Korupsi Kepala Daerah Marak, Perindo: Partai Harus Mampu Seleksi Kader
A
A
A
JAKARTA - Penangkapan kepala daerah akibat kasus korupsi terus terjadi dan menarik perhatian publik. Sebut saja, Bupati Cianjur yang baru saja ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Christophorus Taufik sangat menyayangkan banyak kader partai politik yang menjadi pemimpin daerah namun justru mengecewakan dengan melakukan korupsi.
Padahal menurut Christ Taufik, sebuah partai politik seharusnya bisa menjadi wadah untuk menyeleksi calon pemimpin daerah.
"Cukup prihatin ya karena mestinya partai itu jadi ujung tombak untuk menyaring kader-kadernya," ujar Christ Taufik melalui sambungan telepon, Senin (17/12/2018).
"Tapi lebih jauh dari itu, mesti disadari juga bahwa mungkin juga ada sistem yang dibenahi juga gitu. Kenapa dibenahi? Karena ini sudah berlangsung terus-menerus. Ditangkapin terus itu sudah ga mengurangi malah terus terjadi," lanjut pria yang juga caleg DPR daerah pemilihan Malang Raya dari Partai Perindo.
Menurut dia, keprihatinan saja tidak akan cukup. Menurut dia, perlu adanya pengkajian mengenai sistem pemerintahan secara keseluruhan.
"Prihatin saja tidak cukup, harus ada tindakan korektif ke depan dalam rangka mengurangi korupsi dengan sistem secara keseluruhan harus dikaji. Contohnya pengadaan barang, atau yang terkait dengan program-program yang memakai uang negara, itu harus di-review lagi, juga termasuk sistem politik kita mesti dilihat lagi, mungkin ada yang salah dalam sistem secara keseluruhan," tuturnya.
Kepala Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Christophorus Taufik sangat menyayangkan banyak kader partai politik yang menjadi pemimpin daerah namun justru mengecewakan dengan melakukan korupsi.
Padahal menurut Christ Taufik, sebuah partai politik seharusnya bisa menjadi wadah untuk menyeleksi calon pemimpin daerah.
"Cukup prihatin ya karena mestinya partai itu jadi ujung tombak untuk menyaring kader-kadernya," ujar Christ Taufik melalui sambungan telepon, Senin (17/12/2018).
"Tapi lebih jauh dari itu, mesti disadari juga bahwa mungkin juga ada sistem yang dibenahi juga gitu. Kenapa dibenahi? Karena ini sudah berlangsung terus-menerus. Ditangkapin terus itu sudah ga mengurangi malah terus terjadi," lanjut pria yang juga caleg DPR daerah pemilihan Malang Raya dari Partai Perindo.
Menurut dia, keprihatinan saja tidak akan cukup. Menurut dia, perlu adanya pengkajian mengenai sistem pemerintahan secara keseluruhan.
"Prihatin saja tidak cukup, harus ada tindakan korektif ke depan dalam rangka mengurangi korupsi dengan sistem secara keseluruhan harus dikaji. Contohnya pengadaan barang, atau yang terkait dengan program-program yang memakai uang negara, itu harus di-review lagi, juga termasuk sistem politik kita mesti dilihat lagi, mungkin ada yang salah dalam sistem secara keseluruhan," tuturnya.
(dam)