Kubu Prabowo Nilai Pembelian Mayoritas Saham Freeport Rugikan RI
Minggu, 17 Februari 2019 - 09:08 WIB
Kubu Prabowo Nilai Pembelian Mayoritas Saham Freeport Rugikan RI
A
A
A
JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia. Hal tersebut merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat, Januari 2019.
"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport," ujar Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).
(Baca juga: Prabowo-Sandi Tampung Keluhan CEO Bukalapak)
Dia melanjutkan, Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. "Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Hal senada juga diungkapkan mantan Staf Khusus Kementerian ESDM, Muhammad Said Didu. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia.
Pasalnya, kewajiban Freeport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun. Selain itu, kata Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.
"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru," paparnya.
(Baca juga: Debat Kedua, BPN: Prabowo Tekankan Big Push Strategy)
Dia pun berpendapat, pengambilalihan PT Freeport oleh Pemerintah Jokowi yang terburu-buru itu demi kepentingan pencitraan jelang Pemilu 2019. Dia pun meminta pemerintah agar menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.
"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," pungkasnya.
"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport," ujar Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).
(Baca juga: Prabowo-Sandi Tampung Keluhan CEO Bukalapak)
Dia melanjutkan, Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. "Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Hal senada juga diungkapkan mantan Staf Khusus Kementerian ESDM, Muhammad Said Didu. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia.
Pasalnya, kewajiban Freeport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun. Selain itu, kata Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.
"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru," paparnya.
(Baca juga: Debat Kedua, BPN: Prabowo Tekankan Big Push Strategy)
Dia pun berpendapat, pengambilalihan PT Freeport oleh Pemerintah Jokowi yang terburu-buru itu demi kepentingan pencitraan jelang Pemilu 2019. Dia pun meminta pemerintah agar menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.
"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," pungkasnya.
(kri)
