Kubu Jokowi Sebut Kisi-kisi Debat Capres Permintaan Kubu Prabowo
Kubu Jokowi Sebut Kisi-kisi Debat Capres Permintaan Kubu Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP, Charles Honoris menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan daftar pertanyaan kepada pasangan calon (paslon) sebelum pelaksanaan debat capres-cawapres justru menguntungkan Prabowo-Sandi yang sering ‘off-side’ karena tidak memakai data dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Atau kalaupun menggunakan data, data yang disampaikan pun kerap salah.
"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang. Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (7/1/2018).
Dia mengatakan, bayangkan kalau hal-hal ngawur seperti itu tersampaikan dalam debat capres-cawapres hanya karena Prabowo-Sandi tidak dikasih daftar pertanyaan sebelumnya. Jelas publik yang paling dirugikan.
"Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Menurut Charles, buat Joko Widodo (Jokowi) debat bukanlah hal sulit dengan atau tanpa daftar pertanyaan sebelumnya. Sebab, kata dia Jokowi sudah kenyang pengalamanan dalam memimpin pemerintahan.
"Mulai dari wali kota, gubernur di ibukota negara, sampai jadi presiden sekarang ini. Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini," ucapnya.
Sebaliknya, Charles menilai bagi Prabowo debat itu mungkin sulit karena tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan sehingga harus mengarang cerita. Belum lagi, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya berkuasa.
"Debat capres-cawapres bukan cerdas cermat untuk menjawab pertanyaan hafalan. Yang harus dimengerti juga bahwa keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat, tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua timses."
"Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan. Jadi kalau mau protes silakan protes ke timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," sambungnya.
"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang. Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (7/1/2018).
Dia mengatakan, bayangkan kalau hal-hal ngawur seperti itu tersampaikan dalam debat capres-cawapres hanya karena Prabowo-Sandi tidak dikasih daftar pertanyaan sebelumnya. Jelas publik yang paling dirugikan.
"Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Menurut Charles, buat Joko Widodo (Jokowi) debat bukanlah hal sulit dengan atau tanpa daftar pertanyaan sebelumnya. Sebab, kata dia Jokowi sudah kenyang pengalamanan dalam memimpin pemerintahan.
"Mulai dari wali kota, gubernur di ibukota negara, sampai jadi presiden sekarang ini. Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini," ucapnya.
Sebaliknya, Charles menilai bagi Prabowo debat itu mungkin sulit karena tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan sehingga harus mengarang cerita. Belum lagi, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya berkuasa.
"Debat capres-cawapres bukan cerdas cermat untuk menjawab pertanyaan hafalan. Yang harus dimengerti juga bahwa keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat, tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua timses."
"Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan. Jadi kalau mau protes silakan protes ke timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," sambungnya.
(kri)
Explore More