Memberantas Mafia Sepak Bola
Jum'at, 28 Desember 2018 - 07:00 WIB
Memberantas Mafia Sepak Bola
A
A
A
KASUS mafia pengaturan skor sepak bola di Tanah Air semakin terkuak. Kemarin anggota Executive Committee (Exco) PSSI yang juga ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Jawa Tengah, Johar Lin Eng, ditangkap Tim Polda Metro Jaya. Dia diringkus di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kasus mafia pengaturan skor ini seolah melengkapi kompleksitas masalah dan sengkarut yang sedang melilit sepak bola Indonesia saat ini.Beberapa hari belakangan nama Johar Lin Eng mulai disebut-sebut sebagai sosok yang berada di balik pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Namanya mencuat menyusul pengakuan Bupati Banjarnegara Budhi Warsono dan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Mereka menyebut Johar sebagai perantara dengan mafia pengaturan skor yang disebut dengan Mr P. Pengakuan dibuat saat berbicara pada sebuah program acara talkshow stasiun televisi pekan lalu. Johar Lin Eng diklaim meminta uang Rp500 juta untuk menjadi tuan rumah babak penyisihan grup Liga 3 2018.
Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola, yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, telah resmi menetapkan Johar sebagai tersangka kemarin. Selain itu, terdapat dua orang yang juga sudah ditetapkan tersangka: Anik dan Priyanto. Dua nama terakhir ini sudah ditangkap terlebih dulu pada Senin (24/12).
Karena kasus ini Johar Lin Eng terancam pasal penipuan dan dihukum minimal lima tahun penjara. Penangkapan Johar tak lepas dari laporan pihak Persibara Banjarnegara yang merasa ditipu. Bahkan, manajemen Persibara juga mengakui sudah habis Rp1,3 miliar kepada pria tersebut. Merasa dirugikan, manajemen Persibara akhirnya memberanikan diri melaporkan Johar Lin Eng ke pihak kepolisian.
Langkah cepat kepolisian meringkus pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal pengaturan skor ataupun kejahatan lain dalam sepak bola ini layak diapresiasi. Tanpa satgas ini harapan pemberantasan mafia sepak bola akan jauh panggang dari api. Paling tidak ketegasan ini bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga masih bersedia menjadi penikmat sepak bola Tanah Air. Bisa dibayangkan jika oknum-oknum pengatur skor ini tetap berkeliaran, mereka kemungkinan bisa dengan leluasa menjalankan praktik kejahatan mereka. Ini sesungguhnya fakta yang ironis karena yang terlibat skandal ini adalah anggota Exco PSSI.
Keterlibatan oknum pengurus PSSI dan pemilik klub dalam skandal pengaturan skor tentu sangat disayangkan. Apalagi selama ini ada kewajiban bagi mereka menandatangani pakta integritas soal kewajiban untuk menjunjung prinsip fair play. Artinya, seharusnya mereka ini terhindar dari praktik kecurangan atau kejahatan yang merusak nilai-nilai sportivitas dalam olahraga.Setelah penangkapan anggota Exco ini kita menanti komitmen PSSI untuk bekerja sama dengan Satgas Antimafia Bola dalam membongkar tuntas kasus ini. Dengan kasus ini kita bisa menyebut kondisi di tubuh PSSI sesungguhnya sudah darurat. Bagaimanapun, kepemimpinan dan manajemen organisasi sepak bola tanah air ini mesti memberikan keteladanan dengan membuktikan mereka bersih dan profesional. Karena itu, penegakan hukum dalam kasus mutlak dilakukan jika kita masih ingin memiliki harapan untuk meraih prestasi.
Di lain pihak, Komisi Disiplin (Komdis) PSSI juga perlu menunjukkan kinerja. Jika kepolisian membongkar praktik pidananya, Komdis juga perlu bekerja cepat untuk memberikan sanksi internal agar tercipta efek jera. Jika ada pengurus klub yang terbukti terlibat maka perlu sanksi tegas, termasuk melarang mereka berpartisipasi dalam sepak bola nasional seumur hidup.
