PKS Nilai Pemerintah Lamban Merespons Nasib Muslim Uighur

JAKARTA - Sekretaris bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menilai pemerintah lamban merespons nasib warga etnis Uighur di China. Padahal, kata dia, tekanan dari masyarakat agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada Pemerintah China yang menahan sepihak muslim Uighur itu sudah cukup besar.

Suhud mengatakan, diplomasi internasional di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Dia menambahkan, Presiden Jokowi banyak tidak hadir di forum-forum internasional sehingga mengurangi wibawa Indonesia dalam pergaulan internasional.

"Termasuk lamban dalam merespons soal nasib muslim Uighur di China," ujar Suhud dihubungi wartawan, Kamis (21/12/2018).

Dia pun curiga belum bersikapnya Pemerintahan Jokowi karena ingin menjaga hubungan baik dengan Pemerintah China. "Mungkin saja ada kaitan dengan hubungan Indonesia-China yang saat ini sudah dibangun oleh Pemerintahan Jokowi," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah China dilaporkan melarang muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya. Bahkan, sekitar satu juta muslim Uighur dilaporkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari.