Sinkronisasi NIK untuk Kepentingan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk berbagai kepentingan di segala aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN atau Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, NIK juga diproyeksikan akan diintegrasikan dengan aplikasi ketenagakerjaan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. NIK ini dapat digunakan di berbagai kepentingan. Selain untuk kependidikan, juga dapat diinteregasikan dengan aplikasi ketenagakerjaan pada kementerian ketenagakerjaan.

“Nantinya juga akan dibuat aplikasi dan dapat diakses secara online,” kata Tjahjo pada saat menjadi narasumber dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Gedung Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Dengan dijadikannya NIK sebagai pengganti NISN, maka akan mempermudah pendataan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah. NIK juga mampu mendeteksi anak-anak yang putus sekolah sehingga bisa dibantu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIS). Dengan demikian, wajib belajar 12 tahun bisa terwujud dengan terintegrasinya data yang ada di Kemendagri dan Kemdikbud.

Mengenai data kependudukan, Kemendagri punya gagasan dan impian besar untuk mengintegrasikan NIK dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya memudahkan setiap proses dan layanan untuk masyarakat. Salah satu langkah yang telah dilakukan Ditjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan program Dukcapil Go Digital yang telah diluncurkan beberapa hari lalu. Hal ini semakin menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menerapkan Single Identity Number (SIN).