Bisa dibayangkan betapa merusaknya perilaku oknum-oknum yang melakukan pengaturan skor ini. Sebab, sebaik apa pun model kompetisi yang digulirkan, seberapa besar pun uang dihabiskan untuk membangun infrastruktur seperti stadion, sebagus apa pun pembinaan usia dini yang dikembangkan, jika pada saat pertandingan hasil bisa direkayasa, maka pengaturan skor akan menghancurkan semuanya. Perilaku ini juga secara tidak langsung mengkhianati publik sepak bola Tanah Air yang begitu mencintai sepak bola nasional dan terus bermimpi untuk melihat tim nasional Garuda berprestasi, tidak hanya di tingkat Asia, melainkan dunia.
Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola, yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, telah resmi menetapkan Johar sebagai tersangka kemarin. Selain itu, terdapat dua orang yang juga sudah ditetapkan tersangka: Anik dan Priyanto. Dua nama terakhir ini sudah ditangkap terlebih dulu pada Senin (24/12).
Karena kasus ini Johar Lin Eng terancam pasal penipuan dan dihukum minimal lima tahun penjara. Penangkapan Johar tak lepas dari laporan pihak Persibara Banjarnegara yang merasa ditipu. Bahkan, manajemen Persibara juga mengakui sudah habis Rp1,3 miliar kepada pria tersebut. Merasa dirugikan, manajemen Persibara akhirnya memberanikan diri melaporkan Johar Lin Eng ke pihak kepolisian.
Langkah cepat kepolisian meringkus pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal pengaturan skor ataupun kejahatan lain dalam sepak bola ini layak diapresiasi. Tanpa satgas ini harapan pemberantasan mafia sepak bola akan jauh panggang dari api. Paling tidak ketegasan ini bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga masih bersedia menjadi penikmat sepak bola Tanah Air. Bisa dibayangkan jika oknum-oknum pengatur skor ini tetap berkeliaran, mereka kemungkinan bisa dengan leluasa menjalankan praktik kejahatan mereka. Ini sesungguhnya fakta yang ironis karena yang terlibat skandal ini adalah anggota Exco PSSI.
Keterlibatan oknum pengurus PSSI dan pemilik klub dalam skandal pengaturan skor tentu sangat disayangkan. Apalagi selama ini ada kewajiban bagi mereka menandatangani pakta integritas soal kewajiban untuk menjunjung prinsip fair play. Artinya, seharusnya mereka ini terhindar dari praktik kecurangan atau kejahatan yang merusak nilai-nilai sportivitas dalam olahraga.Setelah penangkapan anggota Exco ini kita menanti komitmen PSSI untuk bekerja sama dengan Satgas Antimafia Bola dalam membongkar tuntas kasus ini. Dengan kasus ini kita bisa menyebut kondisi di tubuh PSSI sesungguhnya sudah darurat. Bagaimanapun, kepemimpinan dan manajemen organisasi sepak bola tanah air ini mesti memberikan keteladanan dengan membuktikan mereka bersih dan profesional. Karena itu, penegakan hukum dalam kasus mutlak dilakukan jika kita masih ingin memiliki harapan untuk meraih prestasi.
Di lain pihak, Komisi Disiplin (Komdis) PSSI juga perlu menunjukkan kinerja. Jika kepolisian membongkar praktik pidananya, Komdis juga perlu bekerja cepat untuk memberikan sanksi internal agar tercipta efek jera. Jika ada pengurus klub yang terbukti terlibat maka perlu sanksi tegas, termasuk melarang mereka berpartisipasi dalam sepak bola nasional seumur hidup.
Bisa dibayangkan betapa merusaknya perilaku oknum-oknum yang melakukan pengaturan skor ini. Sebab, sebaik apa pun model kompetisi yang digulirkan, seberapa besar pun uang dihabiskan untuk membangun infrastruktur seperti stadion, sebagus apa pun pembinaan usia dini yang dikembangkan, jika pada saat pertandingan hasil bisa direkayasa, maka pengaturan skor akan menghancurkan semuanya. Perilaku ini juga secara tidak langsung mengkhianati publik sepak bola Tanah Air yang begitu mencintai sepak bola nasional dan terus bermimpi untuk melihat tim nasional Garuda berprestasi, tidak hanya di tingkat Asia, melainkan dunia.
(mhd)
