Kemenpan RB Prioritaskan 3% Peserta CPNS 2018 Tak Masuk Kuota
Selasa, 22 Januari 2019 - 19:34 WIB
Kemenpan RB Prioritaskan 3% Peserta CPNS 2018 Tak Masuk Kuota
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sepakat untuk memprioritaskan 3% peserta seleksi CPNS 2018 yang telah lolos seleksi namun tidak masuk karena keterbatasan kuota. Mereka diberikan kesempatan pada rekrutmen CPNS 2019 mendatang.
“Komisi II bersama dengan Kemenpan RB sepakat memberikan afirmasi kebijakan bagi peserta CPNS 2018 P1 yang lulus berdasarkan Permenpan RB nomor 37/2018 sebanyak 3% dapat menjadi PNS. Untuk selanjutnya akan dicarikan formulasi yang tepat,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR sekali Pimpinan Rapat Mardani Ali Sera membacakan salah satu simpulan rapat di senayan, Jakarata, Selasa (12/1/2019).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatur Wafiroh menjelaskan pada saat rekrutmen CPNS tahun lalu masih ada 3% peserta yang nilai keseluruhan tesnya memenuhi passing grade namun tidak lolos karena kuota formasi yang tidak mencukupi. Dalam rapat tadi dibahas dan hasil kesepakatan Komisi II dengan Kemenpan RB dan juga BKN, 3% ini akan menjadi prioritas untuk perekrutan 2019.
“Karena jelas-jelas mereka sudah memenuhi, jadi karena persoalan kuota. Dengan seperti itu kami berharap, nantinya tidak ada lagi masyarakat yang 3% ini yang jelas-jelas kualitasnya sudah bagus,” kata perempuan dengan sapaan Ninik itu.
Namun demikian, Ninik menjelaskan pemerintah belum memiliki skema tentang bagaimana mengakomodasi 3% itu. Yang jelas, pemerintah mempertimbangkan itu atas tuntutan dari Komisi II DPR.
Jadi bisa saja tinggal memenuhi berkas-berkas saja atau tetap ikut tes. Tapi menurutnya, 3% ini cukup menyerahkan berkas saja sebagai bukti bahwa mereka sudah lolos CPNS sebelumnya.
“Jadi memasukkan berkas-berkas saja tidak perlu tes lagi. Kalau tes lagi berarti kan harus datang lagi, antre lagi, dan itu enggak fair buat mereka yang sebenarnya jelas-jelas lulus,” tandasnya.
Sementara itu, Menpan RB Syafruddin mengatakan akomodasi 3% peserta lolos CPNS 2018 namun tidak diangkat karena kurangnya kuota itu akan dibahas bersama antara Kemenpan RB, BKN dan kementerian lembaga terkait.
“Nanti akan dibicarakan secara mendalam antaar BKN, Panselnas, kemudian Menpan, kementerian lembaga terkait yang ada 3 persennya itu,” ujarnya.
“Komisi II bersama dengan Kemenpan RB sepakat memberikan afirmasi kebijakan bagi peserta CPNS 2018 P1 yang lulus berdasarkan Permenpan RB nomor 37/2018 sebanyak 3% dapat menjadi PNS. Untuk selanjutnya akan dicarikan formulasi yang tepat,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR sekali Pimpinan Rapat Mardani Ali Sera membacakan salah satu simpulan rapat di senayan, Jakarata, Selasa (12/1/2019).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatur Wafiroh menjelaskan pada saat rekrutmen CPNS tahun lalu masih ada 3% peserta yang nilai keseluruhan tesnya memenuhi passing grade namun tidak lolos karena kuota formasi yang tidak mencukupi. Dalam rapat tadi dibahas dan hasil kesepakatan Komisi II dengan Kemenpan RB dan juga BKN, 3% ini akan menjadi prioritas untuk perekrutan 2019.
“Karena jelas-jelas mereka sudah memenuhi, jadi karena persoalan kuota. Dengan seperti itu kami berharap, nantinya tidak ada lagi masyarakat yang 3% ini yang jelas-jelas kualitasnya sudah bagus,” kata perempuan dengan sapaan Ninik itu.
Namun demikian, Ninik menjelaskan pemerintah belum memiliki skema tentang bagaimana mengakomodasi 3% itu. Yang jelas, pemerintah mempertimbangkan itu atas tuntutan dari Komisi II DPR.
Jadi bisa saja tinggal memenuhi berkas-berkas saja atau tetap ikut tes. Tapi menurutnya, 3% ini cukup menyerahkan berkas saja sebagai bukti bahwa mereka sudah lolos CPNS sebelumnya.
“Jadi memasukkan berkas-berkas saja tidak perlu tes lagi. Kalau tes lagi berarti kan harus datang lagi, antre lagi, dan itu enggak fair buat mereka yang sebenarnya jelas-jelas lulus,” tandasnya.
Sementara itu, Menpan RB Syafruddin mengatakan akomodasi 3% peserta lolos CPNS 2018 namun tidak diangkat karena kurangnya kuota itu akan dibahas bersama antara Kemenpan RB, BKN dan kementerian lembaga terkait.
“Nanti akan dibicarakan secara mendalam antaar BKN, Panselnas, kemudian Menpan, kementerian lembaga terkait yang ada 3 persennya itu,” ujarnya.
(kri)
