PKS Nilai Pemerintah Lamban Merespons Nasib Muslim Uighur

Kamis, 20 Desember 2018 - 12:19 WIB
PKS Nilai Pemerintah...
PKS Nilai Pemerintah Lamban Merespons Nasib Muslim Uighur
A A A
JAKARTA - Sekretaris bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menilai pemerintah lamban merespons nasib warga etnis Uighur di China. Padahal, kata dia, tekanan dari masyarakat agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada Pemerintah China yang menahan sepihak muslim Uighur itu sudah cukup besar.

Suhud mengatakan, diplomasi internasional di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Dia menambahkan, Presiden Jokowi banyak tidak hadir di forum-forum internasional sehingga mengurangi wibawa Indonesia dalam pergaulan internasional.

"Termasuk lamban dalam merespons soal nasib muslim Uighur di China," ujar Suhud dihubungi wartawan, Kamis (21/12/2018).

Dia pun curiga belum bersikapnya Pemerintahan Jokowi karena ingin menjaga hubungan baik dengan Pemerintah China. "Mungkin saja ada kaitan dengan hubungan Indonesia-China yang saat ini sudah dibangun oleh Pemerintahan Jokowi," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah China dilaporkan melarang muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya. Bahkan, sekitar satu juta muslim Uighur dilaporkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari.
(kri)
Berita Terkait
Tingkatkan Kepedulian...
Tingkatkan Kepedulian Sesama dengan Semangat Idul Adha
Pelibatan Ormas Islam...
Pelibatan Ormas Islam Dinilai Cara Ampuh Lawan Radikalisme
Usung 7 Peta Jalan,...
Usung 7 Peta Jalan, Kemenag Targetkan Moderasi Beragama RI Jadi Referensi Dunia
Persatuan Islam Tionghoa...
Persatuan Islam Tionghoa Ajak Umat Beragama Terus Bangun Kerukunan
Belajar Islam dan Kemerdekaan...
Belajar Islam dan Kemerdekaan Beragama Dari KH Oesman Mansoer
Jurang Pemisah antara...
Jurang Pemisah antara Islam dan Kristen Menurut Montgomery Watt
Berita Terkini
Oegroseno Buka Suara...
Oegroseno Buka Suara usai Absen dari Panggilan Kortas Tipidkor: Datang Harus Bawa Data
Mahalnya Harga Stabilitas
Mahalnya Harga Stabilitas
Kasus Pembunuhan Sesama...
Kasus Pembunuhan Sesama WNI di Armenia, Kemlu: 2 Orang Dibebaskan, 4 Masih Diperiksa
KPK Periksa Sekjen Kementerian...
KPK Periksa Sekjen Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Kemenhut terkait Kasus Bupati Kuansing
Soal Jet Pribadi saat...
Soal Jet Pribadi saat Kunker, Menteri PU: Itu Pesawat Negara, Dioperasikan Kemenhub
Prabowo Disebut Minta...
Prabowo Disebut Minta Nanik Jadi Dewas BGN, Mensesneg: Pengalamannya Bisa Membantu
Infografis
26 Miliarder Gagal Cegah...
26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim New York
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved