Generasi Milenial Anggap Debat Perdana Pilpres 2019 Kurang Gereget

JAKARTA - Debat perdana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis 17 Januari 2019. Namun, debat bertajuk hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi dan terorisme itu dianggap kurang gereget.

Sehingga, generasi milenial yang melek politik menganggap debat perdana itu belum terlalu meyakinkan. Pasalnya, tidak banyak gagasan baru, baik dari kubu petahana, Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin, maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

“Dua-duanya kurang gereget. Sama-sama garing. Belum ada yang benar-benar stand out sampai bikin kita benar-benar yakin untuk memilih,” ujar Co Founder sekaligus CEO ASUMSI.co Iman Sjafei, Sabtu (19/1/2019).

Kendati demikian, dia memberi catatan khusus bagi Jokowi yang melempar isu Ratna Sarumpaet kepada kubu Prabowo - Sandi. Begitu juga saat menuding Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tidak memiliki perspektif perempuan karena tak ada satupun pengurus dari kaum hawa. “Begitu juga soal jabatan jaksa agung dari bekas orang partai. Jokowi cukup konkret,” imbuhnya.

Sedangkan Prabowo, menurut dia, cukup riskan saat mengatakan bahwa korupsi boleh saja apabila jumlahnya tidak terlalu besar. Begitu pun tentang luas negara Malaysia yang lebih kecil dari Jawa Tengah.

“Prabowo banyak miss dalam data. Tapi kubu Jokowi tidak meng-highlight untuk bisa memukul balik. Jadinya tidak sepanas yang kita harapkan,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Andhyta F. Utami. “Debatnya masih belum sepanas itu. Dalam hal gagasan, belum tonjok-tonjokan. Seharusnya kubu Prabowo-Sandi sebagai chalenger bisa memberi banyak kritikan untuk kinerja petahana, dalam hal ini Jokowi - Amin,” ujar lulusan Harvard JFK School of Government itu.

Sementara itu, bagian dari Generasi milenial sekaligus first voter, Aurelia Vizal memberi poin untuk kemampuan public speaking Prabowo - Sandi yang lebih baik. “Jokowi ada kesulitan dalam public speaking. Tapi meski cukup bagus dalam komunikasi, poin-poin yang disampaikan Prabowo kabur. Dari lima tahun lalu, isu yang dibawa soal bocor-bocor juga sama,” bebernya.

Selain itu, Aurel tidak sepakat bahwa korupsi selalu terkait gaji yang tidak layak. “Jumlah gaji dan korupsi nggak ada hubungannya. Korupsi itu dari sistem. Orang yang jabatannya lebih tinggi lebih mungkin untuk korup,” imbuhnya.

Sementara itu, Anthony dari tim Prabowo-Sandi menyindir Jokowi yang menggunakan pengukuran kuantitatif untuk mengukur perspektif perempuan dalam kebijakan. “Bukan output yang dilihat. Hanya menghitung jumlah menteri perempuan. Bukan keberhasilan pemimpin perempuan,” beber Anthony.

Sebaliknya, Pradana Indraputra dari kubu Jokowi-Amin menilai Jokowi memiliki pola pikir konkret. Satu keberpihakan dan komitmen itu harus jelas ukurannya. “Pilih pemimpin yang tak hanya pandai bicara tapi juga bekerja. Pemimpin harus punya visi ke depan riil dan konkret,” kata Pradana.