Pengamat: KPU Tertekan dan Bawaslu Seakan Tebang Pilih
Rabu, 09 Januari 2019 - 21:01 WIB
Pengamat: KPU Tertekan dan Bawaslu Seakan Tebang Pilih
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tertekan dengan tudingan yang bertubi-tubi, mulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kotak suara kardus, hingga bocoran kisi-kisi pertanyaan debat. Kesemuanya mendapat respons dari berbagai pihak yang membuat KPU seolah-olah tertekan dengan respons tersebut.
"Terlihat KPU tertekan efek badai serangan bertubi-tubi. Mulai kisruh DPT, kotak suara kardus, hingga bocoran kisi kisi debat. Karena baru kali ini seperti itu. Berat kerja KPU sekarang karena dalam sorotan tajam," ujar Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada SINDOnews, Rabu (9/1/2019).
Selain itu, kata Adi, KPU sedang dituding seakan-akan berat sebelah diduga menguntungkan salah satu paslon tertentu. Bahkan KPU disebut tak lagi jadi wasit, tetapi sudah menjadi pemain.
"Jadi, cara membantah tudingan itu dengan membuktikan bahwa KPU memang independen. Cara membungkam kritikus KPU hanya dengan bukti di lapangan," jelas Adi.
"Dan KPU mesti punya speaker bagus yang bisa menjelaskan semua kebijakan KPU. Misalnya, soal bocoran kisi kisi debat. Publik menangkapnya bukan kisi kisi, tapi semua daftar pertanyaan debatnya yang dikasi ke calon. Di situlah pentingnya speaker yang bisa mengaksentuasi semua kebijakan politik KPU", sambungnya.
Adi berharap KPU harus netral demi Pemilu yang jujur dan adil, hal itu tak bisa ditawar guna meciptakan suasana politik yang demokratis. Dan KPU tidak boleh 'main mata' dengan kandidat manapun karena kredibilitas KPU sedang disorot keras publik.
"KPU adalah pelayan rakyat bukan hanya pelayan dua calon. Itu artinya, KPU harus memastikan hak hak politik warga terjamin untuk terlibat dalam semua proses pemilu demokratis. Karena pemilu adalah maha puncak pesta demokrasi," ungkap Adi.
Adi juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama soal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pose 2 jari. Padahal banyak kepala daerah melakukan hal serupa.
"Sementara banyak kepala daerah dukung paslon lain tapi tak diproses Bawaslu. Seakan ada tebang pilih," kata Adi.
Untuk KPU dan Bawaslu, Adi berharap semua penyelenggara pemilu harus ingat khittah mereka, harus netral dan profesional.
"Kalo tak mau disorot harus berlaku adil. KPU dan Bawaslu jangan coba coba main api. Ini pilpres tanding ulang 2 jagoan tensinya pasti beda dari 2014," tuturnya.
"Terlihat KPU tertekan efek badai serangan bertubi-tubi. Mulai kisruh DPT, kotak suara kardus, hingga bocoran kisi kisi debat. Karena baru kali ini seperti itu. Berat kerja KPU sekarang karena dalam sorotan tajam," ujar Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada SINDOnews, Rabu (9/1/2019).
Selain itu, kata Adi, KPU sedang dituding seakan-akan berat sebelah diduga menguntungkan salah satu paslon tertentu. Bahkan KPU disebut tak lagi jadi wasit, tetapi sudah menjadi pemain.
"Jadi, cara membantah tudingan itu dengan membuktikan bahwa KPU memang independen. Cara membungkam kritikus KPU hanya dengan bukti di lapangan," jelas Adi.
"Dan KPU mesti punya speaker bagus yang bisa menjelaskan semua kebijakan KPU. Misalnya, soal bocoran kisi kisi debat. Publik menangkapnya bukan kisi kisi, tapi semua daftar pertanyaan debatnya yang dikasi ke calon. Di situlah pentingnya speaker yang bisa mengaksentuasi semua kebijakan politik KPU", sambungnya.
Adi berharap KPU harus netral demi Pemilu yang jujur dan adil, hal itu tak bisa ditawar guna meciptakan suasana politik yang demokratis. Dan KPU tidak boleh 'main mata' dengan kandidat manapun karena kredibilitas KPU sedang disorot keras publik.
"KPU adalah pelayan rakyat bukan hanya pelayan dua calon. Itu artinya, KPU harus memastikan hak hak politik warga terjamin untuk terlibat dalam semua proses pemilu demokratis. Karena pemilu adalah maha puncak pesta demokrasi," ungkap Adi.
Adi juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama soal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pose 2 jari. Padahal banyak kepala daerah melakukan hal serupa.
"Sementara banyak kepala daerah dukung paslon lain tapi tak diproses Bawaslu. Seakan ada tebang pilih," kata Adi.
Untuk KPU dan Bawaslu, Adi berharap semua penyelenggara pemilu harus ingat khittah mereka, harus netral dan profesional.
"Kalo tak mau disorot harus berlaku adil. KPU dan Bawaslu jangan coba coba main api. Ini pilpres tanding ulang 2 jagoan tensinya pasti beda dari 2014," tuturnya.
(pur)
