Kerja Sama Institusi Penting dalam Deteksi Dini Ancaman Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Kerja sama antar institusi sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak bisa bekerja sendirian, tapi juga harus bekerja sama dengan TNI, Polri, dan berbagai pihak.
“Dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia pada khususnya,” ungkap Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.
Suhardi mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam acara pembekalan yang membahas fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.
"Banyak peran dari TNI, kami memginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah juga bisa memberikan solusi, penanganan, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Suhardi.
Menurut, intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection dalam upaya merespons dinamika di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fonomena yang terjadi di masyarakat.Apalagi, sambung dia, TNI mempunyai satuan paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat koramil atau kecamatan.
Dia mengharapkan aparat dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomena yang terjadi di lapangan ini bisa cepat diinformasikan dan diambilkan keputusannya.
“Jangan sampai fenomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya, Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan,” tuturnya.
Suhardi mengatakan, apa yang disampaikannya ini sekaligus sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme.
“Ini juga yang paling utama. Jangan sampai aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.
Dalam paparannya, Suhardi juga memberikan materi mengenai wawasan tentang geopolitik yang ada di Indonesia yang dimulai dari permasalahan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan selain masalah-masalah tentang penaggulangan terorisme.
Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, Mayjen Andjar Wiratma mengatakan, TNI sendiri telah siap dan berkomintmen untuk BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia,.
“Kami mengundang Kepala BNPT untuk memberikan banyak masukan maupun penjelasan. TNI juga memiliki tugas pokok yang salah satunya di Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni tentang penanggulangan terorisme,” tutur Mayjen TNI Andjar Wiratma.
Dia mengatakan, apa yang telah disampaikan Kepala BNPT kepada pimpinan Intelijen TNI dalam rakor tersebut sangat pentimg dan membantu TNI untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jelas mengenai permasalahan terorisme ini.
“Dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia pada khususnya,” ungkap Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.
Suhardi mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam acara pembekalan yang membahas fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.
"Banyak peran dari TNI, kami memginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah juga bisa memberikan solusi, penanganan, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Suhardi.
Menurut, intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection dalam upaya merespons dinamika di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fonomena yang terjadi di masyarakat.Apalagi, sambung dia, TNI mempunyai satuan paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat koramil atau kecamatan.
Dia mengharapkan aparat dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomena yang terjadi di lapangan ini bisa cepat diinformasikan dan diambilkan keputusannya.
“Jangan sampai fenomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya, Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan,” tuturnya.
Suhardi mengatakan, apa yang disampaikannya ini sekaligus sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme.
“Ini juga yang paling utama. Jangan sampai aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.
Dalam paparannya, Suhardi juga memberikan materi mengenai wawasan tentang geopolitik yang ada di Indonesia yang dimulai dari permasalahan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan selain masalah-masalah tentang penaggulangan terorisme.
Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, Mayjen Andjar Wiratma mengatakan, TNI sendiri telah siap dan berkomintmen untuk BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia,.
“Kami mengundang Kepala BNPT untuk memberikan banyak masukan maupun penjelasan. TNI juga memiliki tugas pokok yang salah satunya di Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni tentang penanggulangan terorisme,” tutur Mayjen TNI Andjar Wiratma.
Dia mengatakan, apa yang telah disampaikan Kepala BNPT kepada pimpinan Intelijen TNI dalam rakor tersebut sangat pentimg dan membantu TNI untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jelas mengenai permasalahan terorisme ini.
(dam)