Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, Perindo: Angin Segar Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Bupati Bogor Ade Yasin terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( OTT KPK ) yang digelar Selasa malam hingga Rabu pagi (26-27/4/2022). Penangkapan Ade Yasin ini memperpanjang daftar Bupati Bogor yang terseret kasus korupsi. Bupati sebelumnya Rachmat Yasin yang merupakan kakak Ade Yasin juga dipenjara karena praktik rasuah.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun mengatakan, penangkapan Ade Yasin oleh KPK memberikan angin segar di tengah turunnya agenda pemberantasan korupsi di mata masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, pemberantasan korupsi berada dalam kondisi yang buruk (mayoritas 31,7% responden).

"Perindo akan mendukung KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Kita harus tunggu hasil pemeriksaan KPK untuk menentukan status dari Bupati Bogor," kata Tama S Langkun dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022).



Menurutnya, Indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi kepala daerah. Berdasarkan data KPK per Maret 2021, sebanyak 429 kepala daerah terjerat korupsi. Jika ditambah lagi dengan data korupsi 2022, maka jumlahnya akan lebih banyak. Perlu komitmen semua pihak, khususnya KPK untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah.

"Kami berharap upaya penindakan bisa berjalan selaras dan berkelanjutan dengan upaya pencegahan. Secara spesifik, KPK juga harus mengawal program-program pemerintahan daerah," katanya.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo ini menekankan KPK harus melakukan edukasi terhadap partai politik maupun kepada masyarakat peserta pemilih. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas, harus menjadi andalan KPK dalam beberapa tahun mendatang. Sebab, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Pemilu Serentak 2024 akan berlangsung. Semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan pesta demokrasi ini harus teredukasi dengan baik.

Baca juga: Bupati Bogor Ade Yasin Terjaring OTT KPK, PPP: Kita Masih Berhusnuzon

"Tahun politik menjadi momentum bagi masyarakat dan partai politik untuk mengedepankan nilai integritas dan komitmen antikorupsi dalam menentukan pemimpin di berbagai level dan area. Baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, baik di ranah Legislatif maupun Eksekutif," katanya.