Genjot Kualitas SDM, Pemerintah Gencarkan Pendidikan Vokasi

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), infrastruktur menjadi fokus pembangunan. Mulai pembangunan jalan, jembatan, waduk, bandara, pelabuhan.

Mulai tahun depan pemerintah akan beralih pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama. SDM dinilai sebagai faktor penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi dan Revolusi Industri 4.0.

Berbagai program dan kebijakan pun mulai diformulasikan untuk mulai direalisasikan tahun depan. Berikut wawancara KORAN SINDO dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Apa yang akan menjadi fokus pemerintah tahun depan?

Setelah infrastruktur adalah bagaimana kita mengompliti atau supaya komplit. Makanya, insyaallah pada tahun berikutnya dan kalau insyaallah terpilih kembali, kita akan fokus pada SDM. Kenapa? Karena SDM itu harus ada untuk bisa menunjang infrastruktur yang merupakan program jangka panjang.

Apakah selama ini SDM belum digarap?

Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan selama tiga tahun ini terkait dengan peningkatan SDM. Kita bangun vokasi yang ngelink dengan industri. Kemudian SMK kita perbanyak. Politeknik-politeknik juga kita tingkatkan.

Karena kalau kita bangun SDM hanya melalui universitas itu butuh jangka waktu yang panjang. Minimal empat tahun atau lima tahun. Sementara skill kan harus segera dibutuhkan.

Bagaimana sesungguhnya kualitas SDM kita?

Sekarang tenaga kerja kita paling banyak lulusan SMP ke bawah. Tentu saja yang kita targetkan nanti SDM yang ada itu minimal lulusan SMA. Itu dulu. Makanya kita percepat Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Kenapa? Jangan sampai anak yang lulus SMP tidak bisa (sekolah) SMA. Makanya kita kasih KIP. Tapi jangan juga anak yang lulus SMA tidak bisa kuliah. Makanya setiap tahun Bidikmisi ditambah terus supaya mereka bisa kuliah.

Apa yang menjadi permasalahan pada pembangunan SDM kita?

Memang link and macth dengan industri sudah berjalan. Namun belum maksimal. Karena itu, banyak hal yang harus dilakukan. Kalau di luar negeri itu sinergi antara swasta dan pemerintah sudah berjalan maksimal.

Bentuknya seperti pemerintah menyiapkan gurunya atau peralatannya, sementara swasta menyiapkan bangunannya. Di sini, belum bisa terjadi seperti itu karena memang banyak hal yang harus ditunjang oleh APBN. Karena biasanya swasta itu berkeinginan adalah mereka yang menyiapkan alatnya. Sementara bangunan dari kita. Karena kendala lahan dan sebagainya.

Mengapa pendidikan vokasi begitu digenjot?

Waktu saya ke NTB untuk bangun panel rumah tahan gempa, kanada yang dikawatkawatin. Saya tanya asal tukangnya, ternyata dari Boyolali. Kok malah dari Jawa Tengah? Itu pun (tukangnya) tidak belajar dan hanya diajari bapaknya. Itu artinya turun menurun.

Tapi kan kita tidak bisa hanya menunggu turun menurun terus. Artinya, kita perlu metode dan orang yang ngajarin yang ngawat-ngawatin itu. Misalnya ngecor, saya tanya apa semua orang bisa ngelakuin? Untuk ukurannya semen sama pasirnya berapa banding berapa? Katanya ada.

Saya tanya yang ngajarin siapa, ya sama juga yang ngajarin. Mereka sudah tahu hanya kira-kira. Tapi tidak ada sistem yang ngajarin. Kenapa kita tidak maju? Karena untuk hal-hal yang katanya pekerjaan kasar itu ternyata butuh skill. Dan kita tidak punya sekolah skill yang seperti itu. skill ngecor, ataupun ngelas. Ke depan, ini kita akan cari metode bagaimana vokasi link and matchskill kasar untuk dipakai.

Data BPS, SMK merupakan penyumbang pengangguran terbanyak?

Sekarang ini kita minta Kemendikbud evaluasi SMKSMK yang ada. Karena kadang kala SMK yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Kemudian prodinya itu yang standar dan sudah ketinggalan.

Kementerian juga banyak bikin SMK tapi tidakngelink dengan tujuan pendiriannya tersebut. Ini kita evaluasi agar pendirian harus disesuaikan dengan tujuan kementeriannya tersebut. Berapa kebutuhan SMK, apa aja yang dibutuhkan, link and macth berapa, dan berapa orang yang dibutuhkan.

Presiden revitalisasi besar-besaran SMK, apa yang akan dilakukan?

Salah satunya perubahan prodi. Juga termasuk perubahan prodi agar tidak begitubegitu saja. Tidak akuntansi lagi, manajemen lagi. Kemenristek-Dikti juga evaluasi dan konsolidasi dengan rektor di Indo nesia terkait apa yang perlu diubah. Terutama yang tidak up to date dengan industri 4.0

Bagaimana dengan pendidikan vokasi di politeknik?

