Diaz Hendropriyono Kritisi Argumen Prabowo di Debat Capres
Jum'at, 18 Januari 2019 - 12:01 WIB
Diaz Hendropriyono Kritisi Argumen Prabowo di Debat Capres
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengkritisi pernyataan Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 yang berlangsung kemarin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2019.
Menurut Diaz beberapa paparan yang disampaikan paslon nomor 02 tersebut menunjukkan kegamblangan, misalnya Prabowo, yang mengaku membanggakan diri sebagai calon presiden dengan dukungan tinggi 'emak-emak', tidak sensitif dengan isu-isu keperempuanan.
Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai.
Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia: begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja.
Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi.
"Beberapa paparan yang disampaikan Pak Prabowo maupun pasanganya Pak Sandiago Uno dalam debat kemarin tidak masuk akal. Contohnya menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat berarti sama dengan menghilangkan korupsi adalah hal yang menyesatkan," ucap Diaz Hendropriyono, Jumat (18/1/2019).
"Kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi. Kita ambil contoh Singapura dan Denmark. Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke 7. Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark," tambahnya.
Menurut Diaz, gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Jokowi.
Selain itu ia menyinggung pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10x lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs. 32.554 km2).
"Kualitas pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," pungkasnya.
Menurut Diaz beberapa paparan yang disampaikan paslon nomor 02 tersebut menunjukkan kegamblangan, misalnya Prabowo, yang mengaku membanggakan diri sebagai calon presiden dengan dukungan tinggi 'emak-emak', tidak sensitif dengan isu-isu keperempuanan.
Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai.
Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia: begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja.
Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi.
"Beberapa paparan yang disampaikan Pak Prabowo maupun pasanganya Pak Sandiago Uno dalam debat kemarin tidak masuk akal. Contohnya menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat berarti sama dengan menghilangkan korupsi adalah hal yang menyesatkan," ucap Diaz Hendropriyono, Jumat (18/1/2019).
"Kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi. Kita ambil contoh Singapura dan Denmark. Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke 7. Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark," tambahnya.
Menurut Diaz, gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Jokowi.
Selain itu ia menyinggung pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10x lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs. 32.554 km2).
"Kualitas pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," pungkasnya.
(maf)
