Honorer K2 Minta Kejelasan Mekanisme Seleksi PPPK
Senin, 14 Januari 2019 - 11:28 WIB
Honorer K2 Minta Kejelasan Mekanisme Seleksi PPPK
A
A
A
JAKARTA - Tenaga honorer kategori dua (K2) meminta kejelasan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya hingga kini belum ada kejelasan seleksi seperti apa yang harus dijalani nantinya.
Pemerintah akhir Januari ini akan membuka seleksi PPPK untuk tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian. ”Yang saya pertanyakan apakah (ketetapan) teknisnya sudah ada, seleksi semacam apa yang harus kita lakukan,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Jakarta kemarin.
Titi mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis mengenai hal tersebut. Dia berharap aturan teknis harus jelas terlebih dahulu sebelum menetapkan jumlah.
”Jangan asal kasih statemen, tapi kita belum tahu. Karena sampai hari ini kita belum lihat juklak (petunjuk pelaksanaan) ataupun juknisnya (petunjuk teknis),” ucapnya.
Dia menekankan bahwa hal yang paling penting adalah solusi yang dikeluarkan pemerintah haruslah berkeadilan. Dia meminta agar dalam hal merekrut tenaga honorer tidaklah setengah- setengah.
”Bagi kami yang penting kebijakan itu berkeadilan. Diakomodasi semuanya. Kami juga paham kalau bertahap (penerimaannya). Tapi harusnya rentang waktunya jelas,” katanya.
Sebelumnya pemerintah memastikan akan membuka seleksi PPPK tenaga pendidikan sebanyak 159.000. Lowongan ini dikhususkan untuk tenaga honorer K2.
”Khusus untuk (seleksi) sekarang ditujukan untuk guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159.000. Itu bagi yang mau (ikut seleksi). Kalau tidak mau juga engga apa-apa,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengatakan, jumlah sebanyak 159.000 itu merupakan jumlah guru honorer K2 yang telah diverifikasi. Dia menyebut, jajarannya telah melakukan verifikasi terhadap jumlah guru honorer yang ada di seluruh Indonesia.
”Sudah kita hitung by name by address. Sudah kita sensus. Termasuk sudah dikeluarkan 25.000 karena ternyata orangnya tidak ada. Jadi, K2 hanya sekitar 159.000 itu,” paparnya.
Dia menjelaskan seleksi PPPK kali ini memang dikhususkan untuk guru honorer K2. Di luar tenaga honorer K2, dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi. Termasuk guru-guru honorer baru tidak dapat ikut seleksi PPPK kali ini.
”Seleksi ini memang tertutup. Hanya khusus K2. Tapi kita akan berusaha supaya 736.000 guru honorer itu semua ada solusinya. mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya rencana sampai 2023 (terkait guru honorer),” jelasnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menargetkan agar semua K2 dapat lolos seleksi PPPK. Dengan begitu pemerintah mendapat tambahan tenaga pendidik sebanyak 159.000 orang. ”Sebenarnya kalau kita sudah mematok 159.000 itu, ya artinya yang lulus ya segitu,” ucapnya.
Ditanyakan mekanisme seleksi, Muhadjir menyebut tidak jauh berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun untuk tingkat kesulitan akan ada penyesuaian. ”Tapi kita sesuaikan kesulitannya untuk tua dan muda. Masa tua dan muda dibikin sama, nanti kehabisan napasnya,” katanya.
Dengan adanya seleksi PPPK ini, dia kembali meminta sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia ingin menuntaskan tenaga honorer yang ada saat ini. Jika tidak ditutup, jumlahnya akan terus bertambah dan tidak akan pernah tertuntaskan.
”Ini kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” katanya.
Pemerintah akhir Januari ini akan membuka seleksi PPPK untuk tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian. ”Yang saya pertanyakan apakah (ketetapan) teknisnya sudah ada, seleksi semacam apa yang harus kita lakukan,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Jakarta kemarin.
Titi mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis mengenai hal tersebut. Dia berharap aturan teknis harus jelas terlebih dahulu sebelum menetapkan jumlah.
”Jangan asal kasih statemen, tapi kita belum tahu. Karena sampai hari ini kita belum lihat juklak (petunjuk pelaksanaan) ataupun juknisnya (petunjuk teknis),” ucapnya.
Dia menekankan bahwa hal yang paling penting adalah solusi yang dikeluarkan pemerintah haruslah berkeadilan. Dia meminta agar dalam hal merekrut tenaga honorer tidaklah setengah- setengah.
”Bagi kami yang penting kebijakan itu berkeadilan. Diakomodasi semuanya. Kami juga paham kalau bertahap (penerimaannya). Tapi harusnya rentang waktunya jelas,” katanya.
Sebelumnya pemerintah memastikan akan membuka seleksi PPPK tenaga pendidikan sebanyak 159.000. Lowongan ini dikhususkan untuk tenaga honorer K2.
”Khusus untuk (seleksi) sekarang ditujukan untuk guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159.000. Itu bagi yang mau (ikut seleksi). Kalau tidak mau juga engga apa-apa,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengatakan, jumlah sebanyak 159.000 itu merupakan jumlah guru honorer K2 yang telah diverifikasi. Dia menyebut, jajarannya telah melakukan verifikasi terhadap jumlah guru honorer yang ada di seluruh Indonesia.
”Sudah kita hitung by name by address. Sudah kita sensus. Termasuk sudah dikeluarkan 25.000 karena ternyata orangnya tidak ada. Jadi, K2 hanya sekitar 159.000 itu,” paparnya.
Dia menjelaskan seleksi PPPK kali ini memang dikhususkan untuk guru honorer K2. Di luar tenaga honorer K2, dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi. Termasuk guru-guru honorer baru tidak dapat ikut seleksi PPPK kali ini.
”Seleksi ini memang tertutup. Hanya khusus K2. Tapi kita akan berusaha supaya 736.000 guru honorer itu semua ada solusinya. mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya rencana sampai 2023 (terkait guru honorer),” jelasnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menargetkan agar semua K2 dapat lolos seleksi PPPK. Dengan begitu pemerintah mendapat tambahan tenaga pendidik sebanyak 159.000 orang. ”Sebenarnya kalau kita sudah mematok 159.000 itu, ya artinya yang lulus ya segitu,” ucapnya.
Ditanyakan mekanisme seleksi, Muhadjir menyebut tidak jauh berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun untuk tingkat kesulitan akan ada penyesuaian. ”Tapi kita sesuaikan kesulitannya untuk tua dan muda. Masa tua dan muda dibikin sama, nanti kehabisan napasnya,” katanya.
Dengan adanya seleksi PPPK ini, dia kembali meminta sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia ingin menuntaskan tenaga honorer yang ada saat ini. Jika tidak ditutup, jumlahnya akan terus bertambah dan tidak akan pernah tertuntaskan.
”Ini kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” katanya.
(kri)
