PKS Nilai Pemerintah Lamban Merespons Nasib Muslim Uighur

Kamis, 20 Desember 2018 - 12:19 WIB
PKS Nilai Pemerintah...
PKS Nilai Pemerintah Lamban Merespons Nasib Muslim Uighur
A A A
JAKARTA - Sekretaris bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menilai pemerintah lamban merespons nasib warga etnis Uighur di China. Padahal, kata dia, tekanan dari masyarakat agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada Pemerintah China yang menahan sepihak muslim Uighur itu sudah cukup besar.

Suhud mengatakan, diplomasi internasional di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Dia menambahkan, Presiden Jokowi banyak tidak hadir di forum-forum internasional sehingga mengurangi wibawa Indonesia dalam pergaulan internasional.

"Termasuk lamban dalam merespons soal nasib muslim Uighur di China," ujar Suhud dihubungi wartawan, Kamis (21/12/2018).

Dia pun curiga belum bersikapnya Pemerintahan Jokowi karena ingin menjaga hubungan baik dengan Pemerintah China. "Mungkin saja ada kaitan dengan hubungan Indonesia-China yang saat ini sudah dibangun oleh Pemerintahan Jokowi," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah China dilaporkan melarang muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya. Bahkan, sekitar satu juta muslim Uighur dilaporkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari.
(kri)
Berita Terkait
Tingkatkan Kepedulian...
Tingkatkan Kepedulian Sesama dengan Semangat Idul Adha
Pelibatan Ormas Islam...
Pelibatan Ormas Islam Dinilai Cara Ampuh Lawan Radikalisme
Usung 7 Peta Jalan,...
Usung 7 Peta Jalan, Kemenag Targetkan Moderasi Beragama RI Jadi Referensi Dunia
Belajar Islam dan Kemerdekaan...
Belajar Islam dan Kemerdekaan Beragama Dari KH Oesman Mansoer
Persatuan Islam Tionghoa...
Persatuan Islam Tionghoa Ajak Umat Beragama Terus Bangun Kerukunan
Jurang Pemisah antara...
Jurang Pemisah antara Islam dan Kristen Menurut Montgomery Watt
Berita Terkini
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved