Prabowo Ingin Koruptor Dihukum Kerja Tambang di Pulau Terpencil
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut akar permasalahan terjadinya korupsi oleh aparatur sipil negara (ASN), karena kurangnya pendapatan.
"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan PNS, birokrat itu kurang, tidak realistis," ujar Prabowo dalam debat capres-cawapres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Prabowo jika terpilih menjadi Presiden akan memperbaiki gaji para PNS dan birokrat dengan tingkatan signifikan dan menjamin kebutuhannya.
"Kalau masih korupsi kita tindak sekerasnya, misalnya kita tahu di pulau terpencil suruh tambang pasir terus menerus mungkin," jelas Prabowo.
Setelah diperbaiki penghasilannya, kata Prabowo para PNS dan Birokrat akan diawasi ketat, dengan senjata. Selain itu akan diperkuat juga instrumen penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan Prabowo bertekad untuk memperkuat KPK dengan membangun di setiap daerah. "Kami akan bikin KPK di setiap daerah,di provinsi, akan tambah anggaran KPK," tuturnya
"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan PNS, birokrat itu kurang, tidak realistis," ujar Prabowo dalam debat capres-cawapres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Prabowo jika terpilih menjadi Presiden akan memperbaiki gaji para PNS dan birokrat dengan tingkatan signifikan dan menjamin kebutuhannya.
"Kalau masih korupsi kita tindak sekerasnya, misalnya kita tahu di pulau terpencil suruh tambang pasir terus menerus mungkin," jelas Prabowo.
Setelah diperbaiki penghasilannya, kata Prabowo para PNS dan Birokrat akan diawasi ketat, dengan senjata. Selain itu akan diperkuat juga instrumen penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan Prabowo bertekad untuk memperkuat KPK dengan membangun di setiap daerah. "Kami akan bikin KPK di setiap daerah,di provinsi, akan tambah anggaran KPK," tuturnya
(dam)