara ini," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi pun merasa beruntung memiliki pengalaman sebagai wali kota dan gubernur. Pengalaman tersebut dikatakannya dapat digunakannya untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya
"Rakyat Indonesia yang saya cintai mengelola negara Indonesia ini tidak mudah tidak gampang sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di DKI Jakarta dan empat setengah tahun ini," tuturnya.
Jokowi pun secara tegas membubarkan Blok minyak Rokan dan mengambil alih saham Freeport agar semuanya dapat menjadi pemasukan mayoritas negara Indonesia.
"Saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional untuk rakyat untuk kepentingan bangsa untuk negara tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT untuk Indonesia maju untuk rakyat kita Sejahtera," tuturnya.
Sementara itu, Prabowo Subianto dalam pernyataan pamungkasnya menegaskan bersama Sandiaga Ino berpegang kepada falsafah keadilan yang menghasilkan kemakmuran.
"Pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan teliti, dengan tegas, dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari keluar negeri, dan untuk itu alat kita, instrumen kita adalah Pasal 33 UUD 1945," tuturnya.
Dia juga mengakui ucapan Jokowi yang mengatakan dirinya menguasai ribuan hektare di beberapa tempat itu benar. Namun, statusnya hak guna usaha (HGU).
"Itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," tuturnya.
(dam)