Kemarin saya juga pergi ke Riau, di sana sudah ada Politeknik Sawit. Kita harapkan setiap swasta yang besar juga harus membangun politeknik sendiri di sebelah pabriknya. Jadi, pas dan sesuai dengan urusannya.

Di Banyuasin juga sudah ada politeknik tambang kalau tidak salah. Itu buatan pemda. Pendirian politeknik sesuai dengan kondisi wilayah masingmasing juga sudah kita mulai. Tapi memang kadang-kadang APBD jadi kendala. CSR swasta juga kadang tidak mau buat itu.

Jadi, kita imbau siapa saja yang kemudian punya kemampuan kita dorong. Nanti kerjasamanya dengan Kemendikbud. Kita kasih gurunya, sertifikatnya, dan lulusan itu bisa kerja sesuai dengan ijazahnya.

Apakah ada kebijakan baru terkait tenaga pendidik vokasi?

Selain peningkatan kapasitas guru di pendidikan formal, kita juga minta diperbolehkan guru-guru dari luar datang untuk mengajar sesuai dengan skill-nya. Ini daripada kita mengirim anak-anak ke luar negeri. Karena akan lebih banyak manfaatnya. Satu guru kan bisa mengajar banyak anak.

Dibandingkan 100 anak pergi ke sana. Walaupun kita tetap juga lakukan hal tersebut (beasiswa ke luar negeri). Salah satunya misalnya perawat lansia di Jepang itu tinggi sekali kebutu han nya. Hanya memang kendalanya bahasa.

Perawat itu harus sudah bisa bahasa Jepang. Kan sebaiknya kita minta gurunya ke sini supaya culture shock-nya tidak dobel. Kalau mereka belajar dulu maka ke sana mereka akan lebih mudah.

Bagaimana menyiapkan SDM di era digital saat ini?

Yang sudah kita kerjakan adalah ujian pakai komputer. Artinya, semua anak harus bisa menggunakan komputer dulu. Jadi, itu setiap sekolah negeri harus menyiapkan. Kita harapkan hasilnya lebih akurat.

Persebaran soal juga tidak perlu dikirim-kirim pakai kertas. Kemudian digitalisasi ini yang perlu kita tekankan ke anak-anak itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai mereka pintar gunakan gadget tapi ngawur.

Yang dilakukan pemerintah untuk 4.0 itu penggunaan layanan publik menggunakan komputer. Lalu infrastruktur IT juga kita siapkan. Kita juga minta di setiap wilayah harus ada wifi.

Presiden memerintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap program LPDP, seperti apa bentuknya?

LPDP kita juga akan perluas. Kita tidak mau anak pintar sekolah di tempat yang pintar. Tapi, kita mau anak yang tidak terlalu pintar kita pinterin di sekolah yang pintar. Selain itu misalnya sebelum mereka pergi ke luar negeri, LPDP itu kita kasih afirmasi untuk test Toefl, IELTS-nya. Itu kan mahal.

Jadi, LPDP itu salah satunya sebagai afirmasi memberikan kesempatan belajar bagi mereka untuk seperti itu. LPDP yang tadinya hanya bisa digunakan untuk S-2/S-3, mulai tahun depan bisa kita pergunakan untuk S-1, profesor, vokasi.

Karena anggaran besar sekali jadi tidak hanya spesifik untuk S-2/S-3. Ini kita harapkan tanpa menggunakan skema APBN, pakai LPDP akan lebih mudah. Juga akan lebih mudah kalau kita panggil guru/dosen dari luar negeri ke sini. Bukan hanya pendidikan formal. Informal pun kita dorong bisa gunakan LPDP.

Langkah Awal untuk pembangunan SDM tahun depan?

Kita sedang merancang roadmap SDM sinergi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Karena sampai saat ini roadmap SDM hanya ada di kementerian/lembaga. Jadi tidak ada roadmap besar untuk penguatan hal tersebut.

Jadi, yang pertama kita akan sinergikan adalah berapa infrastruktur yang akan kita bangun. Berapa SDM yang ada. Dan apa yang dibutuhkan. Itu kita akan hitung disesuaikan kementerian/lembaga yang ada.

Misalnya, PUPR dalam pembangunan infrastruktur kita masih kurang insinyur. Sekarang banyak kan tol-tol. Misalnya penjaga tol itu minimal harus seperti apa.

Jangan sampai begitu banyak tol, tidak ada penjaganya. Lalu maintenance tol itu juga tidak bisa asal-asalan. Ini kita minta setiap K/L menghitung kebutuhannya.

Tentu saja target kita SDM ini harus ada sebelum bonus demografi di 2030. Supaya bonus ada sudah ada SDM yang mumpuni dan berdaya saing. Itu salah satu roadmap yang kita kerjakan di 2019.

Lalu semua kementerian/lembaga kita minta alokasikan anggaran untuk bisa mempercepat SDM di tempat masing-masing. Apakah dengan kursus, diklat, atau lainnya. Itu kita mulai 2019. Kalau misalnya dua periode ini akan tertata dengan baik sesuai dengan kebutuhan.