Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%
Selasa, 15 Januari 2019 - 12:26 WIB
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%
A
A
A
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup tinggi. Berdasarkan hasil dua survei terbaru yang di lakukan Alvara Research Center dan Y-Publica, tingkat kepuasan publik dari kedua survei di atas 70%.
Hasil survei yang dirilis Y-Publica di Jakarta, kemarin, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada Januari 2019 ini sebesar 70,3%.
Namun dibandingkan hasil survei pada Desember 2018, cenderung terjadi penurunan walaupun angkanya sangat tipis, yakni 70,9%. Sementara pada Oktober 2018 sebesar 72,2%.
Begitu pula hasil survei Alvara Research Center yang dirilis akhir pekan lalu, tingkat kepuasan publik juga mencapai 74,9% pada Desember 2018. Namun, angka tersebut cenderung turun dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Juli 2018 sebesar 75,6%, dan Februari 2018 sebesar 77,3%.
Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan, kalau mengacu pada hasil survei sebelumnya memang terjadi stagnasi. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kinerja pemerintah agak menurun tipis.
Rudi mengatakan, prestasi pemerintah paling disukai oleh publik adalah terkait pembangunan infr astruktur dan pemberantasan korupsi, sedangkan pengelolaan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK menjelang akhir jabatannya.
“77,6% responden puas dengan pembangunan infrastruktur, 76,2% puas dengan pemberantasan korupsi, hubungan luar negeri 72,5%, penegakan hukum 72,6%, dan pendidikan 71,4%,” ujarnya.
Rudi menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan yang sempat menurun hingga 50%, saat ini sudah membaik di angka 63,8%.
“Tingkat kepuasan publik cukup rendah di urusan perlindungan HAM yang hanya mendapatkan angka 58,4%, penciptaan lapangan kerja 48,2%, dan pemenuhan kebutuhan dasar 49,1%,” urainya.
Survei Y Publica dilakukan pada 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, dengan mewawancarai 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat). Margin of error dalam survei ini adalah 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95%. CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menuturkan, tingkat kepuasan kerja yang berada di atas 70% masuk pada kategori bagus atau B (range 67-83).
Namun, tingkat kepuasan kinerja yang cukup tinggi tersebut belum selaras dengan tingkat elektabilitas Jokowi yang masih berada di kisaran 54,3%. “Masih ada gap antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas Jokowi. Tapi tingkat kepuasan di atas 70% sudah cukup baik,” tutur nya.
Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah walaupun angkanya sangat kecil, harus dijadikan sebagai peringatan bagi jajaran kementerian/lembaga di bawah pemerintahan Jokowi-JK.
“Artinya selama tiga bulan terakhir, bahkan satu bulan terakhir, mungkin sosialisasi terhadap keberhasilan program-program pemerintah itu tidak masif dilakukan oleh jajaran kementerian dan lembaga. Nah, oleh sebab itu kami TKN berharap kementerian dan lembaga di jajaran Kabinet Indonesia Kerja di awal 2019 ini menggencarkan kembali sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan program pemerintah dan implikasinya kepada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (Abdul Rochim)
Hasil survei yang dirilis Y-Publica di Jakarta, kemarin, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada Januari 2019 ini sebesar 70,3%.
Namun dibandingkan hasil survei pada Desember 2018, cenderung terjadi penurunan walaupun angkanya sangat tipis, yakni 70,9%. Sementara pada Oktober 2018 sebesar 72,2%.
Begitu pula hasil survei Alvara Research Center yang dirilis akhir pekan lalu, tingkat kepuasan publik juga mencapai 74,9% pada Desember 2018. Namun, angka tersebut cenderung turun dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Juli 2018 sebesar 75,6%, dan Februari 2018 sebesar 77,3%.
Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan, kalau mengacu pada hasil survei sebelumnya memang terjadi stagnasi. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kinerja pemerintah agak menurun tipis.
Rudi mengatakan, prestasi pemerintah paling disukai oleh publik adalah terkait pembangunan infr astruktur dan pemberantasan korupsi, sedangkan pengelolaan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK menjelang akhir jabatannya.
“77,6% responden puas dengan pembangunan infrastruktur, 76,2% puas dengan pemberantasan korupsi, hubungan luar negeri 72,5%, penegakan hukum 72,6%, dan pendidikan 71,4%,” ujarnya.
Rudi menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan yang sempat menurun hingga 50%, saat ini sudah membaik di angka 63,8%.
“Tingkat kepuasan publik cukup rendah di urusan perlindungan HAM yang hanya mendapatkan angka 58,4%, penciptaan lapangan kerja 48,2%, dan pemenuhan kebutuhan dasar 49,1%,” urainya.
Survei Y Publica dilakukan pada 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, dengan mewawancarai 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat). Margin of error dalam survei ini adalah 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95%. CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menuturkan, tingkat kepuasan kerja yang berada di atas 70% masuk pada kategori bagus atau B (range 67-83).
Namun, tingkat kepuasan kinerja yang cukup tinggi tersebut belum selaras dengan tingkat elektabilitas Jokowi yang masih berada di kisaran 54,3%. “Masih ada gap antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas Jokowi. Tapi tingkat kepuasan di atas 70% sudah cukup baik,” tutur nya.
Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah walaupun angkanya sangat kecil, harus dijadikan sebagai peringatan bagi jajaran kementerian/lembaga di bawah pemerintahan Jokowi-JK.
“Artinya selama tiga bulan terakhir, bahkan satu bulan terakhir, mungkin sosialisasi terhadap keberhasilan program-program pemerintah itu tidak masif dilakukan oleh jajaran kementerian dan lembaga. Nah, oleh sebab itu kami TKN berharap kementerian dan lembaga di jajaran Kabinet Indonesia Kerja di awal 2019 ini menggencarkan kembali sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan program pemerintah dan implikasinya kepada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (Abdul Rochim)
(nfl)
